NewsBojonegoro.com — Suasana di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro mendadak mencekam. Sejak Kamis pagi hingga malam (12/2/2026), puluhan orang dilaporkan mendatangi Balai Desa dan kediaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Aksi ini diduga kuat dipicu oleh tuntutan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) yang hingga kini belum juga dibentuk oleh pihak BPD.
Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersengketa, namun juga merembet ke masyarakat umum. Kehadiran massa yang bergerombol hingga mendatangi rumah-rumah anggota BPD menimbulkan tekanan psikologis bagi warga sekitar.
Seorang warga Bandungrejo yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung dan resah dengan aksi “grudukan” tersebut. Baginya, cara-cara seperti ini justru menjauhkan desa dari solusi.
“Mboten semerep pak tujuane nopo, nek wong cilik ngeneki pingine tentrem. (Tidak tahu pak tujuannya apa, yang jelas kami rakyat kecil hanya ingin ketentraman),” ujarnya dengan nada khawatir. Kamis (13/2/2026)
Ia menambahkan bahwa suasana desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kewaspadaan.
“Kami takut, pak. Orang datang beramai-ramai begitu membuat suasana jadi tidak nyaman. Warga jadi was-was,” imbuhnya.
Lebih lanjut, narasumber ini meragukan bahwa pergerakan massa tersebut murni inisiatif kolektif warga setempat. Ia mencium adanya keterlibatan pihak luar atau aktor tertentu yang sengaja memanaskan situasi.
“Kulo kinten enten seng ngompori, soale ngeteniki mboten tabiat orang sini. (Saya rasa ada yang mengompori, karena perilaku seperti ini bukan karakter warga sini),” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Bandungrejo selama ini memiliki tradisi musyawarah yang kuat. Pola tekanan massa yang dilakukan secara berkelompok dianggap sebagai metode yang asing dan tidak mencerminkan budaya setempat.
Terkait ketidakhadiran BPD di lokasi saat massa berkumpul, warga tersebut justru menilai langkah itu sudah tepat untuk menghindari adanya intimidasi atau pengambilan keputusan di bawah tekanan.
“Saya rasa benar jika BPD tidak datang saat itu. Karena kalau dipaksakan hadir di tengah massa, pasti mereka akan dipaksa menyepakati permintaan orang-orang itu tanpa pertimbangan matang,” tuturnya.
Sementara itu, narasumber lain mengatakan bahwa kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menjemput Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dengan pengawalan aparat keamanan.
