News Bojonegoro – Sejumlah delapan orang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Bojonegoro pada Kamis, (1/5/2025), dengan mengangkat tema “Kapitalisme, Oligarki, dan Militerisme Musuh Rakyat”. Aksi ini menimbulkan beberapa tanggapan di masyarakat.
Para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghapusan Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri, pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Terkait aksi tersebut, beberapa warga sekitar menyampaikan beragam pendapat. Syarif salah seorang pengunjung swalayan yang ada di depan kantor DPRD Bojonegoro mengatakan, menurutnya aksi itu tidak jelas dengan tuntutan yang tidak masuk akal dan ingin membuat kacau keamanan di Bojonegoro.
“Kenapa saya katakan tidak jelas dan ingin membuat kacau, karena bisa kita lihat di situ tidak ada persatuan buruh, SPSI, atau semacamnya,” terangnya.
Lebih lanjut Syarif menambahkan, jumlah peserta yang sedikit menunjukkan minimnya dukungan terhadap tuntutan-tuntutan yang berpotensi anarkis dan merugikan masyarakat.
“kejadian ini perlu diwaspadai karena kelompok-kelompok seperti ini bisa menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.” Pungkasnya
