Ketua Cabang SH Terate Bojonegoro Pusat Madiun, Wahyu Subakdiono, yang akrab disapa Kangmas Wahyu, secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sukur Priyanto yang hadir dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan.

Di hadapan keluarga besar SH Terate dan peserta jalan sehat, Kangmas Wahyu juga menyampaikan doa dan harapan terkait informasi yang diterimanya mengenai rencana Sukur Priyanto untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

“Terima kasih kepada Pak Sukur yang telah hadir di tengah-tengah kita. Informasi yang kita dapatkan Pak Sukur akan mencalonkan diri sebagai DPR RI, semoga terkabul dan sukses,” ujar Kangmas Wahyu Subakdiono.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu momen yang mendapat perhatian dalam kegiatan yang dipusatkan di Pusat Latihan (Puslat) SH Terate Cabang Bojonegoro, Desa Plesungan, Kecamatan Kapas.

Sukur Priyanto menyambut positif doa dan dukungan yang disampaikan Wahyu. Ia menyampaikan terima kasih atas sambutan serta kesempatan untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar SH Terate Bojonegoro.

Menurut Sukur, kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus memenuhi undangan sebagai tamu.

“Saya berterima kasih atas doa dan dukungan yang disampaikan Mas Wahyu. Kehadiran saya di sini juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar SH Terate. Semoga SH Terate Bojonegoro semakin solid, semakin maju, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sukur.

Dalam kesempatan itu, Sukur Priyanto juga turut memberikan apresiasi kepada peserta melalui hadiah undian yang disiapkannya secara khusus dalam kegiatan tersebut.

Dihadiri Sejumlah Tokoh

Jalan sehat HUT ke-104 SH Terate tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Wakapolres Bojonegoro Kompol Ferry Dharmawan, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Dari unsur DPRD, turut hadir Sally Atyasasmi, S.KM., M.KM., Didik Trisetiyo Purnomo, S.KM., M.Kes., dan Sukur Priyanto.

Selain sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, tampak pula jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Ninik Susmiati, S.KM., M.MKes., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Retno Wulandari, ST., MM., serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Laela Nor Aeny, S.E., M.M.

Kehadiran jajaran pejabat tersebut turut menunjukkan dukungan berbagai unsur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT ke-104 SH Terate.

Kehadiran para tokoh tersebut menambah semarak kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-104 SH Terate.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Subakdiono juga menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Ia mengingatkan seluruh warga SH Terate agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi.

“Jangan sampai ada suatu hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun organisasi,” pesan Kangmas Wahyu kepada seluruh peserta.

Kangmas Wahyu menekankan pentingnya menjaga suasana kegiatan agar tetap aman, tertib dan kondusif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan HUT ke-104 SH Terate.

Secara khusus, Kangmas Wahyu kembali menyampaikan terima kasih kepada Sukur Priyanto yang telah hadir di tengah-tengah keluarga besar SH Terate.

Bupati Ajak SH Terate Bersinergi Jaga Bojonegoro

Sebelum pemberangkatan peserta, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan sambutan.

Setyo Wahono mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mayoritas merupakan warga SH Terate. Ia menyampaikan apresiasi karena warga SH Terate turut membantu menjaga kedamaian dan kondusivitas di Kabupaten Bojonegoro.

Bupati berharap warga SH Terate Bojonegoro dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Saya yakin warga SH Terate Bojonegoro bisa terus bersinergi dengan Pemkab Bojonegoro untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Bojonegoro,” ujar Setyo Wahono.

Usai sambutan, peserta kemudian diberangkatkan untuk mengikuti jalan sehat yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-104 SH Terate.

Diikuti 3.500 Anggota, Hadiah Lebih dari Rp100 Juta

Kegiatan jalan sehat tersebut diikuti sekitar 3.500 anggota SH Terate Bojonegoro yang datang dari berbagai ranting.

Antusiasme peserta terlihat sejak pagi. Kegiatan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum silaturahmi dan mempererat persaudaraan antarwarga SH Terate.

Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah undian bagi peserta. Total nilai hadiah yang disediakan mencapai lebih dari Rp100 juta.

Hadiah tersebut terdiri dari berbagai barang menarik, di antaranya sepeda gunung, sepeda listrik, perangkat elektronik, uang tunai dan hadiah lainnya.

Dengan berlangsungnya jalan sehat tersebut, rangkaian peringatan HUT ke-104 SH Terate di Bojonegoro berlangsung dalam suasana meriah, tertib dan penuh kebersamaan.

Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang silaturahmi antara keluarga besar SH Terate dengan pemerintah daerah, jajaran kepolisian serta sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Artikel HUT ke-104 SH Terate Bojonegoro, Wahyu Subakdiono Beri Doa untuk Sukur Priyanto pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pemuda Desa Ngablak yang dipimpin Ependi, dengan dukungan Ketua Karang Taruna Desa Ngablak, Angga Ase.

Puncak rangkaian kegiatan NSL digelar pada 20 September 2026 dan dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan Karang Taruna Desa Ngablak. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang Ngablak Super League setelah menyelesaikan kompetisi selama kurang lebih tiga bulan.

Ketua Karang Taruna Desa Ngablak, Angga Ase, mengatakan Ngablak Super League digagas sebagai wadah kegiatan positif bagi pemuda sekaligus sarana mempererat persaudaraan masyarakat melalui olahraga.

Menurut Angga, konsep kompetisi tersebut tidak sekadar mempertemukan tim antar-RT. Peserta dari sejumlah RT dalam lingkungan RW 3 dikocok untuk membentuk tim-tim baru yang kemudian menggunakan nama kerajaan maupun identitas lainnya sebagai nama kesebelasan.

Sejumlah tim yang ambil bagian dalam kompetisi tersebut antara lain Samudra Pasai, Pajajaran, Martadipura, Sriwijaya, Panjalu, Mataram FC, serta SMA Malowopati.

“Pemuda-pemuda Ngablak membuat acara NSL atau Super Liga. Jadi yang mengadakan teman-teman pemuda atau Karang Taruna,” ujar Angga.

Kompetisi berlangsung kurang lebih selama tiga bulan dengan pertandingan yang digelar setiap Minggu sore. Selain menjadi ajang olahraga, NSL juga menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat untuk mempererat hubungan dan membangun kebersamaan antarwarga.

“Alhamdulillah sudah terlaksana dengan waktu tiga bulan dan terselenggara setiap minggu sore,” jelasnya.

Angga menambahkan, pelaksanaan NSL mendapat dukungan dari sejumlah sponsor dan donatur. Di antaranya CV Arjuna Bhakti Mulya (ABM), BGB Property, HS Group, serta Mitra Sedulur Buku Bojonegoro.

