NewsBojonegoro.com | Bojonegoro — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Bojonegoro (Unigoro) menyoroti kondisi masyarakat di lapisan bawah yang terdampak akibat ketidaksesuaian data desil dengan realitas di lapangan.
Belakangan ini, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial yang seharusnya mereka terima.
Perubahan status desil yang berdekatan dengan proses penyaluran beasiswa juga perlu mendapatkan perhatian, terutama agar mahasiswa tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian data yang belum terselesaikan.
Wakil Presiden BEM KM Unigoro, Nico Ferdian, mengapresiasi respons pemerintah pusat yang telah memberikan jalur prioritas bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pembaruan data untuk mengakses bantuan PIP dan KIP Kuliah.
Namun, ia menilai persoalan di daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, membutuhkan solusi konkret dan segera.
“Kami mengapresiasi respons pemerintah pusat yang memberikan jalur prioritas untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pembaharuan data untuk keperluan PIP dan KIP Kuliah. Namun masyarakat di daerah seperti Kabupaten Bojonegoro ini perlu solusi nyata, terutama mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.”
Nico menjelaskan, perubahan desil yang terjadi setiap tiga bulan berdekatan dengan jadwal penyaluran beasiswa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diberikan dalam dua tahap setiap tahun.
“Perubahan desil yang terjadi tiap 3 bulan berdekatan dengan jadwal penyaluran beasiswa Pemkab Bojonegoro yang diberikan dalam dua tahap setahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar mahasiswa tidak dirugikan akibat perubahan data yang belum terselesaikan. Harus ada solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Nico.
Nico menegaskan bahwa BEM KM Unigoro tidak ingin persoalan tersebut menjadi ruang untuk saling menyalahkan. BEM KM justru mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama mencari jalan keluar.
“Kami tidak berdiri untuk menyalahkan pemerintah, kami berdiri bersama rakyat. Jangan sampai ketidaksesuaian data hari menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan bantuan biaya pendidikan,” pungkasnya.
BEM KM Unigoro secara khusus mendorong Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro untuk segera melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna memperbaiki data lapangan demi kesejahteraan masyarakat.
BEM KM Unigoro siap mengawal persoalan ini dan membuka ruang dialog bersama pemerintah serta masyarakat terdampak agar solusi yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
