Newsbojonegoro.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menyatakan sikap tegas menolak wacana penyelenggaraan Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Wacana tersebut dinilai sebagai pandangan keliru yang berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi serta memangkas hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Sikap resmi ini disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro Bambang Sutrisno melalui Sekretaris DPC Donny Bayu Setiawan, menanggapi kembali menguatnya wacana pilkada tidak langsung dengan dalih efisiensi anggaran.
Menurut Donny, efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghapus hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
“Wacana pilkada tidak langsung dengan alasan efisiensi anggaran adalah pandangan yang keliru. Efisiensi bukan alasan yang sah untuk memangkas hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung,” tegasnya. Senin (5/1/2025).
Lebih lanjut, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro menilai persoalan mahalnya biaya pilkada seharusnya dilihat secara jujur dari akar masalah, yakni pemborosan anggaran dan praktik politik uang yang masih kerap terjadi dalam kontestasi politik lokal.
“Praktik politik uang dalam pilkada secara mendasar merupakan tanggung jawab partai politik. Mahar politik, misalnya, menjadi salah satu faktor utama yang membuat biaya kontestasi pilkada sangat mahal,” jelas Donny.
Ia menambahkan, apabila partai politik konsisten mengusung calon kepala daerah yang berintegritas, memiliki kapasitas, serta rekam jejak yang baik, maka secara tidak langsung praktik politik uang akan berkurang.
“Kalau partai konsisten mengajukan calon yang berkualitas dan berintegritas, kebutuhan akan politik uang otomatis akan menurun,” ujarnya.
Terkait isu efisiensi, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro justru mendorong solusi alternatif tanpa harus mengorbankan prinsip demokrasi. Salah satunya dengan menyelenggarakan pilkada secara serentak bersamaan dengan Pemilu DPRD atau DPR.
“Kalau bicara efisiensi, justru akan lebih baik pilkada dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Itu bisa menekan biaya tahapan, logistik, dan penyelenggaraan. Mungkin hanya pencetakan surat suara yang biayanya tersendiri,” terangnya.
Pada prinsipnya, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya merupakan buah perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik mundur oleh kepentingan jangka pendek.
“PDIP akan konsisten menjaga marwah demokrasi. Hak rakyat memilih langsung calon pemimpinnya adalah amanat reformasi yang harus dijaga bersama oleh semua pihak,” pungkasnya.
Sikap DPC PDI Perjuangan Bojonegoro ini sejalan dengan pernyataan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sebelumnya yang menilai pilkada tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi dan menegaskan bahwa suara rakyat harus tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan daerah.