Dukungan tersebut tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan untuk pelaksanaan kegiatan, tetapi juga apresiasi kepada tim dan suporter yang ikut menyukseskan gelaran NSL.

Salah satunya datang dari BGB Property yang memberikan apresiasi kepada seluruh tim serta memberikan voucher belanja kepada perwakilan tim suporter. Dukungan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap antusiasme peserta dan suporter selama kompetisi berlangsung.

Sementara itu, HS Group juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Ngablak Super League. Dukungan dari berbagai pihak tersebut turut membantu kegiatan berjalan hingga rangkaian penutupan dan penyerahan hadiah.

Ady Wijanarko dari CV Arjuna Bhakti Mulya (ABM) juga turut memberikan dukungan sebagai donatur. Dalam kesempatan tersebut, Ady memberikan hadiah berupa dua ekor kambing dan satu unit mesin cuci untuk mendukung rangkaian kegiatan NSL.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Desa Ngablak dalam pelaksanaan acara puncak. Selain itu, sejumlah hadiah dalam kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari ExxonMobil.

Penyerahan hadiah kepada para pemenang NSL dilakukan bersamaan dengan kegiatan jalan sehat yang digelar Karang Taruna Desa Ngablak. Momen tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian kompetisi sepak bola yang telah berlangsung selama tiga bulan.

Angga berharap kegiatan seperti Ngablak Super League dapat terus menjadi wadah positif bagi pemuda dan masyarakat. Menurutnya, sepak bola bukan hanya tentang pertandingan dan perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan persaudaraan.

Menutup rangkaian kegiatan, Angga Ase menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dan panitia yang telah bekerja sama serta berjibaku menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Ngablak Super League hingga dapat terlaksana dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah berjibaku dan bekerja sama menyukseskan kegiatan ini. Berkat kerja sama dan kekompakan semuanya, kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses,” pungkas Angga.

Semangat tersebut tercermin dalam pesan yang diusung Ngablak Super League:

“Tahta boleh diperebutkan, persaudaraan yang diutamakan.”

Dengan semangat tersebut, Ngablak Super League tidak hanya meninggalkan cerita tentang pertandingan dan para pemenang, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan pemuda, Karang Taruna, masyarakat, suporter, serta berbagai pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan di Desa Ngablak.

Artikel Ngablak Super League Digelar Tiga Bulan, Penyerahan Hadiah Dirangkai Jalan Sehat Karang Taruna pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Belakangan ini, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial yang seharusnya mereka terima.

Perubahan status desil yang berdekatan dengan proses penyaluran beasiswa juga perlu mendapatkan perhatian, terutama agar mahasiswa tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian data yang belum terselesaikan.

Wakil Presiden BEM KM Unigoro, Nico Ferdian, mengapresiasi respons pemerintah pusat yang telah memberikan jalur prioritas bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pembaruan data untuk mengakses bantuan PIP dan KIP Kuliah.

Namun, ia menilai persoalan di daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, membutuhkan solusi konkret dan segera.

“Kami mengapresiasi respons pemerintah pusat yang memberikan jalur prioritas untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan pembaharuan data untuk keperluan PIP dan KIP Kuliah. Namun masyarakat di daerah seperti Kabupaten Bojonegoro ini perlu solusi nyata, terutama mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.”

Nico menjelaskan, perubahan desil yang terjadi setiap tiga bulan berdekatan dengan jadwal penyaluran beasiswa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diberikan dalam dua tahap setiap tahun.

“Perubahan desil yang terjadi tiap 3 bulan berdekatan dengan jadwal penyaluran beasiswa Pemkab Bojonegoro yang diberikan dalam dua tahap setahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar mahasiswa tidak dirugikan akibat perubahan data yang belum terselesaikan. Harus ada solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Nico.

Nico menegaskan bahwa BEM KM Unigoro tidak ingin persoalan tersebut menjadi ruang untuk saling menyalahkan. BEM KM justru mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama mencari jalan keluar.

“Kami tidak berdiri untuk menyalahkan pemerintah, kami berdiri bersama rakyat. Jangan sampai ketidaksesuaian data hari menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan bantuan biaya pendidikan,” pungkasnya.

BEM KM Unigoro secara khusus mendorong Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro untuk segera melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna memperbaiki data lapangan demi kesejahteraan masyarakat.

BEM KM Unigoro siap mengawal persoalan ini dan membuka ruang dialog bersama pemerintah serta masyarakat terdampak agar solusi yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Artikel Desil Tak Sesuai Data Lapangan, Nico Ferdian: Ini Demi Kesejahteraan Masyarakat pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan menggelar Pelatihan Strategi Komunikasi & Reputasi Digital pada 23–24 September 2026. Kegiatan berlangsung secara offline mulai pukul 08.00–17.00 WIB di Dasron Hamid Research & Innovation Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Program tersebut dikemas sebagai Bootcamp Strategi Komunikasi Digital untuk Pengelolaan Institusi di Era Digital. Materi yang ditawarkan antara lain memahami logika dan strategi komunikasi publik, membangun reputasi dan relasi melalui komunikasi publik, beradaptasi dengan lanskap media sosial dan kecerdasan buatan atau AI, serta merancang konten dan rencana aksi yang tepat sasaran.

Jika diterapkan dalam konteks Bojonegoro, kemampuan tersebut memiliki ruang penerapan yang cukup luas. Pengelola informasi OPD, humas lembaga, organisasi masyarakat, perusahaan, komunitas, hingga pelaku UMKM membutuhkan strategi agar informasi yang disampaikan tidak hanya cepat dipublikasikan, tetapi juga mudah dipahami, memiliki konteks, dan mampu membangun kepercayaan publik.

Hal ini sejalan dengan perhatian Pemkab Bojonegoro terhadap penguatan komunikasi publik di era digital. Pada Juli 2026, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Media Gathering dengan tema “Komunikasi Publik yang Adaptif di Era Digital: Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah”. Forum tersebut menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan media dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya.

Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro juga mendorong optimalisasi website dan media sosial perangkat daerah agar pelayanan informasi publik lebih aktif, responsif, masif, dan inovatif. Artinya, kemampuan komunikasi digital tidak hanya berkaitan dengan membuat konten, tetapi juga bagaimana institusi merespons kebutuhan informasi masyarakat melalui berbagai kanal digital.

Selain pelatihan komunikasi digital, UMY juga menawarkan Public Training High Impact Leader & Manager Batch #4 dengan tema “Memimpin Tim, Menggerakkan Kinerja & Memberi Dampak Nyata.”

