Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Langkah besar dalam memperkuat ekosistem ekonomi inklusif di tingkat desa resmi dimulai. Presiden RI secara daring meresmikan operasionalisasi 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia. Salah satu titik strategis di Kabupaten Bojonegoro, yakni KDKMP yang berlokasi di Jalan Pemuda Timur, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, turut melaksanakan peluncuran (launching) lokal sembari mengikuti jalannya upacara peresmian nasional via live streaming, Sabtu (16/5/2026).
Acara yang dipusatkan di KDKMP Jalan Pemuda Timur tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya terlihat hadir Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto, Asisten Pemkab Bojonegoro Joko Lukito, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, serta Kepala Desa Ngampel Purnomo.
Dalam pidato peresmiannya yang dipantau secara daring oleh seluruh pengurus koperasi se-Indonesia, Presiden menegaskan bahwa kehadiran KDKMP merupakan pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kemandirian ekonomi rakyat.
“Uang yang masuk ke negara kita arahkan sepenuhnya untuk perbaikan infrastruktur rakyat, perbaikan sekolah-sekolah, ekonomi kerakyatan, dan penguatan desa. Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, kita harapkan ekosistem ekonomi desa menjadi lebih produktif, mandiri, dan inklusif,” tegas Presiden dalam sambutannya.
Kehadiran unit kelembagaan ekonomi baru ini disambut positif oleh jajaran otoritas keamanan dan pertahanan di Bojonegoro. Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, menyampaikan bahwa pihak TNI siap bersinergi mengawal jalannya program ini demi mendukung stabilitas pangan dan ekonomi di wilayah teritorial Bojonegoro.
Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto juga menyampaikan bahwa peluncuran KDKMP di Kabupaten Bojonegoro dilakukan secara serentak di puluhan titik dan seluruhnya dipastikan siap beroperasi untuk melayani masyarakat.
“Untuk hari ini Bojonegoro meresmikan serentak ada 85 titik. Tidak ada kendala dan semuanya sudah siap operasional. Nanti teman-teman masyarakat yang akan berbelanja ke gerai sudah bisa dilaksanakan,” ujar Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto.
Ia menjelaskan, keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa, karena keuntungan koperasi nantinya akan kembali dirasakan masyarakat melalui sistem Sisa Hasil Usaha (SHU).
“Pastinya masyarakat bisa berbelanja dengan KDKMP, yang harapannya dari hasil SHU itu sendiri nantinya akan kembali lagi dari masyarakat untuk masyarakat,” tambahnya.
Terkait tenaga kerja, Dandim menyebut saat ini operasional awal KDKMP masih dilakukan secara bertahap. Dari kebutuhan total 18 tenaga kerja, sementara baru terdapat enam karyawan yang bertugas dan ke depan masih akan dilakukan penambahan personel.
“Untuk karyawan saat ini memang belum semuanya lengkap. Masih baru ada enam karyawan dari kebutuhan 18 orang, jadi nanti masih ada penambahan karyawan lagi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, secara keseluruhan di Kabupaten Bojonegoro terdapat 396 titik pembangunan KDKMP, dengan 85 titik di antaranya telah resmi beroperasi pada tahap awal peluncuran kali ini.
Senada dengan hal tersebut, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi melalui perwakilan polsek setempat juga memastikan jajaran kepolisian akan terus menjaga kondusivitas wilayah agar iklim usaha koperasi berjalan sehat dan aman.
Kelancaran acara nonton bareng pidato kenegaraan dan interaksi daring di kawasan Jalan Pemuda Timur ini tidak lepas dari peran aktif elemen pendukung di lapangan. PT PLN (Persero) ULP Bojonegoro tampak menyiagakan personelnya sejak pagi guna memastikan pasokan dan aliran listrik di lokasi acara tetap stabil dan andal tanpa kedipan.
Kepala Desa Ngampel, Purnomo, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sinergisitas semua pihak yang hadir langsung di lokasi. Ia berharap KDKMP Desa Ngampel dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang mampu menampung hasil bumi warga, menyediakan sembako murah, sekaligus membebaskan masyarakat dari ketergantungan modal tidak resmi.
