Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang mengajak masyarakat memanfaatkan peluang usaha budidaya lele sebagai salah satu sektor yang memiliki prospek menjanjikan.

Dalam sambutannya, Nurul Azizah menegaskan bahwa Program Kolega bukan sekadar bantuan sarana budidaya, tetapi merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kesungguhan, semangat gotong royong, serta kemampuan masyarakat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Baca Juga: Dana BKKD Rp1,6 Miliar Bangun Jalan 800 Meter di Desa Banjarejo Sumberrejo, Petani Kini Lebih Mudah Angkut Hasil Panen

Ia menjelaskan, permintaan pasar terhadap ikan lele, baik dalam bentuk segar maupun produk olahan, terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kami ingin masyarakat benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Jangan hanya berhenti pada budidaya, tetapi juga berani berinovasi menghasilkan produk olahan lele yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus hadir mendampingi dan mendukung pengembangan usaha masyarakat,” ujar Nurul Azizah.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan paket bantuan lengkap kepada setiap penerima manfaat. Bantuan tersebut meliputi tiga kolam terpal berdiameter dua meter, 3.000 ekor benih lele, tiga buah seser, 300 kilogram pakan awal, serta tiga liter prebiotik untuk mendukung proses budidaya.

Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap masyarakat memiliki modal awal yang cukup untuk mengembangkan usaha budidaya lele secara mandiri, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.

Baca Juga: Bojonegoro Terus Berbenah, Pemkab Siapkan Penggantian Jembatan Mojorejo–Tapelan Senilai Rp15,11 Miliar

Sementara itu, Kepala Desa Pandantoyo, Siti Kholifah, menyambut baik pelaksanaan Program Kolega di desanya. Menurutnya, program tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Program Kolega. Harapan kami, bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga mampu berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Pandantoyo,” ungkap Siti Kholifah.

Ia juga mengajak seluruh penerima manfaat mengikuti bimbingan teknis dengan sungguh-sungguh agar memahami tata cara budidaya yang baik, sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan hasil maksimal.

Program Kolega sendiri diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi ikan lele di tingkat rumah tangga, tetapi juga mampu melahirkan sentra-sentra budidaya baru di berbagai desa di Bojonegoro. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Artikel Wabup Bojonegoro Dorong Warga Manfaatkan Program Kolega, Kades Pandantoyo Optimistis Mampu Tingkatkan Ekonomi Keluarga pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kepala Desa Sumengko, Rudianto, mengatakan Mbah Suparman selama ini dikenal warga sebagai sosok sederhana yang mengabdikan dirinya sebagai penjaga makam atau yang dalam istilah masyarakat setempat dikenal sebagai polo kubur. Aktivitas tersebut telah dijalani dalam waktu yang cukup lama hingga membuat kawasan makam menjadi tempat yang nyaman baginya untuk menjalani keseharian.

Mbah Suparman Memilih Tinggal di Kawasan Makam

Menurut Rudianto, Mbah Suparman bukanlah seorang lansia yang hidup tanpa keluarga. Ia masih memiliki dua orang anak, satu berdomisili di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan satu lainnya tinggal di Desa Sumengko.

Baca Juga: Muhadi Ditemukan Meninggal Dunia di Bengawan Solo, Dua Hari Pencarian Tim SAR Berakhir

Namun demikian, Mbah Suparman memilih untuk tetap tinggal sendiri di kawasan makam yang selama ini menjadi tempat pengabdiannya.

“Pak Suparman sebenarnya masih memiliki dua orang anak. Satu tinggal di Jepara dan satu lagi masih di Desa Sumengko. Hanya saja beliau memilih tidak tinggal bersama anak-anaknya dan merasa lebih nyaman berada di tempat yang sekarang,” ujar Rudianto.

Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan pilihan pribadi Mbah Suparman yang sudah merasa akrab dengan lingkungan sekitar makam dan aktivitas yang dijalaninya setiap hari.

Pengabdian yang Menjadi Bagian dari Kehidupan

Bagi warga Desa Sumengko, sosok Mbah Suparman bukanlah orang asing. Selain dikenal sebagai penjaga makam, ia juga kerap berinteraksi dengan masyarakat yang datang berziarah maupun warga yang melintas di sekitar kawasan tersebut.

Keberadaannya di area makam bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat. Karena itu, banyak warga yang mengenal dan memberikan perhatian kepada Mbah Suparman.

