News Bojonegoro – Kebijakan pembebasan biaya parkir di sejumlah titik kota Bojonegoro mencuri perhatian publik. Di tengah keluhan masyarakat soal pungutan liar, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah bergerak cepat menegaskan kehadiran pemerintah. Melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), mereka memastikan pelayanan publik berjalan tanpa membebani warga. Spanduk bertuliskan “Parkir Gratis, Petugas Sudah Digaji APBD” pun terpasang di jalan-jalan protokol.
Langkah sederhana namun berdampak ini menjadi sinyal awal gaya kepemimpinan keduanya: tegas dalam kebijakan, dekat dalam pelayanan membuat masyarakat bertanya-tanya: siapa sebenarnya sosok Setyo Yahono & Nurul Azizah ini.
H. Setyo Wahono. Lahir di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, 8 Mei 1972, Setyo Wahono tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya, Kariman, pernah menjabat Kepala Desa, selama dua periode, sementara ibunya, Kasminah, adalah seorang guru. Ia juga adik kandung Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Sejak muda, Wahono akrab dengan dunia demokrasi. Ia pernah menjabat Komisioner KPU Bojonegoro selama dua periode, mendirikan organisasi Ademos, hingga dipercaya memegang jabatan penting di sektor swasta sebagai Wakil Komisaris Utama PT Samator Indo Gas Tbk.
Di bidang olahraga dan sosial, Wahono aktif sebagai pengurus PBVSI, penasehat Persibo Bojonegoro, serta terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat. Pendidikan ditempuh dari SD Dolokgede, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, hingga Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Sebagai Bupati, Wahono telah menyiapkan 10 isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dan 8 program quick wins untuk 100 hari pertama, mulai dari digitalisasi pemerintahan, air bersih, revitalisasi BUMD, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan petani.
Meski menjabat orang nomor satu, ia tetap dikenal merakyat. Bersama istrinya, Cantika Wahono, yang memimpin TP PKK, Wahono menggulirkan program keluarga GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) untuk menekan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lahir di Bojonegoro, 5 April 1969, Nurul Azizah berasal dari keluarga abdi negara. Ayahnya, H. Chozin Mabruri (alm.), bekerja di Kantor Kemenag, sedangkan ibunya, Hj. Asri’ah (almh.), dikenal sebagai sosok teladan. Dari tujuh bersaudara, banyak yang berkarier di bidang profesional: jaksa, dokter spesialis, akademisi, hingga pejabat pemerintah.
Nurul menikah dengan Budi Djatmiko dan dikaruniai dua anak berprestasi: Fahmi Noor Adly, seorang perwira polisi, dan Fauzia Noor Alifa, seorang dokter.
Karier birokrasi Nurul dimulai dari lulusan APDN (1990), dilanjutkan Sarjana Universitas Islam Malang (1992), dan Magister Manajemen di Universitas Wijaya Putra (2001). Ia meniti karier dari bawah hingga Camat Purwosari dan Kalitidu, bahkan pernah menyabet predikat Camat Teladan se-Jawa Timur.
Jabatannya terus meningkat hingga dipercaya memimpin Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan akhirnya mencatat sejarah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) perempuan pertama Bojonegoro pada 2019.
Agustus 2024, Nurul memilih mundur dari jabatan Sekda untuk maju dalam Pilkada. Keputusan itu berbuah manis: bersama Setyo Wahono, ia meraih hampir 90 persen suara. Pada 20 Februari 2025, keduanya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Sejak menjabat, Nurul dikenal dekat dengan masyarakat. Gebrakan program yang digulirkannya antara lain: parkir gratis, angkutan pelajar gratis, dialog dengan komunitas ojek online, inovasi kesehatan berbasis WhatsApp, hingga beasiswa pendidikan untuk anak Bojonegoro. Atas inovasi-inovasinya, ia juga meraih penghargaan nasional, salah satunya masuk Top 35 Inovasi Pelayanan Publik KemenPAN-RB.
Kehadiran Wahono–Nurul di kursi kepemimpinan Bojonegoro tidak sekadar formalitas pasangan Bupati–Wakil Bupati. Keduanya terbukti saling melengkapi: Wahono menata arah besar pembangunan dengan strategi dan visi jangka panjang, sementara Nurul menghadirkan implementasi langsung yang humanis dan menyentuh kebutuhan warga sehari-hari.
Sinergi ini membuat masyarakat optimis bahwa Bojonegoro akan memasuki era baru kepemimpinan yang transparan, modern, dan tetap merakyat.
