Newsbojonegoro.com – Selamat datang di Bengawan Solo Open 2026. Cabang olahraga: Longsor Artistik. Peserta: 7 rumah warga Sarirejo, Balen. Lawan: Birokrasi Berlapis.
Skor sementara: 7-0. Yang 7 itu jumlah rumah kritis. Yang 0 itu jumlah izin BBWS yang keluar sejak anggaran 2025 disiapkan.
Rabu (15/04/2026), wasit lokal alias DPRD Bojonegoro akhirnya gelar RDP. Ketua Komisi D Imam Solikin, Kades Arif Rahman Hakim, Dinas PU SDA semua hadir. Yang nggak hadir? BBWS. Padahal dia yang pegang peluit, yang bisa bilang “sah” atau “offside” buat pembangunan bronjong.
Logikanya gini beb: Sungai ini namanya Bengawan Solo. Levelnya nasional. Jadi kalau longsor, harus izinnya juga level nasional. Masalahnya, yang mau kelelep cuma rumah level RT 02. Jadi warga disuruh sabar nunggu standar Jakarta untuk bencana yang lajunya udah kayak motor drag.
Fakta yang bikin tepuk jidat:
1. Duit Ada, Tapi Gabut. Pemkab udah nyiapin anggaran 2025 & 2026. Bahkan pas efisiensi, dana longsor ini nggak dicoret. Prestasi. Sayangnya, duit nggak bisa disuruh renang buat nahan abrasi.
2. Bronjong 2023 Jadi Saksi Bisu. Kata Imam Solikin, bronjong tahun 2023 “hingga kini masih berfungsi dengan baik”. Artinya apa? Solusinya udah ketemu dari 2 tahun lalu, dan terbukti nggak gampang roboh. Tapi mau nambah bronjong baru? Gaboleh. Belum ada stempel.
3. Proposal Kades = Surat Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Kades Arif ngaku, “Setiap tahun kami selalu mengajukan proposal”. Terjemahan bebas: Tiap tahun nembak, tiap tahun di- ghosting. Cuma dibaca, nggak dibales. BBWS-nya main susah.
Lucu lagi pas RDP. Semua hormat sama kewenangan BBWS. Keren, tata krama dijaga. Tapi sayang, Bengawan Solo nggak ikut RDP. Dia nggak paham namanya “menghormati kewenangan”. Tugas dia cuma satu: ngikis. Dan dia karyawan teladan. Nggak pernah bolos, nggak pernah cuti.
Habis RDP, rombongan sidak ke lokasi. Foto-foto. Captionnya “mencari solusi konkret”. Konkret yang dimaksud mungkin beton buat bronjong. Tapi betonnya nggak bisa dateng kalau suratnya masih nyasar di meja BBWS.
Sementara itu warga? Sebagian udah ngungsi. Karena mereka paham matematika: Kecepatan longsor Kecepatan birokrasi. Kalau ditungguin, rumahnya keburu jadi keramba apung.
Pertanyaan buat BBWS: Kalau bronjong 2023 aja awet dan diakuin DPRD, terus nunggu kelengkapan apalagi? Nunggu Bengawan Solo bikin KTP dulu? Atau nunggu 7 rumah itu resmi jadi arkeologi?
Warga Sarirejo nggak butuh pidato. Butuh bronjong. Dan bronjong itu nggak butuh wacana, butuh stempel.
Sekarang tinggal adu cepat: Stempel BBWS vs krosakkk kedelapan.