Program kepemimpinan tersebut membahas empat fokus utama, yakni Lead dengan Arah, Manage dengan Hasil, Drive Performance, dan Create Impact. Peserta juga akan mendapatkan materi mengenai leadership, fungsi manajerial, pengelolaan tim, refleksi dan diskusi, performance management dan KPI, delegasi serta monitoring, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, hingga penyusunan rencana aksi.

Pelatihan ini ditujukan antara lain bagi manajer baru, supervisor atau asisten manajer, staf senior calon pimpinan, serta pimpinan unit kerja. Metode pembelajaran yang tercantum dalam program meliputi pembelajaran interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, hingga lokakarya rencana aksi.

Bagi kalangan profesional di Bojonegoro, kedua program tersebut dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat kompetensi komunikasi digital maupun kepemimpinan, terutama di tengah perubahan pola komunikasi organisasi dan meningkatnya kebutuhan terhadap informasi yang cepat, akurat, serta mudah diakses.

Pelatihan Strategi Komunikasi & Reputasi Digital dan High Impact Leader & Manager Batch #4 sama-sama dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Informasi mengenai pendaftaran dan ketentuan peserta dapat diperoleh melalui penyelenggara program UMY.

Artikel Pelatihan Strategi Komunikasi Digital UMY Digelar 23–24 September, Relevan bagi Profesional dan Pengelola Informasi di Bojonegoro pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat antara kepolisian dan para pengemudi ojol yang sehari-hari beraktivitas di jalan raya. Lebih dari 100 pengemudi ojol tampak antusias mengikuti makan siang bersama tersebut.

Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty hadir langsung bersama Wakapolres Bojonegoro Kompol Ferry Dharmawan, Kabag Logistik Kompol Mukodam, Kasatlantas AKP Satria Dwi Aryanto, S.Tr.K., S.I.K., Kasatreskrim AKP Cipto Dwi Leksana, Kasatintelkam AKP I Putu Suryawan Astawa, serta sejumlah pejabat dan personel Polres Bojonegoro lainnya. Kapolsek Bojonegoro Kota Kompol Hufron Nur Rochim, S.H., M.M. juga turut hadir.

Suasana semakin cair ketika jajaran kepolisian berbaur langsung dengan para pengemudi ojol. Tidak hanya makan bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi mengenai keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Kapolres Bojonegoro menyampaikan bahwa kegiatan makan siang bersama tersebut akan dilanjutkan secara rutin setiap Jumat setelah salat Jumat. Para pengemudi ojol dipersilakan datang dan menikmati hidangan yang disediakan di Warung Ojol Kamtibmas.

“Besok habis Jumatan bisa langsung ke sini dan menikmati hidangan Makmi,” ujar Kapolres Bojonegoro, merujuk pada pemilik Warung Ojol Kamtibmas.

Uji Pengetahuan Lalu Lintas, Ojol Dapat Rp100 Ribu

Usai makan bersama, Kapolres Bojonegoro juga mengajak para pengemudi ojol berinteraksi melalui sejumlah pertanyaan seputar rambu-rambu lalu lintas dan tata tertib berkendara.

Para ojol yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp100 ribu. Suasana pun semakin meriah karena para pengemudi terlihat antusias menjawab pertanyaan yang diberikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bojonegoro juga mengingatkan para pengemudi ojol untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keselamatan diri maupun penumpang, serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar Kabupaten Bojonegoro tetap kondusif.

Kegiatan itu sekaligus memperlihatkan pola komunikasi kepolisian dengan komunitas ojol yang tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga melalui ruang-ruang kebersamaan dan interaksi langsung.

OBB Apresiasi Perhatian Polres Bojonegoro

Sementara itu, Ketua Komunitas Ojol Bojonegoro Bersatu (OBB), Suwito alias Wio, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polres Bojonegoro atas perhatian yang diberikan kepada para pengemudi ojol.

Menurut Wio, kegiatan makan siang bersama tersebut memberikan manfaat bagi para pengemudi ojol, terutama karena mereka dapat menikmati hidangan secara prasmanan sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran kepolisian.

“Terima kasih Bu Kapolres atas perhatiannya kepada ojol Bojonegoro. Ini sangat bermanfaat buat kita, apalagi kegiatan ini prasmanan, tentu sangat berarti buat kita,” ungkap Wio.

Ia berharap komunikasi dan kebersamaan antara komunitas ojol dengan Polres Bojonegoro dapat terus terjaga, termasuk melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan para pengemudi di lapangan.

Artikel Akrab Polres Bojonegoro dan Ojol, Makan Siang Bersama Jadi Ruang Silaturahmi pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Perkenalan Wihadi berlangsung di kediamannya, Jalan Lettu Suyitno Nomor 39B, Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro. Acara tersebut dihadiri jajaran pemain, tim pelatih, official serta awak media.

Dalam kesempatan tersebut, Eko Setyawan dari manajemen Persibo memperkenalkan Wihadi Wiyanto sebagai Presiden Klub. Dalam penyampaiannya, Eko juga menyebut Wihadi sebagai owner Persibo Bojonegoro.

Eko mengatakan, keputusan untuk melibatkan Wihadi dalam perjalanan Persibo tidak lahir secara instan. Dibutuhkan proses diskusi cukup panjang untuk meyakinkan Wihadi agar ikut terjun membangun kembali sepak bola Bojonegoro melalui Persibo.

“Persibo adalah identitasnya Bojonegoro. Di mana pun orang bilang Boromania, kata Persibo pasti tahu itu dari Bojonegoro,” ujar Eko dalam acara tersebut.

Di hadapan para pemain, Eko juga menegaskan target manajemen untuk membawa Persibo bangkit. Ia meminta skuad musim ini tidak mengulangi kegagalan pada fase nasional sebelumnya.

“Kami manajemen tidak mau mengulangi babak gugur di nasional tahun depan. Artinya apa? Kalian harus siap. Kalian tidak siap, kalian boleh mundur,” tegasnya.

Eko meminta seluruh pemain memiliki mental petarung dan bekerja keras untuk membawa Laskar Angling Dharma kembali ke Liga 2.

“Berjuang untuk mengantarkan kita ke Liga 2,” serunya yang kemudian dijawab para pemain dengan kompak, “Bisa!”

Sementara itu, Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa keterlibatannya dengan Persibo bukan sesuatu yang benar-benar baru. Ia menyebut telah mengikuti perjalanan Persibo sejak sekitar 2010 dan melihat pasang surut klub kebanggaan masyarakat Bojonegoro tersebut.

“2010 sama-sama kita masuk Persibo. Saya sudah lama, sekitar 15 tahun, melihat perkembangan Persibo. Dari yang dulu naik turun, tapi banyak turunnya, sehingga saya ingin klub Persibo ini naik kembali,” kata Wihadi.

