Ketika rakyat Bojonegoro masih bergulat dengan kemiskinan—tercatat menempati peringkat ke-11 dari 38 kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur—para wakilnya justru sibuk menikmati fasilitas mewah dari uang rakyat. Tahun 2025 baru memasuki semester kedua, tapi publik Bojonegoro sudah disuguhi tontonan ironis: pembelian dua unit mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD dengan nilai yang nyaris menyentuh Rp3 miliar.
Data dari LKPP mencatat, Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro telah merealisasikan dua paket pengadaan kendaraan dinas bernilai total Rp2,6 miliar lebih. Paket pertama, senilai Rp1,84 miliar, ditujukan untuk pengadaan mobil dinas pejabat eselon II. Sementara paket kedua, senilai Rp767 juta, dibelanjakan untuk kendaraan pejabat eselon I. Keduanya dikategorikan sebagai belanja modal, dan seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2025.
Langkah pengadaan ini mungkin akan dianggap legal—dan mungkin juga akan dibungkus rapi dengan berbagai justifikasi administratif. Namun legalitas tidak serta merta menjadi legitimasi, apalagi moral. Saat lebih dari 147 ribu jiwa warga Bojonegoro masih hidup di bawah garis kemiskinan, membelanjakan dana miliaran rupiah hanya untuk kenyamanan segelintir elite terasa seperti sebuah tamparan yang amat keras bagi nalar dan empati publik.
Memang, angka kemiskinan di Bojonegoro menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 11,69 persen, turun dari 12,18 persen pada tahun sebelumnya. Tapi angka ini tetap tinggi. Artinya, satu dari sembilan warga Bojonegoro masih hidup dalam kekurangan—berjuang setiap hari agar dapur tetap mengepul, agar anak tetap bisa sekolah meski dengan sandal jepit bolong.
Ironisnya, di tengah upaya berbagai pihak mendorong pengurangan kemiskinan dan menjaga ketersediaan bahan pokok, justru anggaran daerah dialihkan untuk membiayai kemewahan kendaraan dinas. Seolah ada dua dunia yang tidak bersentuhan: satu dunia yang berjuang dengan keterbatasan, satu lagi yang berkendara dalam kenyamanan.
Lebih dari sekadar pemborosan, pembelian mobil dinas ini menunjukkan betapa jauhnya sebagian elite daerah dari denyut nadi rakyat. Ini bukan sekadar mobil—ini adalah simbol ketimpangan. Simbol bahwa di balik angka statistik yang membaik, masih ada jurang sosial yang lebar dan menyakitkan.
Editorial ini bukan seruan populis anti-APBD, bukan pula anti-fasilitas pejabat. Tapi ketika fasilitas itu dibelanjakan tanpa mempertimbangkan sensitivitas sosial dan situasi riil masyarakat, maka kita patut bertanya: untuk siapa sesungguhnya anggaran daerah ini dirancang?
Jika di tengah kondisi serba prihatin, para pejabat masih merasa perlu tampil mewah, maka sudah waktunya publik mengingatkan mereka—bahwa jabatan publik bukan tempat untuk dimanjakan, tetapi untuk berjuang bersama rakyat. Jangan sampai Bojonegoro menjadi panggung di mana kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir aktor, sementara sisanya hanya menjadi penonton yang terus disuruh bersabar.
