NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyiapkan penambahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan yang setiap tahun melanda sejumlah wilayah. Langkah tersebut diawali dengan verifikasi lapangan terhadap desa-desa yang dilaporkan rawan kekeringan. Rabu (29/7/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama Anggota DPRD Bojonegoro Lasuri, Kalaksa BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi, Bappeda, Kecamatan Baureno, serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya meninjau langsung tiga desa di Kecamatan Baureno yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bojonegoro untuk memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus menyusun langkah penanganan yang tepat.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, berdasarkan laporan sementara dari pemerintah desa terdapat 92 desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Namun, data tersebut masih akan diverifikasi agar penanganan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Hari ini kekeringan yang dilaporkan dari beberapa desa, sementara ada 92 desa yang dilaporkan. Atas arahan Bapak Bupati, kami turun langsung untuk mengecek apakah laporan tersebut benar, karena nantinya akan ada penambahan sambungan rumah (SR) yang diajukan,” ujar Nurul Azizah.
Ia menjelaskan, hingga saat ini tim telah mengunjungi tiga desa di Kecamatan Baureno. Kunjungan serupa akan terus dilakukan ke desa-desa lain yang dilaporkan mengalami persoalan serupa sebagai dasar penentuan program penanganan.
“Sudah tiga desa yang kami kunjungi. Masih banyak desa lainnya yang perlu kami verifikasi agar Bojonegoro dapat mengurangi jumlah desa yang mengalami kekeringan,” katanya.
Menurut Nurul Azizah, selama ini penanganan kekeringan masih didominasi melalui distribusi atau dropping air bersih. Meski efektif untuk kondisi darurat, cara tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Karena itu, Pemkab Bojonegoro menyiapkan solusi jangka panjang melalui penambahan jaringan SPAM, pembangunan sumur di titik-titik yang memiliki potensi sumber air, serta pembangunan tandon air untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat setiap musim kemarau hanya mengandalkan dropping air. Solusi jangka panjang harus segera diwujudkan melalui pembangunan SPAM, pembuatan sumur di lokasi yang memungkinkan, dan penyediaan tandon air sehingga masyarakat memiliki akses air bersih yang berkelanjutan,” tegasnya.
Selain memastikan kondisi infrastruktur air, kunjungan lapangan juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah desa mengenai kebutuhan air bersih di wilayah masing-masing. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan program penanganan kekeringan yang lebih tepat sasaran.
Pemkab Bojonegoro berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh OPD terkait mampu mempercepat penyediaan infrastruktur air bersih sehingga jumlah desa yang mengalami kekeringan dapat terus ditekan dan masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan distribusi air setiap musim kemarau.
