NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Aksi pencoretan dinding Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro menggunakan cat semprot saat demonstrasi Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM), Jumat (13/11/2026), menjadi bahan evaluasi bagi peserta aksi. Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro, Nafidatul Himah, yang akrab disapa Mbak Hima dan turut dalam demonstrasi tersebut, menjelaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi tidak dimaksudkan untuk merusak fasilitas publik. Sebagai bentuk tanggung jawab, koordinator lapangan (korlap) turut mengambil langkah menghapus coretan yang sempat muncul di dinding gedung DPRD.

Mbak Hima mengungkapkan, setelah insiden pencoretan terjadi, peserta aksi melakukan evaluasi. Menurutnya, penyampaian aspirasi seharusnya tidak dilakukan melalui tindakan yang merusak fasilitas umum.
“Tadi memang ada evaluasi mengapa sampai terjadi aksi coret-coret. Kami tidak semuanya sepakat dengan tindakan tersebut. Tidak ada kesepakatan bahwa penyampaian pendapat boleh dilakukan dengan cara vandalisme,” ungkapnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, koordinator lapangan kemudian mengambil langkah menghapus tulisan yang terlanjur dibuat menggunakan cat semprot pada dinding gedung DPRD.
Mbak Hima menyebut langkah tersebut sebagai bentuk iktikad baik sekaligus penegasan bahwa tindakan vandalisme bukan tujuan dari gerakan yang mereka bangun.

Ia menjelaskan, aksi AMBM pada dasarnya bertujuan menyuarakan berbagai tuntutan masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi publik. Gerakan tersebut melibatkan sejumlah elemen, mulai dari mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), hingga kalangan dosen.
Menurutnya, keberagaman elemen yang terlibat merupakan bagian dari upaya membangun gerakan yang tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mengedepankan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan.
Karena itu, perbedaan sikap terkait tindakan pencoretan sempat muncul di antara peserta aksi. Namun, Nafidatul menegaskan bahwa perbedaan tersebut bukan berkaitan dengan tujuan utama gerakan, melainkan ketidaksetujuan terhadap tindakan vandalisme.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah dan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan tanpa harus disertai tindakan yang merusak fasilitas umum.
Di tengah berbagai tuntutan yang disampaikan AMB kepada pemerintah dan DPRD Bojonegoro, evaluasi internal tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, menjaga substansi perjuangan sekaligus bertanggung jawab atas tindakan di lapangan merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi.






















