News Bojonegoro – Ketua Aliansi Komunitas Truk (Alkom) Bojonegoro, Ahmad Irsyad, mendesak DPRD Bojonegoro segera merealisasikan hearing yang sudah dijanjikan sejak aksi unjuk rasa digelar tiga bulan lalu. Hingga kini, menurutnya, belum ada kejelasan yang diberikan lembaga legislatif tersebut.
“Padahal dulu, pas kita demo, hearing akan diagendakan pada akhir bulan. Namun nyatanya, sampai saat ini belum ada kabar,” ujar Irsyad, Jumat (26/9/2025).
Ia menegaskan, jika DPRD tidak segera menepati janji, para sopir siap melakukan aksi demonstrasi lanjutan dengan skala lebih besar. Irsyad juga menyoroti aturan penimbangan kendaraan yang dinilainya tidak masuk akal.
“Sekarang ini, truk yang tanpa muatan pun harus masuk ke timbangan. Kan aneh kalau menurut saya, truk tidak bermuatan ditimbang. Ujung-ujungnya pasti pungli,” tegasnya.
Selain itu, ia kembali menuntut adanya pembangunan rest area di jalur Pantura.
“Bojonegoro dengan APBD sekian triliun, masa kalah sama Tuban dan daerah lain. Kami ingin aman saat istirahat sewaktu membawa muatan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulah Umar, memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti.
“InsyaAllah awal bulan depan kita agendakan,” jelas Umar melalui sambungan telepon.
Sebelumnya, puluhan sopir truk dari berbagai komunitas di Bojonegoro telah menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Bojonegoro pada Rabu (19/6/2025). Aksi yang melibatkan sekitar 30 sopir dengan 25 truk ini menolak penerapan aturan Over Dimension Over Load (ODOL) yang dianggap merugikan mereka.
Dalam aksi tersebut, sejumlah sopir sempat menghentikan truk-truk yang melintas untuk diajak bergabung. Mereka menyoroti penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 72 Tahun 2019 tentang batas maksimal muatan dan dimensi kendaraan angkutan barang.
Koordinator aksi, Ahmad Irsadi, saat itu menyampaikan keluhan terkait operasi ODOL yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik, dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat, hingga penindakan yang hanya menyasar sopir. Ia juga meminta agar proses KIR tidak dipersulit dan timbangan di Baureno tidak menjadi hambatan, termasuk saat kendaraan dalam keadaan kosong.
Para sopir juga menuntut adanya rest area di jalur Bojonegoro. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro, Mitro’atin, berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke DPR RI serta memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
Aksi yang berlangsung tertib itu meninggalkan catatan penting: sopir truk berharap adanya kepastian hukum dan perlindungan agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan yang merugikan.
