Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Menteri Sosial Republik Indonesia H. Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja di Pendopo Malowopati, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/01/2026). Dalam agenda tersebut, Mensos didampingi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Forkopimda dan bertemu dengan para kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai pilar sosial untuk melakukan konsolidasi dan penguatan data sosial ekonomi.
Dalam pertemuan itu, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya sangat bergantung pada keakuratan data. Pemerintah saat ini, kata dia, telah menetapkan satu data tunggal yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai instruksi Presiden.
“Kita mulai semuanya dari data yang benar. Kalau datanya benar, itu insya Allah berikutnya juga akan benar. Bansos, tepat sasaran, kemudian sekolah rakyat itu bermula dari data yang benar dulu. Dan data sekarang sesuai dengan instruksi Presiden yang mengelola adalah BPS. Tidak ada lagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Semua datanya tunggal yang dikelola oleh BPS. Namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Di mana data itu sudah memuat perengkingan dari desil 1 sampai desil 10 dalam rangka pensasaran program,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menjelaskan, data dalam DTSEN akan selalu diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sekali agar tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan sistem pemutakhiran tersebut, status penerima manfaat bantuan sosial dapat berubah mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.
“Jadi bisa jadi di triwulan pertama ada keluarga penerima manfaat itu mendapatkan bantuan. Tapi di triwulan kedua tidak dapat lagi. Karena ada pemutakhiran-pemutakhiran. Tidak seperti dulu, orang satu tahun itu dapat terus, sekarang belum betul. Bisa jadi akan berubah-ubah itu. Karena memang ada dinamika kan, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang nikah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas,” lanjutnya.
Mensos juga menekankan pentingnya peran kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur, dalam memastikan data sosial ekonomi benar-benar akurat dan mutakhir. Sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi kunci utama dalam pengelolaan data nasional tersebut.
“Jadi untuk itulah Presiden mengajak kita semua, menginstruksikan kepada kita semua, agar kita betul-betul memiliki perhatian terhadap data. Nah dalam kerangka ini tentu peran strategis Bupati, Wali Kota, Gubernur sangat dibutuhkan. Kita ingin Kementerian Sosial dengan Kementerian lain dan juga Bupati, Wali Kota sampai ke tingkat desa bisa gandeng tangan, sinergi, berkolaborasi dalam rangka menghadirkan data yang sesuai dengan kenyataan,” tegasnya.
Selain pemerintah, Saifullah Yusuf juga mengajak masyarakat luas, termasuk insan pers, untuk berpartisipasi aktif dalam mengoreksi dan memperkuat data. Pemerintah, kata dia, membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi.
“Yang kedua juga, kita mengundang masyarakat luas. Para wartawan juga kita ajak untuk mengkoreksi atau juga memperkuat data-data yang ada. Sesuai arahan Presiden, kita diminta untuk terbuka. Salah satu strategi dalam rangka menghadirkan data yang akurat itu adalah keterbukaan. Kita terima semua kritik, saran dari berbagai lapisan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mendukung partisipasi publik, Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai saluran pengaduan dan pemutakhiran data, baik melalui aplikasi Cek Bansos, call center, WhatsApp center, maupun jalur formal melalui RT, RW, musyawarah kelurahan hingga desa, sebelum diverifikasi dan ditetapkan bersama BPS daerah.
“Setelah itu hasil pemutakhiran itu bisa dijadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan maupun subsidi pemerintah,” pungkas Saifullah Yusuf.
Sementara itu, Setyo Wahono Bupati Bojonegoro dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemkab Bojonegoro di bawah kepemimpinannya telah menggunakan data DTSEN. Ia menerangkan, sebelumnya menggunakan Damisda. Bupati Wahono juga menerangkan, dirinya sedang menjalankan program Gayatri.
“Dengan Gayatri itu Insyaallah bisa mendapatkan penghasilan setiap hari itu 20-30 ribu harapannya yang separuh buat makan ayam yang separuh untuk disimpan,” terang Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati Wahono juga mengungkapkan adanya program penempelan stiker Keluarga Miskin. Menurutnya hal itu dilakukan untuk memvalidkan data.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan data sosial ekonomi yang akurat, transparan, dan tepat sasaran demi keberhasilan program perlindungan sosial nasional.