Sebagai Presiden Persibo, Wihadi menyatakan ingin membawa klub kembali ke Liga 2 dan selanjutnya menembus Liga 1.

“Saya harapkan Persibo kita maju ke Liga 2, Liga 1. Di sini adalah kebanggaan klub Persibo,” ujarnya.

Wihadi juga menyatakan akan berusaha mengikuti perjalanan Persibo dalam setiap pertandingan. Meski memiliki kesibukan lain, ia mengatakan akan tetap memonitor perkembangan tim dan berupaya hadir langsung dalam pertandingan.

Selain dukungan moral, Wihadi menyampaikan komitmen memberikan bonus kepada pemain apabila Persibo meraih kemenangan. Ia meminta pemain fokus pada perjuangan di lapangan.

“Jadi kita jangan berpikir yang lain dulu, berpikirnya bermain menang. Bermain menang pilihan kita,” tegasnya.

Wihadi kemudian mengajak seluruh unsur Persibo untuk memiliki semangat yang sama, termasuk pemain, pelatih, official dan suporter.

Ia juga menyebut kelompok suporter Curva Nord akan diajak dalam kegiatan bersama untuk menyatukan semangat mendukung perjuangan Persibo menuju target promosi ke Liga 2.

“Jadi, nanti kita akan bikin acara dengan Curva Nord sehingga kita menyatukan semangat kita untuk lapangan di Liga 1, ya. Mendukung dan kita sama-sama mendukung Persibo untuk promosi ke Liga 2,” ujar Wihadi.

Setelah itu, Wihadi meminta para pemain saling memperkenalkan diri agar hubungan antara pemain dan Presiden klub semakin dekat. Ia juga menyerahkan urusan teknis tim kepada pelatih dan official.

“Jadi, nanti saya serahkan semuanya nanti kepada coach, kepada official, segala keputusannya kita dukung,” katanya.

Usai penyampaian Wihadi, Eko Setyawan kembali mengambil kesempatan berbicara. Eko meminta koordinasi antara manajemen, tim pelatih, pemain dan media terus dibangun selama perjalanan Persibo menghadapi kompetisi.

Ia menyampaikan bahwa dirinya bersama Wihadi akan menginisiasi kerja sama dengan kalangan wartawan atau jurnalis untuk ikut mengawal perjalanan Persibo.

“Kita akan bekerja sama, kompak. Kemarin kita sudah banyak diskusi sama coach, juga diskusi dengan tim pelatih yang lain. Kita akan membersamai di lapangan, di match maupun di pertandingan,” ujar Eko.

Eko menegaskan bahwa amanat dari Wihadi dan dirinya adalah membawa Persibo meraih prestasi terbaik.

“Jelas amanat dari Pak Wiyadi, Pak Eko, teman-teman sekalian, bahwa kita ingin Persibo juara,” tegasnya.

Ia juga meminta berbagai kebutuhan tim yang masih belum terpenuhi dikomunikasikan melalui manajemen maupun pelatih. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tim akan dilakukan secara bertahap.

“Pelan-pelan kita lengkapi, pelan-pelan apa yang mungkin masih kurang, kita akan lengkapi,” katanya.

Eko berharap dukungan dari media dapat terus diberikan selama Persibo menjalani proses pembentukan dan kompetisi.

“Amanah ini akan kita kerjakan dengan baik, sebaik-baiknya. Mohon dukungan semua, kerjasamanya,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Wihadi Wiyanto sebagai Presiden Klub, Persibo membawa target untuk kembali ke Liga 2. Manajemen dan tim juga menegaskan pentingnya kerja keras, kekompakan serta dukungan suporter dan seluruh elemen masyarakat Bojonegoro untuk mewujudkan target tersebut.

Artikel Wihadi Wiyanto Resmi Pimpin Persibo, Targetkan Laskar Angling Dharma Promosi ke Liga 2 pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

NewBojonegoro,com – Pernah nggak sih kamu sedang mengusap layar ponsel, lalu menemukan video tentang tanda-tanda suatu kondisi kesehatan yang terasa, “Loh, ini aku banget?” Awalnya mungkin cuma penasaran. Namun, setelah videonya selesai, tiba-tiba muncul pikiran, “Jangan-jangan aku juga mengalami kondisi ini?”

Hal seperti ini mungkin pernah dialami banyak orang. Apalagi sekarang, informasi tentang kesehatan gampang banget ditemukan di media sosial. Cukup membuka TikTok, kita bisa melihat berbagai konten tentang kesehatan fisik maupun kesehatan mental, mulai dari depresi, kecemasan, ADHD, burnout, dan masih banyak lagi. Semuanya dikemas secara singkat, menarik, dan menggunakan bahasa yang dekat dengan keseharian anak muda.

Masalahnya, karena merasa isi video tersebut sangat sesuai dengan keadaan diri sendiri, kita sering kali terburu-buru memberikan label medis. Sedih sedikit langsung merasa depresi. Sulit fokus sebentar dianggap ADHD. Merasa lelah secara emosional kemudian disebut burnout. Padahal, kondisi kesehatan seseorang tidak bisa disimpulkan hanya dari video berdurasi belasan detik.

Merasa Relate Bukan Berarti Mengalami

Konten kesehatan di TikTok sebenarnya bisa menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kesadaran. Melalui video edukasi, seseorang mungkin mulai menyadari adanya perubahan dalam kondisi fisik atau emosionalnya yang perlu diperhatikan.

Namun, kita tetap perlu bersikap kritis. Tidak semua pembuat konten memiliki pengetahuan kesehatan yang cukup. Ada juga konten yang hanya mengambil informasi dari sumber lain tanpa menjelaskan konteks atau memastikan kebenarannya.

Selain itu, merasa relate dengan suatu video tidak otomatis berarti kita mengalami kondisi yang sama. Setiap orang bisa merasa sedih, cemas, lelah, sulit tidur, atau kehilangan semangat pada waktu tertentu. Perasaan tersebut perlu dipahami dengan melihat situasi, durasi, tingkat keparahan, serta pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari.

Nah, di sinilah kita perlu berhati-hati. Jangan sampai konten yang awalnya dibuat untuk memberikan edukasi justru membuat kita melakukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri secara terburu-buru.

Ilusi Validasi dari Algoritma FYP

Peran algoritma For You Page atau FYP juga ikut memengaruhi cara kita memahami informasi kesehatan. Ketika kita sering menonton video dengan topik tertentu, TikTok dapat kembali menampilkan konten yang serupa.

Awalnya mungkin hanya satu video tentang kesehatan mental. Setelah itu, muncul video lain tentang gangguan kecemasan, trauma, burnout, atau kondisi kesehatan lainnya. Karena terus melihat pembahasan yang sama, kita bisa merasa seolah-olah semua tanda tersebut ada dalam diri kita.

