NewsBojonegoro.com – Pembangunan sebuah daerah tidak pernah lahir dari satu kebijakan semata. Ia merupakan akumulasi dari keberanian menentukan prioritas, ketepatan menyusun program, serta konsistensi menjalankan setiap tahapan pembangunan. Filosofi inilah yang menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah sejak mulai memimpin pada 20 Februari 2025.
Mengusung visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan”, pemerintah daerah berupaya membangun Bojonegoro melalui pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan desa.
Dari penelusuran Newsbojonegoro.com Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan arah pembangunan difokuskan pada lima prioritas utama, yakni menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan konektivitas wilayah. Lima fokus tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
Pantauan di lapangan menunjukkan hasil awal yang cukup positif. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik juga mengalami peningkatan hingga mengantarkan Kabupaten Bojonegoro masuk dalam enam besar nasional untuk kategori kabupaten berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB. Berbagai capaian tersebut menunjukkan pembangunan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian proyek, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Infrastruktur Sebagai Pondasi Pertumbuhan
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai bahwa jalan, jembatan, pasar, irigasi, serta berbagai sarana publik merupakan fondasi utama bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan delapan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 dengan total nilai sekitar Rp175,3 miliar. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/101/KEP/412.013/2026.
Proyek dengan nilai investasi terbesar adalah pembangunan Pasar Kota Bojonegoro dengan alokasi anggaran sekitar Rp80 miliar. Revitalisasi pasar dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pusat perdagangan yang lebih modern, tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan daya saing pedagang tradisional.
Selain Pasar Kota, pemerintah juga melaksanakan pelebaran Jalan Purwosari–Glagah, rekonstruksi Jalan Ngambon–Bobol, pembangunan Jembatan Mojorejo–Tapelan, rehabilitasi Masjid Jami’ Darussalam, hingga pembangunan pelindung tebing sungai di Kecamatan Kedewan dan Kasiman.
Keseluruhan proyek tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jalan yang lebih baik diharapkan mempercepat distribusi hasil pertanian, memangkas biaya logistik, membuka akses pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
BKKD Percepat Pemerataan Pembangunan
Komitmen pemerataan pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memperkuat pembangunan dari desa melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa memperoleh dukungan pendanaan untuk membangun jalan lingkungan, jembatan, drainase, tembok penahan tanah, hingga berbagai fasilitas umum lainnya.
Salah satu contoh keberhasilan terlihat di Kecamatan Kedungadem. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 22 dari 23 desa berhasil menyelesaikan pelaksanaan Program BKKD Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pembangunan jalan sepanjang lebih dari 20 kilometer, saluran drainase, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Bagi masyarakat desa, pembangunan tersebut bukan sekadar beton dan aspal. Jalan yang semakin baik mempercepat mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil panen, memudahkan akses menuju sekolah maupun fasilitas kesehatan, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memperkuat pengawasan pelaksanaan BKKD agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi rutin dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, serta aparat pengawas guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.
Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang pembangunan infrastruktur bukan sebagai tujuan akhir. Jalan, jembatan, pasar, maupun fasilitas umum lainnya merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui konektivitas yang semakin baik, biaya distribusi barang dan hasil pertanian diharapkan semakin efisien. Aktivitas perdagangan dapat tumbuh lebih cepat, investasi lebih mudah masuk, sementara masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Karena itu, pembangunan fisik selalu ditempatkan berdampingan dengan pembangunan manusia. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan baru akan memiliki makna apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Fondasi tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai program ketahanan pangan berbasis keluarga, pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta investasi di bidang pendidikan yang menjadi fokus pembangunan tahap berikutnya.
Ketahanan Pangan, Dari Lahan Pertanian hingga Pekarangan Rumah
Jika pembangunan infrastruktur menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, maka ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama yang mendapat perhatian serius dalam pemerintahan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
Kabupaten Bojonegoro selama ini dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Timur. Ribuan hektare lahan pertanian menjadi sumber penghidupan masyarakat, sekaligus menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilih tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga membangun kemandirian pangan hingga tingkat rumah tangga.