Baca Juga: Pengelola SPPG Sumberejo Tegaskan Sewa Gedung Dibayar Rp25 Juta

Rudianto menjelaskan, rumah sederhana yang kini ditempati Mbah Suparman berada di sekitar kawasan makam dan menjadi tempat tinggal yang dipilihnya untuk menjalani masa tua.

“Beliau memang senang tinggal di sana karena sudah terbiasa. Tempat itu juga dekat dengan aktivitas yang selama ini dijalaninya sebagai penjaga makam desa,” jelasnya.

Berbagai Bantuan Sosial Telah Diterima

Rudianto menuturkan bahwa selama ini Mbah Suparman juga telah mendapatkan berbagai bantuan sosial dari pemerintah dan sejumlah pihak lainnya.

Bantuan tersebut antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan lansia, bantuan kemiskinan ekstrem, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta bantuan pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK).

Baca Juga: Pencari Ikan Diduga Terpeleset Saat Menyetrum Ikan di Bengawan Solo, Tim SAR Lakukan Pencarian

Selain itu, Mbah Suparman juga pernah menerima bantuan sembako dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bantuan beras dari PAM Obvit, hingga bantuan saat rumahnya terdampak bencana angin puting beliung.

“Ketika rumah beliau terdampak angin puting beliung, pemerintah desa juga memberikan bantuan berupa sembako dan perbaikan rumah. Jadi selama ini perhatian terhadap beliau terus diberikan,” kata Rudianto.

Apresiasi Kepedulian Berbagai Pihak

Pemerintah Desa Sumengko juga mengapresiasi perhatian berbagai pihak yang turut peduli terhadap kondisi Mbah Suparman, mulai dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial, aparat keamanan, hingga masyarakat.

Baca Juga: Truk Dahului Kendaraan di Depannya, Tabrak Mahasiswa Asal Lamongan dari Arah Berlawanan

Menurut Rudianto, kepedulian yang ditunjukkan berbagai pihak menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan perhatian terhadap warga lanjut usia masih terjaga dengan baik.

Ia berharap sinergi tersebut dapat terus berlanjut sehingga Mbah Suparman dapat menjalani masa tuanya dengan lebih nyaman dan tetap memperoleh pendampingan yang diperlukan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memberikan perhatian kepada beliau. Alhamdulillah selama ini banyak pihak yang peduli dan membantu sesuai kebutuhan beliau,” pungkasnya.

Kisah Mbah Suparman menjadi gambaran bahwa setiap orang memiliki pilihan hidup yang berbeda. Di usia senjanya, ia memilih tetap berada di kawasan makam yang telah menjadi bagian dari pengabdiannya selama bertahun-tahun, sembari terus mendapatkan perhatian dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat sekitar.

Artikel Kades Sumengko Ungkap Kisah Mbah Suparman, Lansia yang Memilih Mengabdi di Kawasan Makam pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kepala Desa Sumberejo, Nurhadi, menjelaskan bahwa nilai sewa Gedung Serbaguna Desa yang digunakan sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp25 juta untuk masa pemanfaatan selama lima tahun.

Menurutnya, sebelumnya dirinya sempat menyampaikan nilai sewa sebesar Rp5 juta per tahun. Namun, saat itu ia tidak menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan sekaligus untuk lima tahun.

“Yang benar itu Rp25 juta untuk lima tahun. Kemarin saya menyampaikan Rp5 juta per tahun, tetapi tidak menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan sekaligus untuk masa sewa lima tahun,” ujar Nurhadi.

Terkait belum tercantumnya dana sewa dalam APBDes, Nurhadi menegaskan bahwa pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa. Namun, yang saat ini masih dibahas bersama unsur desa adalah rencana penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, dana hasil sewa aset desa itu tidak digunakan secara sembarangan dan perlu melalui perencanaan yang matang sebelum dialokasikan dalam program pembangunan desa.

“Musyawarah desa sudah dilakukan. Yang masih kami bahas bersama BPD dan unsur desa lainnya adalah penggunaannya untuk apa. Kami ingin dana ini benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan direncanakan dengan baik,” terangnya.

