Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Ribuan pekerja dan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Mereka menyampaikan aspirasi agar program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut tetap berjalan meski saat ini tengah menjalani proses evaluasi.
Massa yang berasal dari sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kabupaten Bojonegoro memadati halaman DPRD sejak pagi. Mereka membawa berbagai spanduk berisi dukungan terhadap keberlanjutan program, salah satunya bertuliskan “Lanjutkan Program Presiden”.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Selain meminta program tetap berjalan, para peserta aksi juga mendorong adanya pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG agar berbagai persoalan yang muncul tidak kembali terulang.
Baca Juga: Anggota DPRD Bojonegoro Buka Suara Terkait Dumas Dugaan Ijazah Palsu
Koordinator aksi, Heli Supangat, menegaskan bahwa kedatangan para pekerja dan mitra MBG bertujuan menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan program yang saat ini menjadi perhatian publik.
“Program MBG harus tetap berjalan dan tidak dihentikan karena alasan administratif yang belum memiliki kejelasan. Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan telah memberikan manfaat bagi banyak pihak,” kata Heli dalam orasinya.
Menurut Heli, evaluasi terhadap pelaksanaan program merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari upaya perbaikan. Namun, proses evaluasi tersebut tidak semestinya menghentikan operasional program yang selama ini telah berjalan.
“Kami meminta DPRD ikut mengawal keberlangsungan program ini. Jika ada kekurangan, silakan diperbaiki. Jika ada pelanggaran, silakan ditindak. Tetapi programnya harus tetap berjalan,” ujarnya.
Di tengah sorotan terhadap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, peserta aksi menilai pengawasan dan penegakan aturan tetap diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Menurut peserta aksi, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan tanpa mengganggu tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyampaikan apresiasi atas penyampaian pendapat yang berlangsung tertib dan damai.
“Kami tentu menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh relawan karena aspirasi ini dilaksanakan dengan tertib dan damai. Itu poin yang utama,” ujar Abdullah Umar saat menemui massa aksi.
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita tidak memungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan yang harus menjadi perhatian. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama agar program dapat berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Abdullah Umar juga mendukung pelibatan masyarakat dalam pengawasan program. Menurutnya, keterlibatan publik, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas distribusi maupun standar gizi yang diterapkan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Bojonegoro berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi program.
“Ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Kami di daerah akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi para relawan ini agar menjadi perhatian serius,” pungkasnya.
Di sela-sela aksi, sempat terjadi peristiwa yang menarik perhatian. Seorang peserta aksi yang berada di dalam kabin truk terdengar mengucapkan kalimat, “Seng penting bayaran”, sambil menunjukkan dua lembar uang pecahan Rp100 ribu.
Namun hingga berita ini ditulis, tidak terdapat keterangan resmi maupun bukti yang dapat mengonfirmasi bahwa uang tersebut merupakan bayaran untuk mengikuti aksi demonstrasi. Karena itu, peristiwa tersebut hanya menjadi bagian dari fakta lapangan yang terjadi selama aksi berlangsung.
