Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kualitas makanan dan standar higiene sanitasi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Evaluasi tersebut dibahas dalam kegiatan umpan balik penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Senin (09/03/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa kualitas layanan dapur MBG harus menjadi perhatian serius para pengelola, mengingat program tersebut menyasar ratusan ribu penerima manfaat di Kabupaten Bojonegoro.
“Program ini menjadi perhatian masyarakat luas. Karena itu kualitas makanan, menu, hingga cara penyajiannya harus benar-benar sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Nurul Azizah.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah SPPG di Kabupaten Bojonegoro terus berkembang. Dari total 133 dapur yang tercatat, sebanyak 123 di antaranya telah beroperasi, dua berstatus suspect, dan sembilan lainnya belum beroperasional.
Keberadaan dapur-dapur tersebut telah melayani sebagian besar sasaran Program MBG yang mencapai sekitar 356 ribu penerima manfaat. Jika mengacu pada data tersebut, pelayanan program telah menjangkau hampir 80 persen dari total sasaran.
Meski demikian, Nurul Azizah mengingatkan bahwa kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas. Ia menyebut masyarakat kini semakin terbuka menyampaikan masukan, termasuk melalui media sosial.
“Masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bersama. Dapur-dapur SPPG perlu menyesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan agar pelayanan tetap terjaga,” tegasnya.
Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan program memang dilakukan percepatan sehingga masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan, termasuk terkait standar higiene dan sanitasi dapur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati melaporkan bahwa dari 133 SPPG yang ada, sebanyak 118 dapur telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, 80 SPPG telah terbit sertifikatnya, empat lainnya telah direkomendasikan namun masih dalam proses penerbitan, sementara 23 dapur dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 11 dapur masih dalam proses verifikasi.
“Sebagian besar temuan pada SPPG yang belum memenuhi syarat berkaitan dengan sarana dan prasarana higiene sanitasi,” jelas Ninik.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan mengundang 41 pengelola SPPG, terdiri dari 23 dapur yang belum memenuhi syarat serta 18 dapur yang belum mengajukan sertifikat SLHS.
Pertemuan ini bertujuan memberikan umpan balik hasil verifikasi lapangan agar pengelola dapur segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas maupun prosedur pengolahan makanan.
Jika perbaikan tidak segera dilakukan, proses verifikasi harus diulang kembali, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan dapur, hingga kualitas air yang digunakan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh dapur SPPG dapat memenuhi standar higiene sanitasi yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan aman, sehat, dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat.