Baca Juga: Kinerja Pendapatan Menguat, Realisasi Belanja APBD Bojonegoro 2025 Tercatat 81,50 Persen

Nurhadi menjelaskan, pemerintah desa berencana memasukkan pendapatan sewa tersebut ke dalam Perubahan APBDes (P-APBDes) tahun berjalan setelah pembahasan mengenai pemanfaatan anggaran tersebut selesai dilakukan.

“Nanti setelah peruntukannya disepakati bersama, akan kami masukkan dalam P-APBDes sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga menegaskan tidak ada niat untuk menutupi maupun memberikan informasi yang keliru terkait nilai sewa gedung tersebut.

“Saya tidak salah menyampaikan kalau satu tahunnya Rp5 juta. Hanya saja waktu itu saya tidak menjelaskan bahwa masa sewanya lima tahun dan dibayar sekaligus sebesar Rp25 juta,” pungkasnya.

Baca Juga: Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bojonegoro Gelar Bakti Religi di Masjid, Gereja dan Klenteng

Sementara itu, Penanggung Jawab SPPG, Fahrudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp25 juta sekaligus untuk masa pemanfaatan gedung selama lima tahun.

“Memang nilai sewanya Rp5 juta per tahun. Namun kami langsung membayar untuk lima tahun sebesar Rp25 juta. Semua ada datanya dan tertuang secara tertulis,” kata Fahrudin.

Baca Juga: Tudingan Keabsahan Ijazah Dinilai Rugikan Banyak Pihak Sukur Priyanto Siapkan Langkah Hukum

Diberitakan Sebelumnya
Pemanfaatan Gedung Serbaguna Desa Sumberejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, yang kini beralih fungsi menjadi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuai sorotan masyarakat.

Selain mempertanyakan status pemanfaatan aset desa tersebut, warga juga menyoroti pengelolaan uang sewa gedung yang disebut-sebut belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sumberejo.

Informasi tersebut disampaikan salah seorang narasumber kepada NewsBojonegoro.com. Menurutnya, gedung yang sebelumnya dibangun melalui anggaran pemerintah untuk menunjang kegiatan masyarakat itu kini digunakan sebagai dapur SPPG. Namun, ia mengaku tidak menemukan adanya keterangan mengenai pendapatan sewa gedung tersebut dalam dokumen maupun informasi APBDes yang dipublikasikan kepada masyarakat.

“Kalau melihat rincian APBDes yang dipasang di banner depan balai desa, saya tidak menemukan adanya pemasukan dari sewa gedung itu. Padahal gedung sekarang digunakan untuk dapur MBG. Informasinya uang sewa tidak masuk APBDes,” ujar narasumber.

Artikel Dana Sewa Aset Desa Rp25 Juta Belum Masuk APBDes, Pemdes Sumberejo Akui Penggunaan Masih Menunggu Musyawarah pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Dalam kegiatan pembinaan TP PKK tersebut, Cantika mengajak seluruh kader PKK untuk memperkuat peran sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

“Perubahan besar harus dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita mulai dari rumah masing-masing dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok agar anak-anak tumbuh sehat dan optimal,” ujar Cantika Wahono.

Baca juga: Bojonegoro Bangun Ekosistem Pangan Terintegrasi, Perumda Siapkan Beras Rojo Nogo dan Jamin Harga Gabah Petani

Ia menjelaskan, upaya menciptakan keluarga sehat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mencakup pola asuh, sanitasi lingkungan, hingga kesadaran memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin.

Kader PKK Punya Peran Strategis

Cantika menilai kader PKK memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, kader diharapkan aktif mendampingi ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki balita untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Menurutnya, pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara berkala, pelaksanaan posyandu, pemenuhan gizi anak, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu, kader PKK juga didorong menjadi penggerak ketahanan pangan keluarga dan pelopor perubahan perilaku hidup sehat di lingkungan masing-masing.

“Kerja-kerja kader PKK merupakan bentuk pengabdian yang membutuhkan ketulusan dan keikhlasan. Setiap langkah yang dilakukan untuk membantu masyarakat akan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar,” katanya.

Komitmen Wujudkan Keluarga Sehat

Ketua TP PKK Desa Jumok, Anggi Risdina, menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan TP PKK Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi kader PKK desa untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat peran PKK dalam mendampingi keluarga, khususnya dalam upaya pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta membudayakan pola hidup bersih dan sehat,” ujar Anggi.

