News Bojonegoro – Camat Baurno, Dery Aprilian, mengimbau pemerintah desa untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran setelah polemik di Desa Ngemplak, Kecamatan Bourno, Bojonegoro. Imbauan ini disampaikan setelah kunjungan klarifikasi beberapa organisasi masyarakat ke desa Ngemplak, menyusul video viral yang menampilkan pernyataan kontroversial dari salah satu Ketua RT setempat.
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang Ketua RT di Desa Ngemplak mengeluarkan pernyataan bernada kasar terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan diduga menyampaikan ancaman terkait aktivitas LSM di wilayah tersebut. Bahkan, beredar pula kabar adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ketua RT bersama sekelompok warga terhadap anggota LSM.
Untuk mengklarifikasi isu tersebut, sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti Macan Asia, Macan Nusantara, dan Progib mendatangi Balai Desa Ngemplak, Rabu (5/6/2025) pagi. Kunjungan itu diterima oleh Kepala Dusun karena Kepala Desa tidak berada di tempat. Kapolsek Bourno bersama jajarannya turut hadir dan meminta pihak-pihak yang disebut dalam video untuk membuat surat pernyataan guna meredam keresahan publik.
Camat Dery Aprilian menyampaikan bahwa Ketua RT yang bersangkutan telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia pun berharap kejadian serupa tidak terulang dan meminta seluruh jajaran pemerintahan desa, khususnya di Ngemplak, agar lebih kooperatif dan transparan kepada masyarakat.
“Harapan kami ke depannya, pemerintah Desa Ngemplak bisa lebih terbuka. Ini zaman keterbukaan informasi publik. APBDes bisa dicantumkan dan dipajang di balai desa, agar masyarakat tahu kegiatan dan penggunaan anggaran desa,” tegas Dery.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.
Usai pertemuan yang berlangsung hingga siang hari, seluruh peserta kegiatan membubarkan diri secara tertib. Kunjungan ormas tersebut tidak bersifat konfrontatif, melainkan bertujuan untuk klarifikasi dan menjaga nama baik organisasi sipil di mata publik.
