News – Wacana pendidikan bersih dan transparan yang digaungkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menuai beragam respons di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari perbincangan di salah satu grup WhatsApp pembaca media dengan anggota lebih dari 500 orang yang menyoroti persoalan pungutan liar (pungli) hingga penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Sejumlah warga mengaku pesimis dengan ajakan Dindik Jatim agar masyarakat melaporkan praktik pungli di lingkungan sekolah. “Lha sing lapor malah diintimidasi. Kalau ada dugaan dindik ikut bermain gimana?” tulis salah satu anggota grup.
Meski ada imbauan agar masyarakat berani melapor dengan membawa bukti, sebagian warga mengaku pernah mencoba menghubungi nomor aduan yang disediakan, namun tidak aktif. “Saya pernah lapor lewat nomor pengaduan, saya telepon nggak aktif,” ungkap warga lainnya.
Obrolan kian mengerucut pada persoalan penyaluran dana PIP. Beberapa warga menilai praktik di lapangan jauh dari kata transparan. Dana yang seharusnya langsung masuk ke rekening siswa, diduga kerap dipegang oleh oknum sekolah. “Banyak PIP yang dipegang oknum admin sekolah. Siswa penerima pun banyak yang tidak tahu kalau mendapat bantuan,” ujar seorang warga.
Kondisi tersebut diperkuat dengan pengalaman lain yang menyebutkan adanya pengambilan dana PIP oleh pihak sekolah. “Bisa dicontoh SMP di kota Bojonegoro. Tahun kemarin saya mengambilkan 5 anak uang PIP yang diambil pihak sekolah. ATM-nya juga saya mintakan,” tulis salah satu anggota grup.
Meskipun ada argumen bahwa pencairan dana PIP di tingkat SD biasanya didampingi, warga tetap menekankan perlunya kontrol ketat dari media dan lembaga terkait. “Uang negara harus betul-betul bermanfaat pada penerima untuk kebutuhan pendidikan. Harus diawasi supaya sesuai regulasi,” tegas salah satu peserta diskusi.
Diskusi hangat di grup WhatsApp besar tersebut menggambarkan adanya keraguan publik terhadap komitmen transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, terutama terkait pungli dan penyaluran PIP di Bojonegoro.