“Wah, ternyata aku seperti ini.”
“Jangan-jangan selama ini aku mengalami kondisi tertentu.”

Pikiran semacam itu bisa muncul karena kita terus melihat informasi yang serupa. Padahal, semakin sering kita melihat sebuah topik, bukan berarti kesimpulan yang kita ambil menjadi semakin tepat.

Algoritma media sosial bekerja berdasarkan kebiasaan kita dalam menonton, menyukai, dan mencari konten. Algoritma tidak benar-benar memahami kondisi kesehatan kita, apalagi menggantikan pemeriksaan atau penilaian tenaga kesehatan.

TikTok sebagai Pintu Masuk, Bukan Alat Ukur

Menurut saya, masalah utama bukan terletak pada TikToknya, melainkan pada cara kita menerima dan menggunakan informasi yang ada di dalamnya.

Tentu saja, TikTok tidak sepenuhnya buruk. Banyak orang justru menjadi lebih sadar terhadap pentingnya kesehatan setelah melihat konten edukasi. Ada pula yang akhirnya berani mencari bantuan karena merasa tidak sendirian setelah menemukan informasi atau pengalaman yang relevan.

Kuncinya terletak pada cara kita menempatkan informasi tersebut. TikTok bisa menjadi pintu awal untuk belajar, tetapi bukan alat untuk menentukan diagnosis.

Menggunakan istilah medis secara sembarangan juga bisa menimbulkan masalah. Seseorang yang sedang sedih belum tentu mengalami depresi. Orang yang sedang sulit berkonsentrasi belum tentu memiliki ADHD. Begitu pula seseorang yang sedang merasa lelah belum tentu mengalami burnout.

Hal ini juga berlaku ketika kita menilai orang lain. Melihat teman menjadi lebih pendiam bukan alasan untuk langsung menyebutnya depresi. Seseorang yang terlihat cemas juga tidak bisa langsung dicap memiliki gangguan kecemasan.

Informasi kesehatan seharusnya membuat kita lebih peduli dan berempati, bukan semakin mudah memberikan label kepada orang lain.

Kesehatan Tidak Sesederhana Checklist

Sebagai mahasiswa kebidanan, saya mulai memahami bahwa kondisi kesehatan manusia tidak bisa dilihat hanya dari satu tanda atau satu keluhan. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari kondisi fisik, keadaan emosional, kebiasaan sehari-hari, hingga lingkungan sekitar.

Karena itu, kesehatan seseorang tidak mungkin dirangkum hanya melalui daftar tanda yang muncul dalam video singkat. Dua orang bisa saja mengalami keluhan yang mirip, tetapi penyebab dan penanganannya belum tentu sama.

Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk lebih bijak saat menerima informasi kesehatan di media sosial. Cobalah memperhatikan siapa yang membuat konten, apakah sumbernya jelas, dan apakah informasi tersebut didukung oleh rujukan yang dapat dipercaya.

Jika ada keluhan yang terus muncul atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang dipercaya atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Justru, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.

Scroll Boleh, Mendiagnosis Jangan

Pada akhirnya, satu video TikTok tidak akan pernah cukup untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang. Konten kesehatan boleh menjadi awal untuk menambah pengetahuan dan mengenali perubahan dalam diri, tetapi bukan pengganti pemeriksaan atau konsultasi profesional.

Jadi, apakah satu video TikTok bisa menjadi satu diagnosis baru? Seharusnya tidak.

Kalau merasa relate dengan sebuah video, kita tidak perlu langsung panik atau memberikan label kepada diri sendiri. Jadikan video tersebut sebagai alasan untuk mencari informasi yang lebih jelas, memahami diri dengan lebih baik, dan mengambil langkah yang tepat jika memang diperlukan.

Scroll boleh, penasaran boleh. Namun, mendiagnosis diri sendiri dan memberi label kepada orang lain sebaiknya jangan.

Profil Penulis
Amelia Kusumasari merupakan mahasiswa S1 Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga. Ia memiliki ketertarikan pada isu literasi kesehatan masyarakat, media digital, serta edukasi kesehatan bagi remaja. Melalui tulisan, ia ingin mengajak pembaca untuk lebih kritis dalam menerima informasi kesehatan dan lebih bijak dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel Ketika TikTok Mulai Mendiagnosis Kita pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Pertanyaan tersebut mengemuka dalam diskusi “Merobek Arsip ’98” yang dikemas melalui program Ngaji (Ngobrol Asyik, Jengker Demokrasi), Selasa (15/9/2026) malam.

Diskusi yang digelar Dewan Jegranjak Podcast di Copitalist tersebut menghadirkan Agung Depe selaku budayawan, bersama pimpinan organisasi mahasiswa dari HMI, PMII dan IMM Cabang Bojonegoro.

Forum menjadi ruang untuk membuka kembali memori Reformasi 1998 sekaligus menguji apakah metode perjuangan generasi ’98 masih relevan untuk diterapkan oleh mahasiswa hari ini.

Budayawan pergerakan Agung Depe mengajak generasi muda melihat kembali Reformasi 1998 secara lebih utuh.

Menurutnya, generasi sekarang kerap mengenal ’98 melalui sejumlah simbol besar, seperti aksi mahasiswa, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga pergantian kekuasaan.

Namun, pengalaman para aktivis yang berada di tengah gerakan ketika itu, menurut Agung, tidak sesederhana narasi tersebut.

Ia menyebut krisis ekonomi dan penderitaan masyarakat menjadi bagian penting yang mendorong lahirnya kesadaran gerakan.

“Frasa reformasi itu bagi kami saat itu terlalu abstrak. Kesadaran kami saat itu lahir dari kemarahan bersama rakyat atas rasa lapar,” ujar Agung Depe.

Menurutnya, gerakan akan memiliki kekuatan ketika sebuah persoalan tidak hanya menjadi isu kelompok tertentu, tetapi dirasakan sebagai penderitaan bersama oleh masyarakat.

Dari situlah, kata dia, isu dapat diperluas menjadi gerakan yang memiliki daya tawar.

Agung juga menilai metode gerakan mahasiswa perlu terus dievaluasi. Demonstrasi dan aksi jalanan tetap memiliki tempat, tetapi menurutnya aktivis tidak boleh terjebak pada pola yang sama apabila tidak menghasilkan daya tawar yang nyata.

Ia mendorong pendekatan kebudayaan, yakni bagaimana sebuah isu diubah menjadi peristiwa yang mampu menarik perhatian publik sekaligus memperkuat posisi masyarakat yang sedang diperjuangkan.

