News Bojonegoro – Suasana di sekitar gedung DPRD Bojonegoro pada Kamis (4/9/2025) siang mendadak riuh. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi menuntut reformasi lembaga negara dan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada rakyat.
Aksi dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dengan long march dari sekretariat PC PMII di Jalan Pondok Pinang menuju gedung DPRD. Massa membawa bendera organisasi, spanduk, serta poster berisi tuntutan. Sesampainya di lokasi, mereka bergantian berorasi, menyanyikan Indonesia Raya, membacakan sumpah mahasiswa, hingga menampilkan puisi perjuangan dan teatrikal.
Sebagai simbol perlawanan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, massa juga melantunkan sholawat dan melakukan tabur bunga.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan bangsa, mulai dari kenaikan pajak dan tunjangan DPR, lambannya pengesahan UU Perampasan Aset, hingga tindakan represif aparat terhadap masyarakat kecil, termasuk pengemudi ojek online.
“Aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menindas. Reformasi lembaga negara harus segera dilakukan demi keadilan sosial!” seru salah satu orator dari atas mobil komando.
PMII Bojonegoro juga mendesak DPRD agar lebih progresif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyuarakan aspirasi rakyat hingga ke tingkat nasional, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tujuh tuntutan utama yang dikumandangkan meliputi:
1. Reformasi DPR
2. Reformasi partai politik
3. Reformasi pajak yang lebih adil dengan redistribusi transparan dan berkeadilan
4. Pengesahan UU Perampasan Aset
5. Reformasi Polri
6. Kembalikan TNI ke barak
7. Bebaskan massa aksi yang masih ditahan.
Aksi tersebut mendapat respon langsung dari pimpinan DPRD Bojonegoro. Ketua DPRD Abdullah Umar bersama sejumlah anggota dewan lainnya, di antaranya Hj. Mitro’atin, Drs. Ec. Anis Musthafa, Natasha Devianti, Sigit Kushariyanto, Ahmad Supriyanto, Lasuri, Sudiyono, Sahudi, dan Sally Artasasmi menemui massa.
“Kami akan meningkatkan lagi kinerja kami,” ujar Abdullah Umar. Ia pun menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa dan berjanji segera mengirimkannya ke DPR RI.
“Setelah kita tandatangani, hari ini juga akan kita kirim ke DPR RI,” tegas politisi PKB itu.
Dokumen tuntutan kemudian diserahkan langsung oleh perwakilan mahasiswa kepada pimpinan DPRD.
Aksi berlangsung penuh semangat dengan pengawalan ketat aparat keamanan, dan sekitar pukul 13.30 WIB massa membubarkan diri secara tertib.
