NewsBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait untuk menindaklanjuti kericuhan pada Olimpiade Matematika tingkat SD/MI yang terpaksa dihentikan pada sesi pertama. Pertemuan berlangsung di Kantor Pemkab Bojonegoro, Selasa (9/12/2025).
Rapat yang digelar di Aula Setyowati itu dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah; Kapolsek Kota Bojonegoro, AKP Agus Elfauzi; Asisten I Setda Bojonegoro, Djoko Lukito; Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Mukhtadho; Kepala Dinas Pariwisata Bojonegoro, Welly Fritama; perwakilan Kemenag Bojonegoro; pihak penyelenggara; kuasa hukum; serta beberapa dinas terkait lainnya.
Fokus utama pembahasan adalah pertanggungjawaban penyelenggara, terutama mengenai pengembalian biaya pendaftaran peserta yang gagal mengikuti kompetisi.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, membuka pertemuan dengan menyoroti tidak adanya izin dari Dinas Pendidikan maupun Kemenag. Ia juga mempertanyakan ketidaksinkronan data yang disampaikan panitia kepada Polsek Kota dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Kapolsek Kota Bojonegoro, AKP Agus Elfauzi, memaparkan bahwa pada awal koordinasi panitia menyebutkan jumlah peserta sebanyak 1.000 orang, namun dalam rapat berikutnya angka itu berubah menjadi 2.000 peserta.
“Dengan informasi itu, kami menurunkan 12 personel untuk pengamanan. Terlepas berizin atau tidak, setiap kegiatan yang melibatkan massa wajib kami amankan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa saat kericuhan terjadi, pihaknya berusaha menenangkan massa. “Saat itu kami mengakomodir permintaan wali murid agar uang pendaftaran dikembalikan.”
Ketua panitia sekaligus penyelenggara, Ita Puspitasari, menjelaskan bahwa kericuhan bermula setelah pengumuman juara sesi pertama. Massa wali murid yang merasa dirugikan membuat situasi menjadi tidak kondusif. Ia mengaku terpaksa mencari perlindungan ke Polsek Kota karena khawatir adanya tindakan massa.
Di hadapan peserta rapat, Ita mengungkapkan bahwa data peserta, laptop, serta sejumlah barang milik panitia hilang akibat dijarah orang tak dikenal.
“Semua data peserta hilang. Bahkan barang-barang panitia ikut dijarah,” ujar Ita.
Ia juga menuturkan bahwa beberapa pria sempat mendobrak pintu lokasi kegiatan, dan salah seorang di antaranya mengacungkan senjata tajam.
Menurut Ita, pria tersebut awalnya berteriak mencari anaknya. Namun belakangan, ia pergi begitu saja tanpa membawa siapa pun. “Teman-teman panitia bilang orang itu keluar sambil tertawa,” ungkapnya.
Saat ditanya Wakil Bupati mengenai tenggat waktu pengembalian dana peserta, Ita awalnya menyampaikan bahwa ia membutuhkan waktu maksimal satu bulan. Namun setelah mendapat desakan dari beberapa pihak yang hadir, ia akhirnya menyetujui pengembalian dana diselesaikan dalam dua minggu.
“Dalam dua Minggu kami akan mengembalikan semua dana peserta tetapi karena data kami hilang kami harap pihak sekolah ataupun perorangan menghubungi saya,” tegasnya.
Ia mengklaim bahwa proses pengembalian mulai dilakukan hari ini. “Sudah sekitar 10 juta rupiah yang kami kembalikan,” ujarnya. Ita menargetkan seluruh pengembalian selesai dalam dua minggu.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati juga menanyakan sistem penilaian yang digunakan dalam lomba. Ita menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan siapa yang tercepat mengerjakan soal, yakni 14 anak tercepat.
“Jadi penilaian kami, 14 anak yang mengerjakan paling cepat itu langsung kami koreksi,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan keberatannya.
“Para orang tua ingin mengetahui seberapa pintar anaknya, sehingga mereka mengikutkan dalam olimpiade matematika. Tapi kalau sistem penilaiannya seperti ini, ini bukan matematika, tapi lomba lari,” tegasnya.
Asisten I Setda Bojonegoro, Djoko Lukito, menilai penyelenggara tidak profesional dan tidak kredibel.
“Mereka ini seperti obak dakon. (Main gundu). Yang penting sekarang uang peserta segera dikembalikan,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Mukhtadho, menilai penyelenggaraan ini telah mencoreng dunia pendidikan.
“Pihak Saryta Management harus bertanggung jawab penuh. Apalagi Anda ini orang Tuban, apakah ingin merusak dunia pendidikan di wilayah Bojonegoro?” ujarnya.
Usai kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Bojonegoro, Welly Fritama, menanggapi isu adanya penjarahan di gedung yang dikelola dinasnya—gedung yang digunakan sebagai lokasi Olimpiade Matematika. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan kerusakan maupun penjarahan dari petugas di lapangan.
“Kalau ada kerusakan, teman-teman di lapangan pasti langsung melapor. Tapi sampai sekarang belum ada laporan, berarti kemungkinan tidak ada kerusakan,” ujar Welly.
