News Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengintensifkan langkah-langkah pencegahan bencana banjir, khususnya melalui program normalisasi sungai di sejumlah wilayah rawan. Hingga pertengahan tahun 2025 ini, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) mencatat telah menyelesaikan normalisasi sepanjang 8 kilometer di 18 lokasi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Bojonegoro, Helmy Elisabeth, melalui pejabat teknisnya Galuh Setiawan, menjelaskan bahwa dari total target 20 kilometer, masih terdapat lima titik yang sedang dalam proses pengerjaan.
“Target kita tahun ini 20 kilometer. Saat ini yang sudah kita selesaikan 8 kilometer di 18 lokasi, sisanya masih dalam proses,” ungkap Galuh Setiawan. Kamis (31/7/2025).
Program normalisasi ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana banjir bandang dan banjir sungai, yang kerap mengancam sejumlah wilayah di Bojonegoro. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus adalah Kecamatan Gondang, yang beberapa kali terdampak banjir bandang. Lokasi ini berada sepenuhnya dalam kewenangan PU SDA Bojonegoro.
Sementara itu, untuk sungai-sungai besar seperti Sungai Semar Mendem, Pemkab Bojonegoro menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Kolaborasi ini dilakukan mengingat kewenangan atas aliran sungai besar berada di tangan pemerintah pusat melalui BBWS.
“Kalau wilayah sungainya masuk kategori Orde 1 dan seterusnya—terutama yang terhubung langsung dengan Bengawan Solo—kami tidak bisa langsung mengerjakan. Proposal dari desa akan kami teruskan ke BBWS untuk ditindaklanjuti,” jelas Galuh.
Untuk wilayah yang tidak masuk dalam kategori rawan bencana, normalisasi dilakukan berdasarkan usulan dari desa. Setiap desa sebelumnya mendapat alokasi sekitar satu kilometer per tahun, khususnya untuk saluran irigasi tersier serta saluran pembuangan dari sawah (apur). Namun, pelaksanaan tetap memerlukan rekomendasi dari BBWS guna menghindari tumpang tindih kewenangan.
“Jika ada pengajuan dari desa, kami lakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah kewenangan tersebut berada di BBWS atau PU SDA. Namun untuk penanganan darurat seperti tanggul jebol atau mitigasi bencana, itu bisa langsung dikerjakan oleh siapa saja,” tambahnya.
Salah satu wilayah yang sudah mengajukan proposal pascabanjir bandang adalah Kecamatan Dander. Pemkab menyatakan telah menerima pengajuan tersebut dan segera menindaklanjutinya melalui program normalisasi.
Dengan dukungan lintas instansi dan partisipasi aktif dari pemerintah desa, Pemkab Bojonegoro berharap program normalisasi sungai dapat meminimalkan risiko banjir sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur air, khususnya di wilayah pedesaan.
