Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Banggar, Selasa (5/05/2026). Selain mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BLUD, dewan memberikan catatan tebal terkait persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas pengobatan di tingkat Puskesmas.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menekankan bahwa optimalisasi pendapatan harus berjalan lurus dengan kemudahan layanan. Ia menyoroti keluhan klasik warga mengenai prosedur rujukan yang sering dianggap berbelit-belit.
”Pelayanan terbaik adalah kunci. Keluhan masyarakat itu biasanya kalau minta surat rujukan katanya angel (sulit). Ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit saat membutuhkan penanganan lebih lanjut,” tegas Lasuri.
Kritik tajam juga datang dari Ketua Komisi B, Sally Atyasasmi. Ia mendesak para Kepala Puskesmas untuk melakukan sosialisasi masif guna membuang stigma masyarakat yang menganggap Puskesmas hanya memiliki stok obat yang itu-itu saja untuk berbagai macam keluhan.
”Puskesmas harus mampu mengikis paradigma negatif bahwa ‘obat Puskesmas itu cuma satu untuk semua penyakit’, entah batuk atau panas obatnya sama. Kepercayaan publik harus dibangun agar warga merasa cukup berobat di tingkat pertama tanpa harus langsung ‘melompat’ ke Rumah Sakit,” ujar Sally.
Sally juga mengingatkan adanya 17 diagnosa penyakit yang secara regulasi wajib ditangani tuntas di Puskesmas. Sosialisasi ini krusial agar pasien BPJS tidak kecewa saat ditolak oleh Rumah Sakit karena diagnosanya masuk kategori non-spesialistik yang seharusnya selesai di tingkat Puskesmas.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi B Sutikno meminta Puskesmas mengevaluasi persepsi masyarakat tersebut. Menurutnya, pembenahan kualitas obat dan penjelasan medis yang memadai sangat penting agar program Universal Health Coverage (UHC) Bojonegoro yang menyerap anggaran besar tidak sia-sia karena masyarakat ragu dengan kualitas layanan Puskesmas.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Didik Trisetyo Purnomo, melontarkan kritik keras terkait adanya sejumlah gedung Puskesmas yang telah rampung dibangun namun hingga kini masih mangkrak dan belum difungsikan.
Sekretaris Dinas Kesehatan melaporkan bahwa sejumlah Puskesmas seperti Tanjungharjo, Dander, dan Ngraho, hingga kini belum bisa beroperasi maksimal meski bangunan sudah selesai.
”Kendala utama ada pada izin operasional karena status lahan yang tercatat sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kami tengah merampungkan Feasibility Study (FS) untuk pelepasan status tersebut agar fasilitas baru segera bisa digunakan,” jelas Sekdinkes.
Persoalan serupa dialami Puskesmas Sekar yang berdiri di atas tanah Perhutani, serta Puskesmas Margomulyo yang terhimpit lahan makam dan pemukiman, ditambah kelangkaan tenaga analis kesehatan yang menghambat administrasi klaim medis.
Menutup rapat, Lasuri memberikan pesan kuat agar seluruh nakes mengedepankan sisi psikologis dan empati. Dengan adanya dukungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2026, kinerja pelayanan harus meningkat signifikan.
”Orang sakit itu hatinya gundah. Jadi, petugas jangan cemberut. Berikan senyuman dan permudah prosedur rujukan jika memang diperlukan. Layanan yang ramah adalah bagian dari penyembuhan,” pungkas politisi PAN tersebut.