Menurut Agung, aksi tidak harus selalu berbentuk demonstrasi besar. Aksi simbolis dengan jumlah massa terbatas pun dapat memiliki arti strategis apabila dilakukan pada ruang dan momentum yang tepat.

Ia memberikan ilustrasi mengenai persoalan masyarakat di kawasan hutan dan aktivitas Perhutani. Menurutnya, gerakan mahasiswa dapat membangun daya tawar melalui kehadiran langsung dan aksi simbolis di titik-titik strategis, tentu dengan tetap memperhitungkan konteks serta kondisi di lapangan.

“Metode-metode gerakan ini sebenarnya mungkin perlu didiskusikan ulang oleh kawan-kawan supaya tidak capek,” katanya.

Bagi Agung, evaluasi terhadap metode gerakan penting agar energi aktivis tidak habis dalam aktivitas yang berulang tanpa menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Gagasan tersebut kemudian mendapat perspektif berbeda dari Imam Iqbal Arfani, Ketua Umum IMM Cabang Bojonegoro.

Iqbal mengakui bahwa aksi jalanan merupakan salah satu bentuk perjuangan mahasiswa. Namun, menurutnya, gerakan mahasiswa tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar demonstrasi yang dilakukan.

Ia melihat kondisi mahasiswa saat ini berbeda dengan generasi Reformasi. Mahasiswa menghadapi beban akademik dan berbagai tuntutan kehidupan yang membuat mereka mudah mengalami kelelahan.

Karena itu, IMM menurut Iqbal memperkuat gerakan melalui tiga pilar utama, yakni keagamaan, intelektualitas dan humanitas.

“Gerakan IMM saat ini terfokus di keagamaan, intelektualitas, dan humanitas,” ujarnya.

Menurut Iqbal, penguatan keagamaan diperlukan untuk membentuk karakter, sementara intelektualitas diperlukan untuk mengasah cara berpikir. Namun, keduanya harus diwujudkan melalui kepedulian dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat.

Ia menilai pendidikan akan kehilangan makna apabila hanya menghasilkan gelar akademik tanpa kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Pendidikan akan sia-sia kalau kita tidak bisa dekat dengan masyarakat, tidak bisa ngobrol enak dengan masyarakat, tidak bisa memberdayakan masyarakat dan memberikan inovasi kepada masyarakat,” katanya.

Dengan demikian, aksi turun ke jalan tetap menjadi salah satu instrumen ketika dibutuhkan, tetapi bukan satu-satunya bentuk perjuangan.

Sementara itu, Anggun Sofia Ardila, Mandataris Ketua Umum PMII Cabang Bojonegoro, membawa perspektif mengenai pentingnya advokasi dalam gerakan mahasiswa.

Gerakan, menurutnya, tidak harus selalu berhenti pada aksi massa. Persoalan masyarakat juga dapat dikawal melalui audiensi, pendampingan, advokasi hukum, serta keterlibatan langsung dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu cara agar gerakan mahasiswa tidak hanya hadir ketika sebuah persoalan telah menjadi perhatian publik, tetapi juga ikut mengawal proses penyelesaiannya.

Di tengah perubahan bentuk gerakan tersebut, persoalan independensi organisasi mahasiswa juga menjadi perhatian.

M. Asrofin Ilhami, Ketua Umum HMI Cabang Bojonegoro, menegaskan bahwa HMI tetap memosisikan diri sebagai organisasi perjuangan yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat.

Menurut Asrofin, kader HMI harus tetap berpijak pada pedoman organisasi, termasuk AD/ART, Khittah Perjuangan dan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP).
Ia juga menyinggung tantangan intervensi dari kalangan senior maupun kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi arah gerakan organisasi.

Menurutnya, organisasi mahasiswa harus memiliki keberanian untuk menentukan sikap sendiri dan tidak menjadi alat untuk mengamankan kepentingan individu maupun kelompok.

“Tahun ini, di bawah kepemimpinan saya, kami akan tetap istiqamah dalam medan perjuangan,” ujarnya.

Perdebatan mengenai arah gerakan mahasiswa hari ini tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap perjalanan para aktivis Reformasi setelah 1998.

Dalam forum tersebut muncul kritik terhadap sebagian aktivis ’98 yang kemudian memilih masuk ke dalam sistem kekuasaan.

Bagi sebagian peserta diskusi, perubahan posisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara idealisme perjuangan ketika berada di jalanan dengan pilihan politik setelah Reformasi.

Namun, fenomena tersebut juga dipandang tidak sesederhana persoalan berpindah posisi. Ada pandangan bahwa keterlibatan kader dalam sistem merupakan salah satu cara untuk membawa perubahan dari dalam.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana memastikan bahwa keterlibatan tersebut tidak membuat kritik dan keberpihakan terhadap masyarakat kehilangan arah.

Perdebatan inilah yang kemudian menjadi salah satu refleksi penting bagi generasi mahasiswa sekarang: apakah perjuangan harus selalu berada di luar sistem, atau justru masuk ke dalam sistem dengan tetap mempertahankan independensi dan prinsip?

Setelah 28 tahun, para aktivis muda di Bojonegoro dihadapkan pada situasi yang berbeda dengan generasi Reformasi.

Jika generasi ’98 berhadapan dengan krisis dan sistem politik pada zamannya, generasi sekarang menghadapi persoalan yang lebih beragam, mulai dari problem sosial di tingkat masyarakat hingga tantangan mempertahankan ruang kritis di tengah perubahan teknologi dan kehidupan akademik.

Karena itu, diskusi tersebut tidak berhenti pada pertanyaan apakah mahasiswa masih harus turun ke jalan.

Lebih jauh, yang dipertanyakan adalah bagaimana membuat gerakan tetap hidup, relevan, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Bagi Agung Depe, kuncinya adalah kemampuan membaca penderitaan bersama dan mengubahnya menjadi kekuatan gerakan.

Bagi Imam Iqbal Arfani, gerakan harus dibangun melalui keagamaan, intelektualitas dan humanitas.

Bagi Anggun Sofia Ardila, advokasi dan keterlibatan langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjuangan.

Sedangkan M. Asrofin Ilhami menekankan pentingnya independensi organisasi agar mahasiswa tetap mampu menjaga fungsi kritisnya.

Merobek Arsip, Bukan Menghapus Sejarah

Penyaanpaian Agung DP ditutup dengan aksi simbolis yang menjadi bagian dari konsep “Merobek ’98”.

Kata “REFORMASI” dituliskan pada media kertas, kemudian dirobek dan dibakar.
Aksi tersebut menjadi simbol untuk membongkar kembali romantisme terhadap sejarah Reformasi sekaligus memberikan ruang bagi generasi baru untuk membaca sejarah dengan perspektif mereka sendiri.

