NewsBojonegoro.com – Wakil Bupati Bojonegoro Dra. Hj. Nurul Azizah, M.M. menegaskan bahwa dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 3,7 triliun milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengendap sia-sia, melainkan telah dialokasikan untuk membiayai berbagai program prioritas daerah.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun 2025, di ruang rapat Partnership Room Lantai IV Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh para Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Kepala Desa, serta Ketua Tim Pelaksana Mobil Siaga Desa, ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan bantuan keuangan agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Wabup Nurul Azizah menyampaikan bahwa program Mobil Siaga Desa merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
“Program ini bukan sekadar pengadaan kendaraan, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap warga, terutama di pelosok desa, memperoleh pelayanan cepat, mudah, dan manusiawi,” ujar Wabup Nurul.
Lebih lanjut, ia memaparkan kondisi terkini keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025.
Total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 5,638 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,042 triliun, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp 4,595 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara belanja daerah mencapai Rp 7,4 triliun, dan selisihnya ditutup melalui pembiayaan netto termasuk SILPA tahun sebelumnya.
“Berdasarkan audit BPK, SILPA Bojonegoro tahun 2024 mencapai Rp 3,7 triliun. Dana itu bukan uang nganggur, tapi hasil efisiensi yang disimpan di kas daerah (RKUD). Sebagiannya ditempatkan dalam deposito dan giro sesuai ketentuan perbendaharaan, dan keuntungannya justru kembali menjadi pendapatan daerah melalui bunga bank,” jelas Nurul.
Ia juga menanggapi sorotan publik terkait besarnya dana SILPA tersebut.
“Ada yang bilang ke saya, ‘Daripada uangnya nganggur, mending buat rakyat kecil, Bu.’ Saya jelaskan, uang itu memang belum dibelanjakan karena ada proses dan waktu realisasi anggaran. Tapi semua sudah memiliki peruntukan jelas, tidak ada yang mengendap tanpa tujuan,” tegasnya.
Wabup juga menyebut, posisi kas riil daerah per akhir September 2025 tercatat sebesar Rp 3,6 triliun, karena belanja bulan November dan Desember belum terealisasi.
Dua bulan terakhir itu, kata dia, masih membutuhkan sekitar Rp 400 miliar, di antaranya untuk program Universal Health Coverage (UHC) senilai Rp 21 miliar per bulan atau Rp 238 miliar per tahun, serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (BKK) yang belum dicairkan sebesar Rp 86 miliar.
Selain itu, terdapat pula program pengadaan 33 unit Mobil Siaga Desa yang kini tengah dalam tahap sosialisasi.
“Seluruh dana itu sudah punya peruntukan jelas. Tidak ada uang daerah yang dibiarkan mengendap sia-sia,” tegasnya lagi.
Nurul Azizah juga mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat tidak diterima sekaligus di awal tahun, melainkan bertahap dan sebagian baru turun setelah perubahan APBD, sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal di semester pertama.
Ia menambahkan, pada tahun 2026, pemerintah pusat akan mengurangi transfer ke daerah sekitar Rp 1,2 triliun. Dengan demikian, pendapatan daerah Bojonegoro tahun depan diproyeksikan turun menjadi Rp 4,3 triliun.
PAD hanya sekitar Rp 1 triliun, dan separuhnya dikelola secara swadana oleh empat rumah sakit daerah — RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RS Sumberrejo, RS Padangan, dan RS Kepohbaru — sehingga PAD riil yang masuk kas daerah hanya sekitar Rp 480 miliar.
“Dengan pendapatan sekitar Rp 3,8 triliun, kita masih harus membiayai belanja pegawai Rp 2,3 triliun, dana abadi Rp 500 miliar, dan UHC Rp 258 miliar, serta program beasiswa, BKK, dan bantuan sosial tenaga kerja. Artinya, tanpa efisiensi, anggaran kita tidak akan cukup menopang pembangunan tahun depan,” terang Wabup Nurul.
Sebagai bentuk arahan langsung dari Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Pemkab kini menerapkan kebijakan efisiensi menyeluruh di seluruh OPD, terutama pada kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Melalui langkah efisiensi tersebut, realisasi belanja OPD ditargetkan maksimal 70%, sehingga SILPA Rp 2,3 triliun dapat dipertahankan untuk menopang program pembangunan tahun 2026.
“Kebijakan efisiensi ini justru memastikan seluruh 428 desa di Kabupaten Bojonegoro tetap menerima Bantuan Keuangan Desa (BKD) tahun 2025, termasuk Desa Kebo Kidul yang baru pertama kali mendapatkan bantuan tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, 33 desa juga menerima Mobil Siaga Desa, sebagai upaya memperkuat layanan sosial dasar masyarakat.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 hanya 162 desa yang menerima BKD dengan total anggaran Rp 187 miliar, sementara pada tahun 2025 meningkat drastis menjadi Rp 806 miliar.
“Hal ini menunjukkan komitmen kuat Bupati Setyo Wahono untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bojonegoro,” tandas Nurul Azizah.
Menutup arahannya, Wabup mengajak seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk menjaga transparansi serta sinergi dalam pengelolaan dana desa.
“Kalau ada desa yang pembangunannya tampak berbeda, bukan karena pilih kasih, tetapi karena kemampuan anggaran tiap tahun berbeda-beda. Yang penting, semua tetap berjalan untuk kemakmuran masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