Baca Juga: PT BAI Berikan Kompensasi kepada Eks Karyawan, Perselisihan Tuntas Dimediasi Polres Bojonegoro

Pada kesempatan tersebut, Cantika Wahono juga menyerahkan bantuan kepada lansia sebatang kara, balita stunting, ibu hamil dengan kondisi gizi kurang, serta remaja putri yang mengalami kekurangan gizi.
Salah seorang penerima bantuan, Ramini, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Saya sangat senang dan merasa terbantu. Semoga bantuan seperti ini bisa terus berlanjut untuk masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Luluk Istiqomah, ibu dari balita yang mengalami gizi kurang. Ia berharap bantuan dan pendampingan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kondisi kesehatan anaknya.

“Alhamdulillah, semoga dengan bantuan yang diberikan anak saya berkembang baik dan berat badannya juga naik. Saya senang dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan,” katanya.

Artikel Dari Desa Jumok, Cantika Wahono Dorong Gerakan Keluarga Sehat untuk Cetak Generasi Berkualitas pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Pengumuman tersebut menjadi babak baru dalam dinamika Pilkades PAW Desa Wotan yang beberapa bulan terakhir menjadi perhatian publik. Selain diwarnai kemunculan kembali mantan kepala desa yang pernah tersandung kasus korupsi, tahapan pemilihan juga sempat memicu aksi penolakan dari sebagian warga terhadap bakal calon yang berasal dari luar desa.

Berdasarkan rekapitulasi hasil seleksi, enam bakal calon mengikuti tahapan penilaian yang meliputi portofolio, terdiri atas pengalaman, usia dan pendidikan, serta ujian tulis.

Hasilnya, Satria Ike Intan Kumala menempati peringkat pertama dengan total nilai 70,5. Posisi kedua ditempati Anam Warsito dengan nilai 70 atau hanya terpaut 0,5 poin dari peringkat teratas.

Sementara itu, peringkat ketiga diraih Nuky Cahyanti Rahayu dengan nilai 58,5. Disusul M. Hestu Widiyastono pada posisi keempat dengan nilai 53, kemudian Sugianto di peringkat kelima dengan nilai 52,5, serta Lilis di posisi keenam dengan nilai 50,5.

Hasil rekapitulasi tersebut telah ditandatangani seluruh anggota panitia pemilihan dan para peserta sebagai bentuk transparansi serta persetujuan atas hasil seleksi yang telah dilaksanakan.

Salah satu nama dalam daftar peringkat menjadi sorotan tersendiri. Pasalnya, salah satu nama tersebut sebelumnya pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi terkait pengelolaan aset desa dan telah menjalani hukuman sebelum bebas pada awal tahun 2026.

Keputusannya kembali maju dalam Pilkades PAW memunculkan beragam respons di masyarakat. Sebagian warga menilai setiap warga negara memiliki hak politik untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan aspek moral dan kepercayaan publik terhadap calon pemimpin desa yang pernah tersangkut perkara hukum.

Polemik Pilkades PAW Wotan juga mengemuka setelah muncul sejumlah bakal calon yang diketahui berasal dari luar Desa Wotan.

Pada awal Juni lalu, ratusan warga mendatangi Balai Desa Wotan saat panitia menggelar sosialisasi dan pengarahan tahapan seleksi. Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan penolakan terhadap bakal calon dari luar desa dan meminta agar kepemimpinan desa dipegang oleh putra daerah yang dianggap lebih memahami kondisi masyarakat setempat.

Meski demikian, panitia pemilihan maupun Pemerintah Kecamatan Sumberrejo menegaskan seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Proses seleksi tetap dilanjutkan hingga pengumuman hasil perolehan nilai para bakal calon.

Dengan diumumkannya hasil seleksi ini, tahapan Pilkades PAW Desa Wotan memasuki fase penting dalam menentukan calon yang akan bersaing memperebutkan kursi kepala desa untuk melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.

Selain menjadi ajang demokrasi desa, Pilkades PAW Wotan kini juga menjadi cerminan perdebatan masyarakat mengenai hak politik mantan narapidana, keterwakilan putra daerah, serta harapan warga terhadap kepemimpinan desa di masa mendatang.