Strategi tersebut diwujudkan melalui sejumlah program yang saling melengkapi, mulai dari peningkatan produksi tanaman pangan, pemberdayaan petani, hingga program peternakan dan perikanan berbasis keluarga. Tujuannya sederhana, namun memiliki dampak besar: masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dari hasil budidaya.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sektor ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha produktif.
GAYATRI, Mengubah Bantuan Menjadi Sumber Penghasilan
Salah satu program yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat adalah Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, GAYATRI dirancang sebagai bantuan produktif. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh ayam petelur beserta sarana pendukung untuk dibudidayakan di pekarangan rumah. Telur yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sementara kelebihan produksinya dapat dijual sehingga menjadi tambahan pendapatan.
Data resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa sepanjang 2025, program GAYATRI telah menjangkau 400 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui APBD induk, 5.000 KPM melalui APBD Perubahan, 575 KPM melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), serta 2.636 KPM melalui APBDes.
Melihat perkembangan yang positif, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali memperluas cakupan program pada 2026 dengan target 4.400 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 28 kecamatan.
Keberhasilan program mulai terlihat dari tingkat produksi ayam petelur yang terus meningkat. Berdasarkan evaluasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, ayam yang disalurkan melalui APBD Induk 2025 telah mencapai tingkat produksi sekitar 82 persen, sehingga mulai memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga penerima.
Pemerintah juga tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Melalui pendampingan teknis, pelatihan manajemen kandang, pengendalian penyakit ternak, hingga pemasaran hasil produksi, pemerintah berupaya memastikan program benar-benar mampu menciptakan usaha yang berkelanjutan.
KOLEGA, Pekarangan Menjadi Kolam Produktif
Selain sektor peternakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengembangkan Program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA).
Program ini memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat budidaya ikan lele menggunakan kolam buis beton maupun kolam terpal bundar.
Berdasarkan data resmi Pemkab Bojonegoro, sepanjang 2025 program KOLEGA telah menjangkau 414 keluarga penerima manfaat, terdiri atas 134 penerima kolam buis beton dan 280 penerima kolam terpal bundar.
Setiap penerima memperoleh bantuan berupa kolam, benih ikan lele, pakan, probiotik, hingga pendampingan teknis budidaya.
Memasuki 2026, program kembali diperluas dengan target 335 keluarga penerima manfaat, terdiri dari 135 unit kolam buis beton dan 200 kolam terpal bundar.
Melalui KOLEGA, masyarakat tidak hanya memperoleh sumber protein bagi keluarga, tetapi juga memiliki peluang usaha baru dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang sebelumnya belum produktif.
Domba Kesejahteraan, Membangun Aset Produktif Keluarga
Program pemberdayaan lain yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Domba Kesejahteraan.
Program ini menyasar keluarga penerima manfaat dengan memberikan bantuan sepasang domba beserta pakan awal sebagai modal usaha peternakan.
Sepanjang 2025, sebanyak 1.200 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan tersebut.
Pada 2026, cakupan program diperluas menjadi 3.325 keluarga penerima manfaat di seluruh Kabupaten Bojonegoro.
Setiap penerima memperoleh satu ekor domba jantan, satu ekor domba betina, serta 100 kilogram pakan konsentrat sebagai modal awal pengembangan usaha.
Pemerintah berharap ternak tersebut dapat berkembang biak sehingga menjadi aset produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.
Membangun Ketahanan Pangan dari Tingkat Rumah Tangga
Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari besarnya produksi padi atau jagung.
Ketahanan pangan juga berarti kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, memiliki usaha produktif, serta memperoleh tambahan penghasilan yang berkelanjutan.
Karena itu, ketiga program tersebut dirancang saling melengkapi.
GAYATRI menghasilkan telur sebagai sumber protein sekaligus pendapatan.
KOLEGA menyediakan ikan lele yang dapat dikonsumsi maupun dijual.
Sedangkan Domba Kesejahteraan menjadi investasi ternak yang terus berkembang sebagai aset ekonomi keluarga.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Bantuan pemerintah tidak lagi sekadar diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi diarahkan menjadi modal usaha yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Melalui pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat rumah tangga hingga desa.
