NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Anggaran pengurukan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Kedungrejo, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mencapai angka fantastis. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026, paket pekerjaan tersebut memiliki pagu sebesar Rp1.950.480.000 atau hampir Rp2 miliar.
Nilai tersebut menjadi perhatian lantaran volume pekerjaan yang tercantum dalam SiRUP hanya seluas 315 meter persegi (m²). Perbandingan antara luas pekerjaan dan besarnya pagu pun memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan material serta komponen biaya yang mendasari perencanaannya.
Berdasarkan data SiRUP LKPP, paket pekerjaan tersebut memiliki Kode RUP 67785018 dengan nama paket Pengurugan Tanah Dusun Kedungrejo, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander untuk Sekolah Rakyat (P-APBD). Paket Tahun Anggaran 2026 itu berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro. (https://sirup.inaproc.id/sirup/home/penyediaSatker?idSatker=101275)
Untuk memberikan gambaran matematis mengenai besarnya nilai tersebut, dilakukan simulasi menggunakan asumsi harga limestone sebesar Rp800.000 per truk dengan kapasitas angkut 7 meter kubik.
Jika seluruh pagu digunakan untuk membeli material dengan harga tersebut, nilainya setara dengan sekitar 2.438 truk. Apabila setiap kendaraan mengangkut 7 meter kubik, total volume material yang diperoleh mencapai sekitar 17.066 meter kubik.
Jika seluruh volume itu ditumpuk pada area seluas 315 meter persegi, secara matematis ketinggiannya bisa mencapai sekitar 54,18 meter.
Angka tersebut setara dengan gedung bertingkat sekitar 18 lantai, dengan asumsi rata-rata tinggi setiap lantai 3 meter.
Perlu ditegaskan, angka 54,18 meter tersebut hanya simulasi berdasarkan asumsi harga dan kapasitas angkut limestone. Bukan gambaran ketebalan urukan yang direncanakan ataupun hasil pekerjaan di lapangan. Perhitungan ini juga belum memperhitungkan biaya alat berat, pemerataan, pemadatan, pengangkutan tambahan, pajak, dan komponen pekerjaan lainnya.
Meski demikian, simulasi tersebut memberikan gambaran besarnya nilai paket yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Apabila pagu dibagi dengan luas pekerjaan yang tercantum dalam SiRUP, nilainya setara sekitar Rp6,19 juta per meter persegi.
Pertanyaan mendasarnya, apa saja komponen pekerjaan yang membentuk nilai tersebut? Berapa ketebalan urukan yang direncanakan dan berapa total kebutuhan material dalam satuan meter kubik? Bagaimana pula rincian harga satuan pekerjaan dihitung?
Sebab, informasi yang ditampilkan dalam SiRUP belum menguraikan secara terperinci jenis material, ketebalan urukan, maupun total kebutuhan material dalam satuan meter kubik.
Hampir Rp2 miliar bukan angka kecil. Terlebih, anggaran tersebut bersumber dari APBD yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perencanaan itu disusun. Keterbukaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta rincian volume pekerjaan menjadi penting untuk mengukur kewajaran biaya sekaligus memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Dalam data SiRUP, paket tersebut menggunakan metode pemilihan penyedia melalui tender. Jadwal pemilihan tercatat pada Oktober 2026, sedangkan pelaksanaan kontrak direncanakan berlangsung Oktober hingga Desember 2026. Adapun pemanfaatan hasil pekerjaan dijadwalkan mulai Januari 2027.
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, NewsBojonegoro.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro melalui pesan WhatsApp.
Selain itu, redaksi juga telah mengajukan permohonan wawancara secara langsung di kantor dinas. Permintaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar penyusunan anggaran, perhitungan volume, spesifikasi material, serta rincian komponen biaya pekerjaan.
Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan atas permohonan konfirmasi dan wawancara tersebut. Dokumen RAB dan spesifikasi teknis secara lengkap juga belum diperoleh.
NewsBojonegoro.com tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi dinas terkait untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi mengenai perencanaan paket pekerjaan tersebut.
Sebab, transparansi penggunaan uang rakyat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Hampir Rp2 miliar telah dialokasikan. Kini publik menunggu penjelasan: bagaimana perhitungannya, berapa kebutuhan sebenarnya, dan apakah nilai tersebut sebanding dengan pekerjaan yang direncanakan?