Merobek arsip bukan berarti menghapus sejarah.
Justru sebaliknya, sejarah perlu dibuka kembali, dipertanyakan dan dikritisi agar generasi berikutnya tidak hanya menjadi pewaris cerita, tetapi mampu memahami tantangan zamannya dan menciptakan bentuk perjuangan yang baru.

Sebab, 28 tahun setelah Reformasi, tantangannya bukan sekadar mengulang cara mahasiswa ’98 bergerak, melainkan menemukan cara baru agar keberpihakan kepada masyarakat tetap memiliki kekuatan.

Dari jalanan ’98 menuju ruang-ruang perjuangan hari ini, satu pertanyaan akhirnya tetap terbuka: setelah generasi terdahulu menulis sejarah Reformasi, sejarah seperti apa yang akan ditulis oleh generasi mahasiswa sekarang?

Artikel 28 Tahun Reformasi, Aktivis Muda Bojonegoro Mencari Wajah Baru Gerakan Mahasiswa pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Sudiyono, S.H., menegaskan bahwa status tanah harus dilihat berdasarkan dokumen pertanahan yang menjadi dasar kepemilikan, termasuk Buku C Desa.

Menurutnya, apabila Pemerintah Desa Setren tetap melanjutkan proses pendaftaran tanah eks sekolah tersebut ke BPN, sementara dokumen kepemilikannya masih menunjukkan hak pihak lain, maka hal itu dinilai dapat mengandung unsur penyerobotan tanah.

“Kalau Pemdes ini melanjutkan untuk mendaftarkan tanah eks sekolah SD Setren berarti ada unsur penyerobotan tanah tersebut,” tegas Sudiyono dalam rapat.

Sudiyono mengatakan, seluruh proses pertanahan harus mengacu pada dokumen yang ada. Ia juga menyinggung riwayat tanah yang dalam pembahasan disebut berkaitan dengan tanah yayasan serta tanah yang telah beralih kepada pihak lain.

“Intinya, dibuka seperti apa pun tetap berdasarkan Buku C Desa yang ada. Buku C Desa yang ada itu nama siapa, itulah yang memegang hak,” ujarnya.

Menurut Sudiyono, apabila pemerintah desa merasa dirugikan karena tanah yang digunakan untuk kepentingan sekolah ternyata bukan aset desa, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai, bukan dengan mengambil alih tanah yang status haknya masih dipersoalkan.

Mustakim Soroti Surat Pernyataan Hibah

Pimpinan Rapat, Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro, Mustakim, menguraikan bahwa persoalan tanah tersebut memiliki riwayat yang cukup panjang.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan surat pernyataan hibah yang di dalamnya tercantum nama Sugito sebagai saksi.

Menurut Mustakim, dalam pembahasan sebelumnya Sugito menyampaikan bahwa dirinya tidak menyaksikan secara langsung proses penandatanganan oleh Lastri. Bahkan, tanda tangan Sugito sebagai saksi disebut dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda.

Sementara itu, Lastri disebut menyatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan hibah tersebut.

“Bu Lastri menyatakan tidak pernah tanda tangan. Begitu juga Pak Sugito, yang di situ sebagai saksi, menyatakan kesaksiannya, tanda tangannya itu tidak bersamaan, tidak tahu Bu Lastri tanda tangan,” ujar Mustakim.

Mustakim menilai persoalan tersebut penting karena berdasarkan penelusuran Komisi A, tanah tersebut tidak serta-merta merupakan tanah kas desa maupun aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak awal.

Menurutnya, proses sertifikasi oleh pemerintah desa sebelumnya didasarkan pada surat yang disebut ditandatangani Lastri. Namun, pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut justru menyatakan tidak pernah menandatanganinya.

Tanah Garapan Disebut Bukan Tukar Guling Resmi

Mustakim juga menjelaskan adanya riwayat pemberian tanah garapan kepada pihak warga dalam kaitannya dengan penggunaan tanah untuk sekolah.

Menurutnya, tanah pengganti tersebut hanya diberikan untuk digarap dan bukan merupakan proses tukar guling resmi secara legal.

Karena itu, apabila tanah yang digunakan sebagai lokasi sekolah ternyata bukan aset desa maupun Pemkab, sementara terdapat ahli waris yang dapat menunjukkan riwayat penguasaan melalui dokumen seperti SPPT dan PBB, maka menurut Mustakim tanah tersebut semestinya dikembalikan kepada pihak yang berhak.

“Kalau bukan miliknya desa, bukan miliknya Pemkab, sementara diruntut juga ada ahli waris yang mengakui dan bisa dirunut SPPT, interim PBB dan sebagainya, makanya waktu itu kita merekomendasikan untuk dikembalikan,” ujarnya.

Mustakim menegaskan, apabila tanah terbukti merupakan hak warga, maka harus dikembalikan kepada warga. Sebaliknya, apabila terbukti sebagai aset Pemkab, pemerintah harus mengurus dan mengamankannya sesuai ketentuan.

Sekcam Ungkap Pengajuan ke BPN Masuk 28 Januari

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Kecamatan Ngasem, Sigit, turut memberikan keterangan mengenai proses pengajuan tanah dari pemerintah desa kepada BPN.

Sigit menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, pengajuan tersebut masuk pada 28 Januari 2026. Namun, menurut pengetahuannya, proses tersebut belum melalui Kecamatan Ngasem.

“Pengajuan dari desa ke BPN, izin saya masuk tanggal 28 Januari. Setahu saya belum ada melalui kecamatan,” kata Sigit.

Sigit juga menyampaikan bahwa pihak kuasa hukum penggugat sebelumnya sempat berkomunikasi dengan pihak kecamatan. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Setren.

Menurut Sigit, jawaban Kepala Desa pada saat itu pada prinsipnya sama dengan penjelasan yang disampaikan dalam rapat.

Dinas Pendidikan: SDN Setren III Sudah Tidak Digunakan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Zamroni, menjelaskan kondisi SDN Setren III.

Berdasarkan hasil pengecekan fisik pada 12 Juli 2026, sekolah tersebut sudah tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena pelayanan pendidikan telah dialihkan ke SDN Setren I.

“Hasil rapat pengecekan fisik pada tanggal 12 Juli 2026, tanah SDN 3 Setren itu juga tidak dipergunakan dalam proses belajar mengajar karena pelayanannya sudah dialihkan ke SDN 1 Setren,” ujar Zamroni.

Zamroni juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengecekan aset di Dinas Pendidikan, tanah tersebut tidak tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Erix Maulana Heri Kiswanto, S.Pd., turut mengingat kembali pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Erix mengatakan, sebelumnya pernah ada keterangan bahwa tanah tersebut merupakan milik desa. Namun, dalam pembahasan Komisi A, status tersebut belum mendapatkan kepastian dari sisi administrasi di tingkat kecamatan maupun BPN.