Upaya tersebut kemudian dilengkapi dengan investasi besar di bidang pendidikan melalui program beasiswa dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Langkah ini dipandang sebagai fondasi penting untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang akan menjadi penggerak pembangunan Bojonegoro di masa depan.
Membangun Manusia, Investasi Terbesar untuk Masa Depan Bojonegoro
Pembangunan infrastruktur dapat membuka akses. Program ketahanan pangan mampu menggerakkan ekonomi keluarga. Namun, bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pembangunan tidak akan berkelanjutan tanpa investasi pada kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah. Pemerintah meyakini bahwa pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa depan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Beasiswa Bojonegoro yang menjadi salah satu program unggulan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sekitar Rp117 miliar untuk berbagai skema beasiswa, mulai dari jenjang diploma, sarjana, profesi, hingga pendidikan afirmasi bagi masyarakat kurang mampu dan mahasiswa berprestasi. Program ini menjadi salah satu alokasi beasiswa daerah terbesar di Jawa Timur dan merupakan bagian dari strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Melalui program tersebut, ribuan putra-putri Bojonegoro memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama. Pemerintah berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang.
Selain memperluas akses melalui beasiswa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menyiapkan langkah strategis lain dengan menghadirkan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Brawijaya.
Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Universitas Brawijaya tersebut menjadi tonggak penting dalam pemerataan pendidikan tinggi di wilayah barat Jawa Timur.
Pada tahap awal, PSDKU dipersiapkan membuka tiga program studi, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komputer. Pemerintah juga menyiapkan Gedung Pusdiklat di Desa Ngumpakdalem sebagai lokasi awal penyelenggaraan perkuliahan, sembari mempersiapkan pengembangan kampus secara bertahap.
Dalam jangka panjang, pengembangan PSDKU direncanakan mencakup program studi di bidang kedokteran, teknologi pertanian, dan peternakan. Kehadiran program-program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang selama ini ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, kesehatan, serta industri berbasis sumber daya lokal.
Bagi masyarakat Bojonegoro, kehadiran kampus negeri tidak hanya memperluas pilihan pendidikan. Langkah ini juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui berkembangnya sektor jasa, rumah kos, kuliner, transportasi, dan usaha mikro di sekitar kawasan pendidikan.
Pembangunan sumber daya manusia tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih predikat A (Pelayanan Prima) dalam Indeks Pelayanan Publik dan masuk enam besar kabupaten terbaik secara nasional. Di bidang kesehatan, Bojonegoro juga memperoleh UHC Award 2026, setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai lebih dari 99 persen penduduk.
Berbagai capaian itu menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang selesai dibangun, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, terbukanya akses pendidikan, membaiknya layanan kesehatan, serta bertambahnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mencatat berbagai penghargaan di tingkat nasional, mulai dari bidang pelayanan publik, keterbukaan informasi, pengelolaan BUMD, hingga tata kelola pemerintahan. Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa berbagai program yang dijalankan memperoleh pengakuan dari lembaga-lembaga independen dan pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyadari bahwa tantangan pembangunan masih terus ada. Penurunan angka kemiskinan harus terus dipercepat, kesempatan kerja perlu semakin diperluas, kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah tetap menjadi pekerjaan yang harus dilanjutkan.
Karena itu, pembangunan yang telah dimulai pada tahun pertama kepemimpinan diarahkan sebagai fondasi untuk program-program berikutnya. Infrastruktur yang dibangun diharapkan memperkuat konektivitas, program ketahanan pangan ditujukan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sementara investasi di bidang pendidikan diproyeksikan melahirkan generasi baru yang lebih unggul dan kompetitif.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan semata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya proyek yang dikerjakan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Mulai dari jalan yang mempermudah mobilitas, pasar yang mendukung aktivitas ekonomi, bantuan produktif yang menambah penghasilan keluarga, hingga beasiswa yang membuka harapan bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
Seluruh rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.”
Perjalanan pembangunan tentu masih panjang. Namun, melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta investasi besar pada pendidikan dan sumber daya manusia, fondasi menuju Bojonegoro yang lebih maju mulai dibangun secara bertahap. Waktu yang akan memberikan penilaian akhir, tetapi data dan berbagai capaian pada tahun pertama menunjukkan arah pembangunan yang telah mulai terbentuk.