Artikel Hasil Seleksi Pilkades PAW Wotan Diumumkan, Anam Warsito Tempel Ketat Peringkat Teratas di Tengah Polemik pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Acara yang dipusatkan di KDKMP Jalan Pemuda Timur tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya terlihat hadir Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto, Asisten Pemkab Bojonegoro Joko Lukito, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, serta Kepala Desa Ngampel Purnomo.

Dalam pidato peresmiannya yang dipantau secara daring oleh seluruh pengurus koperasi se-Indonesia, Presiden menegaskan bahwa kehadiran KDKMP merupakan pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kemandirian ekonomi rakyat.

“Uang yang masuk ke negara kita arahkan sepenuhnya untuk perbaikan infrastruktur rakyat, perbaikan sekolah-sekolah, ekonomi kerakyatan, dan penguatan desa. Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, kita harapkan ekosistem ekonomi desa menjadi lebih produktif, mandiri, dan inklusif,” tegas Presiden dalam sambutannya.

Kehadiran unit kelembagaan ekonomi baru ini disambut positif oleh jajaran otoritas keamanan dan pertahanan di Bojonegoro. Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, menyampaikan bahwa pihak TNI siap bersinergi mengawal jalannya program ini demi mendukung stabilitas pangan dan ekonomi di wilayah teritorial Bojonegoro.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto juga menyampaikan bahwa peluncuran KDKMP di Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara serentak di puluhan titik dan seluruhnya dipastikan siap beroperasi untuk melayani masyarakat.

“Untuk hari ini Bojonegoro meresmikan serentak ada 85 titik. Tidak ada kendala dan semuanya sudah siap operasional. Nanti teman-teman masyarakat yang akan berbelanja ke gerai sudah bisa dilaksanakan,” ujar Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto.

Ia menjelaskan, keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa, karena keuntungan koperasi nantinya akan kembali dirasakan masyarakat melalui sistem Sisa Hasil Usaha (SHU).

“Pastinya masyarakat bisa berbelanja dengan KDKMP, yang harapannya dari hasil SHU itu sendiri nantinya akan kembali lagi dari masyarakat untuk masyarakat,” tambahnya.

Terkait tenaga kerja, Dandim menyebut saat ini operasional awal KDKMP masih dilakukan secara bertahap. Dari kebutuhan total 18 tenaga kerja, sementara baru terdapat enam karyawan yang bertugas dan ke depan masih akan dilakukan penambahan personel.

“Untuk karyawan saat ini memang belum semuanya lengkap. Masih baru ada enam karyawan dari kebutuhan 18 orang, jadi nanti masih ada penambahan karyawan lagi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, secara keseluruhan di Kabupaten Bojonegoro terdapat 396 titik pembangunan KDKMP, dengan 85 titik di antaranya telah resmi beroperasi pada tahap awal peluncuran kali ini.

Senada dengan hal tersebut, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi melalui perwakilan polsek setempat juga memastikan jajaran kepolisian akan terus menjaga kondusivitas wilayah agar iklim usaha koperasi berjalan sehat dan aman.

Kelancaran acara nonton bareng pidato kenegaraan dan interaksi daring di kawasan Jalan Pemuda Timur ini tidak lepas dari peran aktif elemen pendukung di lapangan. PT PLN (Persero) ULP Bojonegoro tampak menyiagakan personelnya sejak pagi guna memastikan pasokan dan aliran listrik di lokasi acara tetap stabil dan andal tanpa kedipan.

Kepala Desa Ngampel, Purnomo, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sinergisitas semua pihak yang hadir langsung di lokasi. Ia berharap KDKMP Desa Ngampel dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang mampu menampung hasil bumi warga, menyediakan sembako murah, sekaligus membebaskan masyarakat dari ketergantungan modal tidak resmi.

Artikel Perkuat Ekonomi Desa, KDKMP Desa Ngampel Bojonegoro Resmi Diluncurkan Serentak Bersama Presiden pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Ia menegaskan bahwa terdapat miss komunikasi dalam penyampaian informasi sebelumnya sehingga memunculkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.

Menurut Slamet Hari Hadi, proses rekrutmen pegawai KDKMP pada dasarnya tetap terbuka bagi masyarakat umum. Seluruh calon pelamar disebut masih memiliki kesempatan untuk mengikuti tahapan seleksi sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

“Terkait pemberitaan tadi pagi sebenarnya ada sedikit miss komunikasi. Pada prinsipnya semua masyarakat tetap bisa mendaftar sebagai calon pegawai KDKMP,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa nama-nama yang sebelumnya muncul bukan merupakan penentuan final. Sebab, seluruh proses seleksi akhir nantinya akan dilakukan langsung oleh PT Agrinas sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan calon pegawai.

