NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Polemik terkait desakan pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes) Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, kembali mencuat. Ratusan warga kembali menyampaikan tuntutan agar Sekdes dicopot dari jabatannya melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Senin malam (28/9/2026).
Musdesus yang digelar di Balai Desa Bayemgede tersebut menjadi gelombang kedua desakan warga dalam waktu kurang dari dua minggu. Sebelumnya, warga juga telah mendatangi Balai Desa Bayemgede pada 17 September 2026 dengan tuntutan serupa.
Musdesus dihadiri Kepala Desa Bayemgede Mu’in, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, jajaran Polsek Kepohbaru dan perwakilan Koramil.
Dalam forum tersebut, perwakilan warga menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Sekdes dinilai telah runtuh. Warga juga menyinggung persoalan yang muncul dalam kegiatan karnaval sebelumnya sebagai salah satu alasan kembali menguatnya desakan tersebut.
Warga meminta Kepala Desa dan pihak yang berwenang segera mengambil langkah terkait tuntutan tersebut. Mereka juga menyampaikan rencana aksi yang lebih besar apabila aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Desa Bayemgede Mu’in menyatakan menerima aspirasi masyarakat dan akan meneruskannya kepada pihak terkait.
Sementara itu, Kapolsek Kepohbaru IPTU Supriyanto memastikan pelaksanaan Musdesus berjalan aman, lancar dan kondusif.
Menurutnya, jajaran Polsek Kepohbaru melakukan pengamanan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Secara umum pelaksanaan Musdesus berlangsung dengan aman, lancar dan kondusif. Polsek juga melaksanakan pengamanan kegiatan untuk antisipasi adanya gangguan Kamtibmas,” ujar IPTU Supriyanto saat dikonfirmasi.
Meski situasi selama Musdesus berlangsung kondusif, kepolisian tetap mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat berkembang setelah munculnya desakan warga.
“Pada intinya kita tidak boleh underestimate, tapi harus overestimate. Setiap potensi gangguan Kamtibmas harus kita antisipasi supaya tidak terjadi,” jelasnya.
Ia menyebut potensi gangguan tetap perlu diantisipasi apabila aspirasi masyarakat nantinya tidak terealisasi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat secara umum.
“Dimungkinkan ada apabila aspirasi masyarakat tidak terealisasi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat secara umum,” imbuhnya.
Terpisah, Camat Kepohbaru Triguno menyampaikan bahwa pihak kecamatan menghargai aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut akan dikoordinasikan bersama pemerintah desa dan pihak terkait dengan tetap mengacu pada mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Dengan kembali munculnya desakan warga, polemik terkait posisi Sekdes Bayemgede kini memasuki babak berikutnya. Pemerintah desa bersama pihak terkait diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku, sekaligus menjaga agar dinamika di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas.
Sebelumnya, polemik di Desa Bayemgede bermula dari gelaran sound horeg yang berlangsung pada 5–6 September 2026. Usai kegiatan tersebut, muncul sorotan terkait kondisi jembatan yang disebut mengalami perubahan pada bagian tertentu dan diduga berkaitan dengan kebutuhan akses kendaraan pengangkut perangkat sound system berukuran besar. Pihak panitia membantah kegiatan tersebut sebagai penyebab kerusakan dan menyebut jembatan memang telah lama dalam kondisi rusak.
Polemik kemudian berkembang ke persoalan internal Pemerintah Desa Bayemgede. Pada Kamis, 17 September 2026, puluhan warga mendatangi Balai Desa Bayemgede dan menyampaikan tuntutan agar Sekdes dicopot dari jabatannya. Dalam forum tersebut, warga menyinggung dugaan pungutan saat kegiatan karnaval, persoalan kedisiplinan kerja, hingga status domisili Sekdes.
Pada pertemuan 17 September tersebut, pemerintah desa dan pihak kecamatan menyatakan bahwa penyelesaian persoalan Sekdes harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Polsek Kepohbaru juga melakukan pengamanan dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib serta kondusif.
Namun, desakan warga belum berhenti. Senin malam, 28 September 2026, ratusan warga kembali menyampaikan tuntutan melalui Musdesus dengan meminta Sekdes Bayemgede diberhentikan dari jabatannya.
(Red)
