NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMB) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Massa menyuarakan lima tuntutan yang mencakup persoalan keadilan ekonomi, kesetaraan gender, reforma agraria, perlindungan lingkungan, pendidikan hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Namun, aksi yang membawa sejumlah isu kepentingan masyarakat tersebut diwarnai dinamika di lapangan. Mulai dari penolakan terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang berupaya menemui demonstran, aksi vandalisme terhadap pagar gedung DPRD, hingga ketegangan antara koordinator lapangan.
Pimpinan DPRD Bojonegoro, Mitro’atin, bersama tiga anggota DPRD perempuan lainnya sempat mendatangi massa untuk menemui demonstran dan merespons aspirasi yang disampaikan.
Namun, upaya tersebut justru mendapat penolakan. Seluruh demonstran terlihat serentak membalikkan badan dan membelakangi Mitro’atin, tiga anggota DPRD perempuan lainnya, serta petugas kepolisian yang berada di lokasi untuk melakukan pengamanan.
Dalam situasi tersebut, terdengar pula celetukan dari massa yang menyatakan tidak ingin ditemui karena menilai kehadiran para wakil rakyat tersebut hanya untuk mencari panggung.
Penolakan itu menjadi salah satu momen yang cukup mencolok dalam jalannya demonstrasi. Di tengah tuntutan agar pemerintah dan DPRD memperhatikan persoalan masyarakat, upaya wakil rakyat untuk menemui massa justru tidak mendapat sambutan.
Selain itu, aksi juga diwarnai tindakan vandalisme. Salah seorang demonstran terlihat naik ke tembok pagar gedung DPRD dan melakukan pencoretan menggunakan cat semprot.
Tindakan tersebut kemudian memicu ketegangan di antara peserta aksi. Bahkan, sempat terjadi persitegangan antara koordinator lapangan satu dengan koordinator lapangan lainnya terkait aksi pencoretan tersebut.
Insiden itu menjadi catatan tersendiri dalam demonstrasi. Sebab, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum.
Dalam aksi tersebut, AMB membawa lima tuntutan utama yang disebut sebagai Panca Tuntutan Rakyat. Lima isu yang disuarakan meliputi keadilan ekonomi, kesetaraan gender, reforma agraria dan perlindungan lingkungan, pendidikan demokratis, serta supremasi sipil dan penegakan HAM.
Peserta aksi berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai mahasiswa, organisasi perempuan, buruh, kelompok masyarakat sipil hingga akademisi.
Sejumlah organisasi yang turut bergabung di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Koordinator Lapangan aksi, Nico, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi.
Menurutnya, persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, akses pendidikan hingga perlindungan kebebasan sipil saling berkaitan dan membutuhkan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat.
“Kami di sini (halaman DPRD Bojonegoro, red) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
Pada tuntutan pertama, AMB mendesak terwujudnya keadilan ekonomi melalui penurunan harga kebutuhan pokok dan pajak, peningkatan upah pekerja, serta penguatan subsidi bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi dinilai harus mampu melindungi daya beli, khususnya kelompok masyarakat rentan.
Kedua, terkait kesetaraan gender, massa menuntut penghentian diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Mereka juga mendorong penyediaan pembalut gratis sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.
Ketiga, AMB menyoroti persoalan reforma agraria dan lingkungan. Massa mendesak pelaksanaan reforma agraria, penghentian proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai berpotensi merusak lingkungan, serta penghentian aktivitas korporasi yang dianggap merugikan kelestarian alam.
Keempat, dalam bidang pendidikan, massa mendorong pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pendidikan dinilai harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terhambat persoalan ekonomi.
Sementara tuntutan kelima berkaitan dengan supremasi sipil dan penegakan HAM. Massa meminta penghentian praktik militerisme, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta tindakan brutal aparat. Mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik dan penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMB), Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro’atin, mengatakan bahwa berbagai persoalan yang menjadi tuntutan massa perlu ditelusuri lebih mendalam.
“Kami akan menggali informasi dan mempelajari persoalan ini lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila hasil pendalaman menemukan persoalan yang merugikan lingkungan maupun kepentingan masyarakat, DPRD akan memperjuangkan agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kewenangannya. Red