“Jadi nanti masih ada seleksi lanjutan dari PT Agrinas. Semua calon karyawan yang mendaftar tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Slamet membantah adanya praktik titipan maupun penunjukan pegawai berdasarkan kepentingan tertentu seperti yang sempat berkembang di masyarakat.

“Tidak ada istilah titipan ataupun penunjukan langsung. Semua nanti tetap melalui proses seleksi terbuka dari PT Agrinas,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak salah memahami informasi yang beredar dan tetap mengikuti proses pendaftaran sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing KDKMP.

“Saya berharap masyarakat tidak salah persepsi. Silakan para calon karyawan tetap mendaftar di KDKMP karena nantinya seluruh proses akan dilanjutkan melalui tahapan seleksi resmi dari PT Agrinas,” pungkasnya.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, diharapkan polemik terkait proses rekrutmen pegawai KDKMP di Kecamatan Kalitidu dapat disikapi secara bijak dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Artikel Ketua PKDI Kalitidu Tegaskan Rekrutmen Pegawai KDKMP Tetap Terbuka untuk Umum pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Hal itu terlihat saat Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, bersama Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono melakukan kunjungan langsung ke lokasi KDKMP, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan pejabat tinggi negara tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah pusat menilai Desa Ngampel memiliki posisi strategis untuk pengembangan koperasi berbasis desa yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung.

Purwanto mengatakan, Pemerintah Desa Ngampel bersama masyarakat sengaja menyiapkan lahan terbaik demi mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dibanding nilai ekonomis lahan yang cukup tinggi.

“Desa Ngampel ini memang memiliki lokasi strategis dan nilai tanah yang luar biasa. Namun demi kepentingan masyarakat, pemerintah desa bersama warga sepakat menyiapkan lahan strategis untuk program KDMP ini,” ujar Purwanto.

Tak hanya menyiapkan infrastruktur, Pemerintah Desa Ngampel juga berupaya memastikan manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan warga setempat. Salah satunya melalui kebijakan prioritas tenaga kerja lokal dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami mengutamakan warga Desa Ngampel untuk bekerja di KDMP ini. Untuk perekrutan gerai, petunjuknya memang 100 persen warga desa setempat,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat sekitar 12 bidang pekerjaan yang akan diisi masyarakat lokal. Bahkan sebagian pengelola toko juga diusulkan melalui koordinasi bersama Kodim.

Purwanto optimistis keberadaan KDMP akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di desanya. Ia meyakini program tersebut mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah. Kami optimistis KDMP bisa berjalan sukses dan berkembang di Desa Ngampel,” tambahnya.

Sementara itu, kunjungan Wakil Panglima TNI bersama Menteri Koperasi RI berlangsung dengan pengamanan ketat dari personel gabungan TNI-Polri. Kehadiran rombongan pemerintah pusat turut disambut Forkopimda Bojonegoro, perangkat desa, dan masyarakat sekitar.

Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini menjadi salah satu program prioritas nasional.

Artikel Kepala Desa Ngampel Siapkan Desa Jadi Percontohan KDKMP, Warga Lokal Diprioritaskan pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

“Kalau hanya bercerita tanpa dokumen saya tidak bisa,” tegas Joko Lukito saat dikonfirmasi.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan keterbatasan peran DPMD dalam menangani persoalan aset desa yang tidak didukung data otentik. Hingga kini, instansi tersebut juga belum menemukan bukti administratif yang dapat menjadi dasar intervensi.

Terkait keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) tahun 2003/2004 yang kini dipegang ahli waris saudara mantan kepala desa—padahal lahan tersebut secara historis diklaim sebagai TKD—DPMD justru mengarahkan agar hal itu ditanyakan ke Kantor Pertanahan.

“Silakan konfirmasi ke Kantor Pertanahan bagaimana bisa menerima sertifikat yang sampean (Anda) maksud itu,” ungkapnya.

Sikap ini memunculkan pertanyaan publik terkait lemahnya basis data aset desa di tingkat kabupaten. Ketiadaan data yang kuat membuat upaya penelusuran dan perlindungan aset desa berjalan di tempat.

