News Bojonegoro – Mustakim, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) Bojonegoro, menyampaikan kecaman keras terhadap upaya pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menilai upaya tersebut sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tindakan yang sangat disayangkan. Pernyataan ini disampaikan Mustakim sebagai tanggapan atas isu yang beredar mengenai rencana pemakzulan Wakil Presiden oleh sejumlah purnawirawan dan elit politik.
Mustakim menegaskan bahwa terpilihnya Wakil Presiden melalui proses konstitusional dan demokratis telah melegitimasi kepemimpinannya.
“Oleh karena itu, upaya pemakzulan tersebut saya rasa adalah kecelakaan intelektual yang tidak berdasar dan berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi yang telah dibangun sejak era kepemimpinan Soekarno hingga pemerintahan saat ini,” terangnya
Mustakim mengutarakan kekhawatiran atas dampak negatif tindakan ini bagi perkembangan demokrasi di masa mendatang, khususnya bagi generasi muda.
“Tindakan ini mengancam stabilitas politik nasional dan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa,” tegasnya.
Menanggapi potensi berlanjutnya upaya pemakzulan, Mustakim menyatakan bahwa DPC Projo Bojonegoro akan mengikuti arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo. Apabila DPP mengeluarkan instruksi untuk turun ke lapangan guna mengawal situasi, maka DPC Projo Bojonegoro siap menjalankan amanah tersebut. Namun, saat ini fokus utama Projo Bojonegoro adalah mengawal program-program pembangunan nasional, dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada media April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat kabinet Prabowo-Gibran memasuki bulan ketujuh pemerintahan mereka.
