NewsBojonegoro.com | Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mempercepat transformasi digital birokrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (PEMDI). Transformasi ini diarahkan tidak sekadar pada penguatan sistem dan kebijakan, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Perubahan orientasi tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja Pemerintah Digital. Jika sebelumnya perhatian banyak diarahkan pada penyusunan kebijakan di tingkat hulu, kini evaluasi juga menitikberatkan pada manfaat layanan bagi pengguna, kolaborasi antarunit dan instansi, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik digital.
Komitmen tersebut terlihat dalam Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja PEMDI yang diikuti Pemkab Bojonegoro secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center, Gedung PIP, dengan melibatkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda Bojonegoro, BKPP, serta tamu undangan lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto mengatakan, evaluasi Pemerintah Digital mencakup tujuh aspek dengan total 20 indikator penilaian.
Ketujuh aspek tersebut meliputi Tata Kelola dan Manajemen dengan bobot 10 persen, Penyelenggara 10 persen, Data 15 persen, Keamanan Siber 15 persen, Teknologi Digital 10 persen, Keterpaduan Layanan Digital 15 persen, serta Kepuasan Pengguna Layanan Digital dengan bobot terbesar, yakni 25 persen.
“Penilaian Pemerintah Digital saat ini berfokus dampak nyata bagi masyarakat. Pengukuran kematangan difokuskan pada kolaborasi antar instansi guna mewujudkan keterpaduan layanan digital. Serta mengukur sejauh mana masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan,” ujar Edi.
Pada 2026, Pemkab Bojonegoro menargetkan Indeks PEMDI mencapai angka 1,7 dengan kategori “Cukup”.
Dalam proses evaluasi, berdasarkan hasil Penilaian Mandiri, Pemkab Bojonegoro telah memperoleh nilai 1,97 atau masuk kategori Cukup. Sementara Penilaian Dokumen oleh Tim Asesor menghasilkan nilai 1,23, yang juga berada dalam kategori Cukup.
Untuk memperkuat kesiapan daerah, Pemkab Bojonegoro mulai melakukan pembinaan secara intensif dan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan proses transformasi digital berjalan secara terukur dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sepanjang 2025 hingga 2026, berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemkab Bojonegoro dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Langkah tersebut antara lain reviu arsitektur dan peta rencana SPBE, inventarisasi serta monitoring aplikasi yang digunakan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga inisiasi desain portal layanan terpadu.
Pemkab juga mulai melakukan pendataan terhadap aplikasi yang memungkinkan untuk diintegrasikan sehingga pertukaran dan pemanfaatan data antarinstansi dapat dilakukan secara lebih terpadu.
Di sisi sumber daya manusia, peningkatan kapasitas SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi. Kompetensi yang dikembangkan mencakup Sistem Analis, Keamanan Informasi, Jaringan, serta Pengelola Data Center.
Ke depan, Pemkab Bojonegoro memfokuskan pengembangan digitalisasi pemerintahan pada lima pilar utama.
Pertama, mewujudkan pelayanan publik yang prima dan terpercaya. Kedua, membangun keterpaduan dan interoperabilitas data. Ketiga, meningkatkan kematangan digital dan tata kelola.
Keempat, memperkuat keamanan siber serta perlindungan data. Kelima, meningkatkan efisiensi kerja birokrasi.
Melalui lima pilar tersebut, transformasi menuju Pemerintah Digital diharapkan tidak berhenti pada pembangunan sistem teknologi, tetapi mampu menghasilkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi, aman, efisien, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bojonegoro.
