Newsbojonegoro.com – Kebijakan pemasangan portal permanen di Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB) di wilayah Kecamatan Ngraho kini tengah menjadi buah bibir. Langkah tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menjaga aset infrastruktur ini memicu perdebatan hangat antara aspek ketahanan jalan dan kelancaran logistik rakyat.
Pemasangan portal setinggi 2,1 meter ini praktis membuat kendaraan besar seperti truk bermuatan berat tidak lagi bisa melintasi jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut.
Bagi penduduk sekitar jembatan, keberadaan portal dianggap sebagai solusi atas keresahan mereka selama ini. Sebelum portal dipasang, banyak truk tronton yang nekat melintas hingga menyebabkan getaran pada bangunan rumah warga dan kerusakan pada akses jalan desa yang sempit.
”Dulu kalau malam, tidur tidak tenang karena getaran truk besar. Sekarang jauh lebih nyaman. Jalan cor yang dibangun mahal-mahal oleh Pemkab jadi tidak cepat hancur,” ujar Suyatno (52), salah satu warga Desa Luwihaji, Kamis (11/2/2026).
Warga menilai, pembatasan ini sangat penting demi menjaga umur jembatan yang menjadi kebanggaan warga Bojonegoro dan Blora tersebut.
Di sisi lain, kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi para sopir angkutan logistik dan material. Penutupan akses bagi kendaraan berat memaksa mereka memutar balik melalui jalur Cepu yang memakan waktu lebih lama.
Roni (38), salah satu sopir truk muatan lokal, mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM karena jarak tempuh bertambah sekitar 15 hingga 20 kilometer.
”Kalau lewat Jembatan TBB ini sebenarnya paling singkat. Sekarang harus memutar lewat Cepu, solar habis banyak di jalan tapi tarif angkut tetap sama. Kita para sopir kecil ini yang paling terasa dampaknya, cuan (untung) makin tipis,” keluh Roni.
Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah daerah duduk bersama mencari solusi tengah. Pengamat kebijakan publik menilai, selain pembatasan, pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan kelas jalan secara bertahap agar urat nadi ekonomi antarprovinsi ini tetap bisa bergerak tanpa merusak fasilitas publik.
Hingga saat ini, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro terus melakukan sosialisasi dan penjagaan di titik portal untuk memastikan ketertiban lalu lintas di area perbatasan tersebut.
