NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Kelangkaan sapi siap potong dan kenaikan harga daging sapi di Kabupaten Bojonegoro mendapat sorotan dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro.
Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak pada rantai usaha daging sapi, mulai dari jagal, pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kuliner.
Sejak 20 Agustus 2026, Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro menghentikan aktivitas penjualan karena mengalami kesulitan memperoleh sapi siap potong. Situasi ini dikhawatirkan berdampak lebih luas terhadap usaha kuliner yang selama ini bergantung pada pasokan daging sapi, seperti pedagang bakso, sate, warung makan, hingga UMKM lainnya.
Mandataris Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Anggun Sofia Ardila, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait persoalan tersebut.
Namun, ia menilai persoalan kelangkaan sapi siap potong membutuhkan langkah konkret dan cepat agar gangguan rantai pasok tidak semakin meluas.
“Kami mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi nyata, terutama untuk memastikan ketersediaan sapi siap potong dan menjaga rantai pasok daging agar tidak semakin terganggu,” ujar Anggun. Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi ruang untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi sebelum dampaknya semakin dirasakan masyarakat.
“Kami tidak berdiri untuk menyalahkan pemerintah. Kami berdiri bersama rakyat. Jangan sampai kelangkaan sapi hari ini berkembang menjadi berhentinya usaha dan menurunnya pendapatan masyarakat. Jangan tunggu efek dominonya meluas baru kita bertindak,” tegasnya.
Baca Juga: Harga Daging Sapi Naik hingga Rp140 Ribu, Pemkab Bojonegoro Tegaskan Pemotongan Wajib di RPH
PC PMII Bojonegoro mendorong Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemetaan secara menyeluruh terkait ketersediaan sapi siap potong di wilayah Bojonegoro.
Pemetaan tersebut, kata Anggun, perlu mencakup distribusi sapi keluar daerah, kebutuhan daging masyarakat, ketersediaan sapi lokal, hingga berbagai hambatan yang terjadi dalam rantai pasok.
Selain langkah jangka pendek untuk menjaga ketersediaan daging sapi di pasaran, PMII juga mendorong adanya strategi jangka panjang untuk memperkuat populasi ternak sekaligus membenahi tata niaga sapi di Bojonegoro.
PMII Bojonegoro menyatakan siap mengawal persoalan tersebut dan membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah, peternak, jagal, pedagang, supplier sapi, serta pelaku UMKM.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat yang bergantung pada komoditas daging sapi.
Reporter: NewsBojonegoro.com
