Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Aksi damai yang digelar Ojol Bojonegoro Bersatu pada Kamis (1/5/2026) berujung pada klarifikasi penting dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah tuntutan yang disuarakan para pengemudi ojek online pada Agustus 2025 ternyata telah direalisasikan, namun belum sepenuhnya dipahami oleh para driver di lapangan, karena tidak adanya komunikasi dengan dinas terkait.
Dalam forum penyampaian aspirasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, terungkap bahwa persoalan utama yang memicu aksi adalah miskomunikasi, khususnya terkait program BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online.
Pihak Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa program tersebut sebenarnya sudah berjalan sesuai komitmen sebelumnya. Namun, kurangnya penyampaian informasi secara menyeluruh menyebabkan sebagian pengemudi menganggap program tersebut belum direalisasikan.
Tak hanya BPJS Ketenagakerjaan, sejumlah poin lain seperti fasilitasi legalitas komunitas juga disebut telah diproses sejak tahun lalu. Klarifikasi ini sekaligus meluruskan persepsi yang berkembang di kalangan ojol.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Welly Fritama, menegaskan komitmennya untuk memperkuat dukungan terhadap operasional ojol melalui penyediaan infrastruktur. Salah satu langkah konkret yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan shelter bagi pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Bojonegoro dan Terminal Rajekwesi.
Menurutnya, keberadaan shelter tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas polemik titik jemput penumpang di ruang publik, sekaligus menciptakan keteraturan antara ojek online dan ojek pangkalan.
Ketua Ojol Bojonegoro Bersatu, Suwito atau Wio, mengakui adanya miskomunikasi yang terjadi di lapangan. Ia menyebut, setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah daerah, para pengemudi kini memahami bahwa sebagian tuntutan mereka sebenarnya telah diakomodasi sejak tahun lalu.
“Alhamdulillah, setelah kami mendapat penjelasan, ternyata program seperti BPJS Ketenagakerjaan sudah direalisasikan sejak Agustus 2025. Ini memang sempat terjadi miskomunikasi di lapangan. Kami juga menyambut baik rencana pembangunan shelter di stasiun dan terminal,” ujar Wio.
Wio juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, serta Kepala Dinas Perhubungan Welly Fritama, yang dinilai telah membuka ruang dialog dan memberikan kejelasan atas aspirasi para pengemudi ojek online.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati dan jajaran terkait, termasuk Dishub, yang sudah menerima kami dan memberikan kejelasan. Ini menjadi angin segar bagi teman-teman ojol,” tambahnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, massa aksi memutuskan tidak melanjutkan agenda ke Gedung DPRD Bojonegoro. Aksi diakhiri lebih awal setelah terjadi kesepahaman antara ojol dan pemerintah daerah.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bahwa persoalan komunikasi dapat memicu kesalahpahaman di tingkat akar rumput. Di sisi lain, respons cepat Pemkab Bojonegoro dalam memberikan penjelasan dinilai mampu meredam potensi eskalasi serta memastikan kebijakan yang telah berjalan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