Ia juga menyinggung adanya perbedaan keterangan mengenai tukar guling atau penggantian lahan.

Menurut Erix, pihak keluarga menyampaikan bahwa tanah tersebut diberikan sebagai lahan pengganti untuk digarap, bukan berarti hak kepemilikannya berpindah secara permanen kepada desa.

Erix juga mengingat ketika Komisi A turun langsung dan menanyakan kepada sejumlah warga mengenai proses penandatanganan maupun kesaksian terkait dokumen tanah tersebut.

“Saya tanya, ‘Pak, menyaksikan enggak?’ ‘Saya tidak pernah menyaksikan, Pak,’” kata Erix.

Ia menambahkan, pada saat itu Dinas Pendidikan juga menyatakan tanah tersebut bukan aset yang mereka pegang. BPD, menurut Erix, juga memberikan keterangan serupa.

Erix kemudian mempertanyakan munculnya proses pengajuan tanah kepada BPN pada Januari 2026.

Menurutnya, dalam pembahasan sebelumnya pemerintah desa maupun BPN disebut belum menemukan adanya proses pengajuan atas tanah tersebut.

“Waktu itu kita tanya ke pemerintah desa, ada proses? Enggak ada. BPN menyatakan waktu itu juga tidak ada. Kok sekarang ujug-ujug Januari memasukkan?” ujarnya.

Erix meminta seluruh pihak berhati-hati dalam melakukan proses administrasi pertanahan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Bangunan Sekolah Diminta Segera Ditangani

Di sisi lain, Mustakim juga menyoroti kondisi bangunan SDN Setren III yang sudah tidak digunakan.

Menurutnya, apabila bangunan sekolah tersebut memang sudah tidak diperlukan untuk kegiatan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu segera melakukan langkah sesuai ketentuan agar aset tersebut tidak terbengkalai.

“Kalau aset yang sudah lahir, saya kira lebih cepat lebih baik untuk dipindahkan ke sekolah lain daripada rusak. Mending disegerakan dialihkan ke yang lain,” ujar Mustakim.

Namun, Mustakim menekankan bahwa persoalan bangunan sekolah dan status tanah merupakan dua hal yang perlu dibedakan.

Status tanah, menurutnya, tetap harus ditentukan berdasarkan riwayat tanah, dokumen kepemilikan, Buku C Desa, dokumen pertanahan serta bukti lain yang relevan.

Komisi A Dorong Tanah Dikembalikan Jika Terbukti Milik Warga

Dari rangkaian pembahasan tersebut, Komisi A DPRD Bojonegoro mendorong agar persoalan tanah diselesaikan berdasarkan bukti hak dan riwayat kepemilikan.

Jika tanah tersebut terbukti merupakan hak warga atau ahli waris, maka tanah semestinya dikembalikan kepada pihak yang berhak. Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan sebagai aset pemerintah desa atau pemerintah daerah, proses pengamanan dan pendaftarannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Rapat tersebut sekaligus menyoroti proses pengajuan tanah ke BPN yang disebut masuk pada Januari 2026, sementara status hak atas tanah masih menjadi persoalan yang diperdebatkan.

Adapun pernyataan mengenai “unsur penyerobotan tanah” disampaikan Sudiyono dalam konteks apabila Pemerintah Desa Setren tetap melanjutkan proses pendaftaran tanah eks SDN Setren III ke BPN, sementara status kepemilikannya belum jelas dan masih terdapat klaim hak dari pihak warga atau ahli waris.

Artikel Komisi A DPRD Bojonegoro Soroti Unsur Penyerobotan Tanah Warga dalam Pengajuan Eks SDN Setren III ke BPN pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Anggun Sofia Ardila, Mandataris Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, bersama perwakilan pengurus PC PMII Bojonegoro. Selasa (15/9/2026).

Kasus Suginanto menjadi perhatian karena ia diamankan dalam perkara dugaan pencurian dua batang kayu dengan nilai sekitar Rp200 ribu per batang. Namun, perkara tersebut kemudian dihadapkan pada ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman pidana minimal satu tahun serta denda minimal Rp500 juta hingga maksimal Rp2,5 miliar.

Menurut PMII Bojonegoro, persoalan ini tidak cukup dilihat hanya dari sisi penegakan hukum. Ada konteks sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang harus ikut dipertimbangkan ketika hukum diterapkan kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan.

Anggun Sofia Ardila menyampaikan bahwa hutan dan ekonomi masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

“Persoalan hutan dan ekonomi adalah kesatuan, dan masyarakat hutan hidup dari sana. Jika petani-petani hutan dipenjara dengan kasus semudah ini, maka berapa banyak kita akan kehilangan petani hutan?”. Terang Anggun

Anggun menegaskan bahwa PMII tetap menghormati supremasi hukum. Namun, penghormatan terhadap hukum tidak boleh menghilangkan keberanian untuk mempertanyakan apakah penerapannya telah menghadirkan keadilan.

“Dengan kejadian ini, kita harus menghormati hukum. Tetapi menghormati hukum bukan berarti berhenti mempertanyakan keadilan. Supremasi hukum harus berjalan bersama supremasi keadilan. Kita membutuhkan hukum yang progresif dan tetap berpijak pada kemanusiaan.”

Dalam audiensi, PMII Bojonegoro juga menyoroti kondisi kawasan hutan di bawah KPH Padangan. Dari sekitar 27.000 hektare kawasan yang berada dalam naungan KPH Padangan, sekitar 5.000 hektare masih merupakan hutan produksi, sedangkan sekitar 80 persen lainnya telah masuk dalam skema KTDH atau perhutanan sosial.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika sebagian besar kawasan telah bersinggungan dengan skema perhutanan sosial, maka persoalan akses, pemanfaatan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam kebijakan kehutanan.

Karena itu, PC PMII Bojonegoro mendorong agar kasus Suginanto tidak hanya diselesaikan melalui pendekatan represif, tetapi juga membuka ruang dialog dan musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

“Dengan kasus ini, banyak pembelajaran dan kesadaran yang harus kita miliki dengan besar dan kuat. Hukum harus hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar memberikan hukuman.”

PC PMII Bojonegoro akan terus mengawal persoalan masyarakat hutan dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan.
Supremasi hukum harus berdiri bersama supremasi keadilan.
Hukum progresif harus hadir untuk manusia.

Artikel PMII Bojonegoro Soroti Kasus Suginanto: Hukum Harus Berjalan Bersama Keadilan pertama kali tampil pada newsbojonegoro.