Newsbojonegoro.com | Bojonegoro — Dewan Jegrank menggelar kegiatan Podcast Unboxing NGAJI (Ngobrol Asyik Jengker Demokrasi) dengan tema “Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Bojonegoro: Strategi dan Inovasi”, Selasa malam (20/1/2026). Kegiatan ini berlangsung di Cofitalist Pondok Pinang 13, kawasan belakang Terminal Bojonegoro, dan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform digital.
Forum diskusi ini menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan dan tokoh pendidikan, di antaranya Zamroni, M.Pd (Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro), Fathur Rohim, M.Pd (Kabid Pendidikan Tenaga Kependidikan), Drs. H. Moh. Sholihul Hadi, M.Pd.I (Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Bojonegoro), H. Ahmad Suprayitno, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Cabang PGRI Bojonegoro), serta H. Muh Kuzaini, S.Pd., MM (Ketua PGI Kabupaten Bojonegoro).
Diskusi dipandu oleh Agus Capitalist selaku moderator, dengan host Arif Abdullah dan Gus Amrozy, serta terbuka untuk umum. Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah, praktisi pendidikan, dan masyarakat untuk membahas tantangan serta terobosan peningkatan mutu pendidikan di Bojonegoro, mulai dari pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, hingga penguatan sarana dan prasarana sekolah.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu penanya bernama Anggun menyoroti janji kampanye terkait program satu siswa satu laptop yang dijanjikan Bupati Bojonegoro. Ia mempertanyakan realisasi program tersebut yang dinilai belum terlihat meski hampir satu tahun sejak pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025.
“Yang tadi saya sampaikan, Pak. Pertanyaan saya, Pak Bupati dan Ibu Bupati saat kampanye kan menjanjikan ada program satu siswa satu laptop. Ini kan sejak tanggal 20 Februari 2025, sejak pelantikan, sudah hampir satu tahun, ya Pak. Saya mau tanya, kira-kira realisasinya kapan, njeh? Kok sampai sekarang belum ada. Apa ada informasi terkait kapan realisasinya? Sekian, terima kasih,” ujar Anggu.
Menjawab hal tersebut, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Zamroni, M.Pd menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp32 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya terkendala petunjuk teknis (juknis) yang saat itu mengacu pada sistem pemerintah pusat.
“Spesifikasi yang digunakan harus sama dengan pusat, yaitu chromebook. Namun, spesifikasi chromebook di atas saat itu bermasalah,” jelasnya.
Ia melanjutkan, pemerintah daerah tidak dapat hanya berpegang pada pemberitaan semata. Oleh karena itu, Bupati Bojonegoro secara langsung berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait rencana pengadaan chromebook di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Saya bersama Pak Kepala Dinas langsung ke sana untuk presentasi. Kami berdiskusi dan kemudian ada kesimpulan agar hal ini dipelajari serta dievaluasi kembali, mengingat spesifikasi dari pusat bermasalah dan perlu ditinjau ulang. Intinya, itu yang membuat program tersebut belum bisa kami laksanakan,” terangnya.
Meski demikian, ia menyampaikan kabar baik. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro baru-baru ini telah menerima surat dari pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa setiap sekolah, insya Allah, akan mendapatkan bantuan laptop dari pusat.
“Namun jumlahnya masih kami tunggu. Jangan sampai nanti terjadi dobel anggaran, dari pusat juga memberi, dari daerah juga memberi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, program digitalisasi pendidikan sebelumnya sudah berjalan. Salah satunya adalah bantuan panel TV digital yang telah diberikan ke seluruh sekolah. Untuk bantuan laptop, pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Kalau mengacu pada kebijakan sebelumnya, setiap sekolah mendapatkan sekitar 15 unit laptop per tahun, ditambah LCD dan proyektor. Itu sudah banyak diterima sekolah-sekolah, rata-rata sudah punya. Kami juga di tahun 2024 sudah memberikan bantuan tersebut,” pungkasnya.
