News Bojonegoro — Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Bojonegoro menjadi perhatian publik menyusul dugaan ucapan bernada penghinaan yang disampaikan seorang kepala desa kepada tokoh masyarakat Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dalam RDP pada Senin (12/1/2026).
RDP tersebut digelar untuk menindaklanjuti aduan Kepala Desa Talok terkait belum cairnya Bantuan Keuangan Desa (BKD) tahap II hingga awal tahun 2026.
Dalam forum resmi tersebut, kepala desa yang bersangkutan diduga menggunakan istilah “hewan liar” serta menyamakan pihak tertentu dengan tokoh antagonis “Sengkuni”. Ucapan itu dinilai tidak pantas disampaikan di ruang sidang yang seharusnya menjunjung tinggi etika dialog dan penghormatan terhadap peserta rapat.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat dan warga Desa Talok. Mereka menilai ucapan tersebut telah melampaui batas kewajaran serta mencederai martabat masyarakat yang hadir dalam rapat.
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Talok yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum atas peristiwa tersebut.
“Dalam waktu dekat, bisa minggu ini atau paling lambat minggu depan, laporan akan kami sampaikan,” ujarnya. Rabu (15/1/2026).
Di kutip dari Suarabangsa.co.id, Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Samudi, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa istilah “anjing-anjing liar” dan “Sengkuni” yang ia ucapkan tidak ditujukan kepada warga Desa Talok, melainkan kepada pihak luar.
“Saya tidak sebut nama orang, yang saya maksud itu, orang di luaran,” ungkapnya.
Saat disinggung bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam forum hearing di Komisi A DPRD Bojonegoro pada 12 Januari, dimana peserta rapat mayoritas merupakan warga Desa Talok, Samudi tetap menegaskan bahwa dirinya tidak menyebut nama atau menunjuk pihak tertentu secara langsung.
“Saya kan tidak sebut nama, kalau ada yang merasa ya biarkan, itu kan banyak anjing-anjng liar gonggong-gonggong, nakut-nakuti,” ungkapnya.
