News Bojonegoro – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Beny Subiakto, S.STP., M.M, menyampaikan bahwa hingga kini kerja sama pengelolaan sampah dengan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat terbatas. Dari total 52 dapur MBG yang ada di Bojonegoro, baru satu dapur yang bekerja sama dengan DLH, yaitu dapur yang berada di belakang Terminal Rajekwesi lama.
“Beberapa hari lalu ada yang mengajukan permohonan dari dapur MBG di wilayah Baureno. Di sana ada dua dapur yang ingin mengajukan pengelolaan sampah ke DLH, namun sampai sekarang belum ada kelanjutannya,” terang Beny.
Ia menambahkan, DLH belum melakukan sosialisasi secara khusus karena memang tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. “Tetapi kalau dari pihak dapur MBG mau mengundang kita untuk melakukan sosialisasi, kami selalu siap,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pola kerja sama dengan DLH. “Kalau kerja sama dengan DLH itu pengambilan sampah. Sampah dari dapur MBG kita ambil, kemudian dibawa ke TPA. Di TPA nanti ada pemulung yang akan memilah. Sampah MBG itu kan sampah sisa makanan yang mudah terurai, tidak termasuk plastik atau nonorganik,” jelasnya.
Beny juga menegaskan, setiap dapur MBG yang ingin bekerja sama dengan DLH harus menyiapkan infrastruktur pendukung. “Syaratnya menyiapkan lahan minimal 8 × 6 meter, serta bangunan dengan lantai bawah dan penutup atas supaya sampah tidak kena panas atau hujan. Kalau tidak ditutup, pasti dampaknya adalah bau dari sisa makanan, dan itu bisa mengundang lalat,” lanjutnya.
Selain itu, Beny mengingatkan agar seluruh pihak penghasil sampah dapat mengupayakan pengelolaan secara mandiri.
“Kami berharap semua unsur penghasil sampah bisa mengolah sampahnya sendiri. Tetapi kalau ingin bekerja sama dengan DLH, kami persilakan dengan memenuhi persyaratan yang ada,” Pungkasnya.
Berdasarkan data DLH, timbulan sampah di Bojonegoro terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020 tercatat sekitar 189 ribu ton, naik menjadi 195 ribu ton pada 2021, kemudian 196 ribu ton pada 2022, dan pada 2024 kembali meningkat menjadi 199 ribu ton per tahun.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, rata-rata sampah yang dihasilkan mencapai 0,4 kilogram per orang per hari, atau sekitar 550 ton per hari. Namun, hanya sekitar 80–100 ton per hari yang dapat terangkut ke TPA Banjarsari.
Sampah yang dihasilkan dapur MBG umumnya berupa sisa makanan. Dengan total 52 dapur yang beroperasi di Bojonegoro, potensi tambahan sampah organik cukup besar.
Misalnya, jika tiap dapur MBG menghasilkan rata-rata 50 kilogram sampah makanan per hari, maka total tambahan mencapai 2,6 ton per hari atau sekitar 949 ton per tahun.
Jika angka tersebut masuk dalam perhitungan timbulan, maka total sampah Bojonegoro pada 2024 yang sebesar 199 ribu ton per tahun bisa meningkat menjadi hampir 200 ribu ton per tahun. Tambahan tonase ini memang relatif kecil secara persentase, namun karena berupa sampah organik basah yang mudah terurai, dampaknya terhadap lingkungan lebih signifikan sekaligus lebih mudah dikelola.
TPA Banjarsari sebagai satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Bojonegoro sudah menanggung beban besar dan diperkirakan tidak akan mampu menampung sampah dalam jangka panjang. Dengan tren timbulan sampah nonorganik yang terus naik, tambahan tonase dari dapur MBG akan semakin mempercepat kebutuhan perluasan atau pembukaan lahan TPA baru.
Namun demikian, karena sampah dari dapur MBG rata-rata berupa sampah organik yang mudah terurai, maka keberadaannya justru bisa menjadi peluang. Jika dapur MBG resmi menjalin kerja sama dengan DLH, bukan hanya masalah sampah yang bisa teratasi lebih baik, tetapi juga ada potensi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema retribusi pengelolaan sampah.
Pemasukan ini bisa dialokasikan kembali untuk mendukung pengadaan lahan TPA baru, pembangunan fasilitas pengolahan, hingga peningkatan layanan kebersihan. Sementara itu, karakter sampah dapur MBG yang mayoritas organik yang mudah diurai juga dapat membantu memperpanjang usia pakai TPA, karena tidak menumpuk dalam jangka panjang seperti plastik atau sampah nonorganik lainnya.
Dengan demikian, keberadaan dapur MBG tidak seharusnya dipandang sebagai beban tambahan, melainkan bisa menjadi mitra strategis DLH dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah Bojonegoro sekaligus menopang kemandirian pembiayaan daerah.
