Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Pro Kontra Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar Dewan Jegrank Podcast di Kopitalist Bojonegoro, Selasa (7/7/2026) malam.
Dalam pemaparannya, Sally menjelaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, hasil program tersebut tidak bisa dinilai dalam hitungan minggu maupun bulan, melainkan baru akan terlihat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan melalui penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan anak, serta menurunnya kasus kekurangan gizi.
Selain meningkatkan kualitas kesehatan, Sally menilai MBG juga harus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.
Menurutnya, Bojonegoro memiliki peluang besar karena merupakan salah satu daerah dengan produksi beras tertinggi di Jawa Timur. Apabila rantai pasok Program MBG dikelola dengan baik, maka petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal akan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
Sally mencontohkan program bantuan ayam petelur yang selama ini telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ia menilai, tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi pada kemampuan masyarakat memproduksi telur, melainkan bagaimana hasil produksi tersebut dapat terserap oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Rantai pasok harus dibangun secara kolektif. Jangan sampai masyarakat sudah mampu memproduksi, tetapi kesulitan menjual hasil produksinya ke dapur SPPG. Program ini harus mampu menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Namun, saat Sally masih menjelaskan pentingnya pemanfaatan produk lokal dalam Program MBG, penyampaiannya diinterupsi oleh narasumber lain, Widodo, yang mengaku menemukan kondisi berbeda di lapangan.
“Izin, Bu. Kenyataannya memang seperti itu. Saya berani menyampaikan ini karena saya menemukan langsung di lapangan,” kata Widodo.
Ia mengaku menemukan salah satu dapur MBG yang telah beroperasi di Kecamatan Sekar belum memanfaatkan produk UMKM setempat. Menurutnya, dapur tersebut justru mengambil pasokan tempe dari luar daerah, bahkan dari Kabupaten Ngawi.
“Ada salah satu dapur MBG yang sudah beroperasi di Kecamatan Sekar. Di sana mereka tidak mengambil tempe dari UMKM lokal, melainkan dari luar daerah, bahkan dari Ngawi. Ini benar dan saya siap mempertanggungjawabkan pernyataan saya,” tegasnya.
Widodo menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, tata kelola rantai pasok Program MBG harus diperbaiki agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
“Maksud saya, apa yang disampaikan sebelumnya memang harus menjadi evaluasi. Tata kelola rantai pasok harus diperbaiki. Salah satunya, dapur wajib membeli bahan baku dari lingkungan sekitar selama memang tersedia. Dengan begitu masyarakat lokal ikut sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan, Program MBG tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga harus membuka peluang usaha bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
“Program Presiden bukan hanya memberi makan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga harus membuka ruang usaha dan meningkatkan kesejahteraan UMKM,” imbuhnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Sally tidak membantah pernyataan Widodo. Ia justru menilai, apabila kondisi itu benar terjadi, maka harus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, untuk bahan pangan yang mudah rusak, seperti tempe maupun ayam segar, akan lebih masuk akal apabila dipasok dari produsen yang berada di sekitar dapur SPPG.
“Kalau ada produsen tempe hanya berjarak sekitar 500 meter dari dapur SPPG, kenapa harus membeli dari lokasi yang berjarak belasan kilometer? Untuk bahan yang tidak tahan lama, tentu lebih logis memanfaatkan produk lokal,” kata Sally.
Ia menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada para penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.
Selain itu, Sally mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, seluruh dapur SPPG harus menerapkan standar operasional yang ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau anggaran yang besar itu benar-benar menghasilkan makanan bergizi yang diterima masyarakat dengan baik, tentu saya sangat mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” pungkasnya.
