Newsbojonegoro.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD, setelah melewati fase panjang Pilkada langsung maupun tidak langsung, Indonesia kini berada pada titik krusial untuk melakukan evaluasi total demi menemukan sistem yang paling ideal bagi demokrasi nasional.
Partai Golkar tidak sekadar mengusulkan kembali ke sistem lama, melainkan menawarkan sebuah pemutakhiran desain kebijakan.
Partai Golkar memastikan bahwa desain Pilkada melalui DPRD ke depan tidak akan sama dengan praktik di masa lampau. Kita berencana mengadopsi elemen-elemen positif dari Pilkada langsung untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Meski secara formal pemilihan dilakukan oleh DPRD, akan ada ruang partisipasi rakyat yang maksimal. Hal ini bertujuan agar aspek kedaulatan rakyat tetap terjaga dan calon pemimpin daerah tetap memiliki kedekatan emosional serta tanggung jawab moral kepada publik. Selain itu, aspek akuntabilitas menjadi prioritas dalam wacana ini.
Partai Golkar ingin memperkuat akuntabilitas di kedua sisi, baik bagi anggota DPRD yang memilih maupun bagi kepala daerah yang terpilih, guna memastikan proses politik ini berjalan dengan integritas tinggi.
Bagi Partai Golkar Pilkada langsung tidak sekedar biaya tinggi tetapi lebih dari itu, stabilitas sosial menjadi perhatian utama Golkar. Sistem pemilihan langsung selama ini membawa residu politik berupa polarisasi yang tajam di tengah masyarakat, bahkan berdampak pada netralitas serta soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aspek-aspek seperti biaya logistik calon, pemeliharaan tim pemenangan, hingga tingginya tingkat polarisasi sosial dan ASN menjadi pertimbangan mendalam bagi Partai Golkar untuk merumuskan sistem yang lebih sehat bagi keberlanjutan demokrasi kita.
Oleh : Mochamad Mansur, S.H.,M.H.
Sekretaris DPD Partai Golkar Bojonegoro
