Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Polemik rekrutmen pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Kalitidu mulai memunculkan kekecewaan dari kalangan kepala desa. Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kecamatan Kalitidu yang juga Kepala Desa Pungpungan, Slamet Hari Hadi, mengaku kecewa lantaran proses perekrutan dinilai tidak transparan dan diduga sarat kepentingan politik.
Kekecewaan itu muncul setelah nama-nama calon pegawai hasil seleksi desa mendadak tidak digunakan. Padahal sebelumnya pemerintah desa bersama Babinsa telah diminta melakukan penjaringan secara terbuka untuk kebutuhan tenaga kerja KDKMP.
Menurut Slamet Hari Hadi, setiap desa diminta mengusulkan enam orang calon pegawai yang disebut akan menerima gaji dari Agrinas. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak desa langsung membuka pendaftaran dan melakukan seleksi terhadap para pelamar yang masuk.
“Kami diminta melakukan penjaringan pegawai KDKMP. Prosesnya kami lakukan bersama Babinsa secara terbuka. Banyak warga yang mendaftar dan kami seleksi berdasarkan kemampuan, pengalaman kerja, hingga kesiapan mereka bekerja di lapangan,” ujarnya, Rabu (14/5/2026).
Ia menjelaskan, dari proses tersebut akhirnya terpilih enam nama yang dianggap paling layak untuk diajukan. Bahkan para calon pegawai itu disebut telah mendapatkan pembekalan awal dan briefing dari Babinsa setempat.
“Anak-anak yang kami ajukan sudah dipanggil dan diberi arahan. Mereka juga sudah siap bekerja. Tapi saat ada pemanggilan berikutnya di Kodim, ternyata nama mereka hilang dan diganti nama lain,” katanya.
Situasi itulah yang kemudian memicu kekecewaan mendalam dari pihak desa. Slamet mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan maupun koordinasi terkait pergantian nama tersebut.
Yang membuat dirinya semakin kecewa, muncul dugaan bahwa nama-nama baru yang masuk justru berasal dari kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan salah satu partai politik besar.
“Kami mengetahui ada nama baru justru saat calon pegawai datang memenuhi undangan. Nama yang sebelumnya kami ajukan tidak ada. Yang muncul malah nama lain yang informasinya merupakan kader atau orang dekat partai tertentu,” ungkapnya.
Sebagai Ketua PKDI Kecamatan Kalitidu, ia menilai kondisi tersebut dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebab, warga yang sebelumnya mendaftar melalui proses resmi kini merasa dipermainkan.
“Saya merasa desa hanya dijadikan formalitas. Kalau sejak awal memang sudah ada nama tertentu atau ada kepentingan politik, seharusnya kami diberi tahu. Jangan sampai desa disuruh membuka pendaftaran, warga diminta berharap, tapi hasil akhirnya sudah ditentukan,” tegasnya.
Ia mengaku paling terpukul karena masyarakat kini mempertanyakan kredibilitas pemerintah desa. Banyak warga yang sebelumnya percaya terhadap proses seleksi merasa kecewa setelah nama yang lolos justru bukan hasil penjaringan desa.
“Yang kena dampaknya pemerintah desa. Warga menganggap kami memberi harapan palsu. Padahal kami sudah menjalankan proses sesuai arahan dan melakukan seleksi secara serius,” imbuhnya.
Slamet juga menyebut persoalan serupa tidak hanya terjadi di Desa Pungpungan. Menurutnya, hampir seluruh desa di Kecamatan Kalitidu mengalami kondisi yang sama dalam proses rekrutmen pegawai KDKMP.
“Kejadian ini bukan hanya di desa kami. Hampir semua KDKMP di Kecamatan Kalitidu mengalami hal serupa. Banyak kepala desa kecewa karena hasil seleksi yang dilakukan desa seperti tidak dianggap,” pungkasnya.
Munculnya polemik ini pun memunculkan pertanyaan terkait transparansi serta mekanisme penentuan pegawai KDKMP di tingkat kecamatan. Sejumlah pihak berharap proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
