News Bojonegoro – Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat dalam beberapa hari terakhir di depan Gedung DPRD Bojonegoro mencerminkan masih kuatnya aspirasi publik terhadap kinerja lembaga legislatif. Teriakan kritik dan tuntutan perubahan mengingatkan bahwa DPRD bukan hanya simbol representasi politik, tetapi juga ujung tombak penyambung suara rakyat.
Di sisi lain, sepanjang masa jabatan periode 2019–2024, DPRD Bojonegoro mencatat sejumlah keberhasilan yang patut dicatat. Lembaga legislatif ini konsisten mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui fungsi pengawasan, Pemkab Bojonegoro berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama sebelas tahun berturut-turut.
Capaian keuangan juga menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai Rp 6,016 triliun, melampaui target Rp 5,455 triliun atau sekitar 110,28 persen. Hal ini menunjukkan adanya sinergi legislatif dan eksekutif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, meski serapan belanja masih menjadi pekerjaan rumah dengan capaian di bawah 80 persen.
Di tengah capaian kelembagaan tersebut, sikap responsif juga ditunjukkan sejumlah anggota DPRD. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari Fraksi Golkar, Hj. Mitroatin, misalnya, turun langsung meninjau SDN Sukowati Kecamatan Kapas setelah adanya keluhan bau menyengat dari aktivitas industri. Ia menegaskan bahwa investasi memang penting, tetapi tidak boleh merugikan masyarakat. Aksi ini menjadi gambaran konkret bagaimana wakil rakyat hadir merespons masalah yang langsung dirasakan warga.
Namun, aksi-aksi unjuk rasa belakangan ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap menaruh harapan besar agar DPRD ke depan lebih progresif, inklusif, dan benar-benar menjadi ruang terbuka bagi publik. Dengan 18 wajah baru dari 50 anggota DPRD periode 2024–2029, publik menanti apakah lembaga legislatif daerah ini mampu menjawab kritik jalanan dengan kinerja nyata.
