Pembatalan beasiswa terhadap enam mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi merupakan alarm keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola dan buruknya manajemen administrasi dalam penyelenggaraan program publik.
Bagaimana mungkin sebuah lembaga pemerintah mengumumkan kelulusan secara resmi, memanggil calon penerima ke kantor, bahkan membiarkan proses penandatanganan kwitansi berlangsung, lalu secara mendadak membatalkan semuanya tanpa penjelasan tertulis yang jelas? Keputusan yang berubah-ubah ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pengambilan keputusan tidak dilakukan secara matang sejak awal.
Para mahasiswa telah bertindak sesuai prosedur. Mereka mengikuti seleksi, melengkapi seluruh persyaratan administrasi, dan hadir atas undangan resmi. Ketika hak yang dijanjikan negara kemudian dicabut secara sepihak, maka persoalan utamanya bukan terletak pada penerima, melainkan pada kompetensi dan kesiapan penyelenggara program.
Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, asas kepastian hukum, kecermatan, dan profesionalitas merupakan prinsip dasar yang tidak bisa ditawar. Pembatalan beasiswa pada tahap akhir—bahkan setelah penandatanganan dokumen penerimaan—adalah bentuk kelalaian serius yang berpotensi merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik.
Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika persoalan tersebut belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh pimpinan institusi saat dikonfirmasi. Fakta ini mengindikasikan lemahnya koordinasi internal dan pengendalian program. Padahal, beasiswa bukan sekadar bantuan finansial, melainkan instrumen negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program beasiswa. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan praktik administrasi yang serampangan terus berulang. Transparansi, audit internal, dan pertanggungjawaban publik adalah keharusan, bukan sekadar slogan.
Jika persoalan seperti ini tidak diakui dan dibenahi secara serius, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh enam mahasiswa tersebut. Yang dipertaruhkan adalah masa depan kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan daerah. Negara tidak boleh bermain-main dengan harapan dan hak warganya.