Di sisi lain, upaya penelusuran dokumen di tingkat kecamatan juga belum membuahkan hasil. Camat Temayang hingga kini belum memberikan respons atas konfirmasi awak media terkait hilangnya arsip tukar guling (ruislag) tahun 1970-an.

Padahal, Kepala Desa Belun, Bambang Sujoko, sebelumnya menyatakan telah menelusuri dokumen hingga tingkat kecamatan, namun tidak menemukan hasil. Pihak kecamatan disebut tidak memberikan akses maupun dokumen yang dibutuhkan untuk memperjelas status lahan.

Secara historis, warga menyebut lahan tersebut telah dikuasai oleh pejabat desa terdahulu sejak 1970-an. Jika benar tidak terdapat berita acara Musyawarah Desa (Musdes) maupun izin bupati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka legalitas peralihan lahan tersebut patut dipertanyakan.

Namun secara hukum formal, selama tidak ada dokumen tandingan yang sah, sertifikat seperti SHM maupun SHGB yang telah terbit tetap memiliki kekuatan hukum.

Kondisi ini menempatkan Pemerintah Desa Belun dalam posisi sulit. Upaya mempertahankan aset desa berhadapan langsung dengan kekuatan dokumen legal yang telah terbit.

Masyarakat pun mendesak adanya transparansi dan audit menyeluruh oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH) untuk mengurai dugaan maladministrasi hingga potensi praktik mafia tanah yang berpotensi menggeser aset desa menjadi milik pribadi.

Artikel Aset TKD Desa Belun Terancam Hilang: DPMD Akui Tak Bisa Bertindak Tanpa Dokumen, Penelusuran Mandek pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Masalah ini mencuat saat Pemdes berencana membangun Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program nasional. Karena lahan tersebut masih tercatat sebagai aset TKD dalam dokumen desa, pihak Pemdes melakukan klarifikasi kepada ahli waris saudara mantan kepala desa setempat yang menempati lahan tersebut.

Namun, rencana pembangunan koperasi tersebut pupus. Pihak ahli waris mampu menunjukkan bukti kepemilikan sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2003/2004.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), proses tukar guling lahan pada masa itu wajib menyertakan berita acara Musyawarah Desa (Musdes) dan persetujuan tertulis dari Bupati. Namun, Pemdes Belun mengaku saat ini hanya memegang dokumen “Gambar C” tanpa adanya berita acara resmi terkait tukar guling di era 1970-an.

Kepala Desa Belun, Bambang Sujoko, mengonfirmasi bahwa arsip dokumen tersebut raib dari penyimpanan desa.

“Tidak kami temukan di arsip desa. Apakah memang waktu itu tidak ada proses Musdes tukar guling, itu yang masih belum jelas,” terang Kades. Jumat (24/4/2026).

Sujoko juga telah berupaya melakukan penelusuran hingga ke tingkat Kecamatan Temayang, namun tetap nihil. Ia menyebut pihak kecamatan tidak memberikan dokumen yang diminta.

Bambang, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa secara historis lahan tersebut memang dikuasai oleh pejabat desa terdahulu.

“Tahun 70-an itu, lahan tersebut dikuasai oleh saudara Kades yang menjabat saat itu. Beliau sudah wafat, sehingga sekarang ditempati oleh istrinya. Hal inilah yang perlu digarisbawahi,” jelasnya.

Di sisi lain, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Bojonegoro, pihak BPN Bojonegoro menyatakan bahwa SHM yang dipegang ahli waris adalah produk hukum sah. SHM memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak ada dokumen tandingan yang otentik.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Camat Temayang terkait keberadaan dokumen arsip tersebut belum membuahkan hasil. Pesan elektronik yang dikirimkan pun tidak mendapatkan respons, kendati status pesan menunjukkan telah diterima. Pihak kecamatan masih menutup diri terkait kendala akses dokumen yang dikeluhkan Pemdes Belun.

Kini, nasib aset desa tersebut bergantung pada penemuan bukti baru atau langkah audit dari Inspektorat maupun aparat penegak hukum guna menelusuri potensi maladministrasi dalam pencatatan aset daerah.

Artikel Sengketa Tanah Kas Desa Belun: Pemdes Mengaku Terancam Kehilangan Aset, Camat Memilih Bungkam pertama kali tampil pada newsbojonegoro.