Newsbojonegoro.com | Bojonegoro – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi kepemiluan ke Kantor DPD Partai Golkar Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut, KPU menyampaikan dua agenda utama, yakni evaluasi pemutakhiran data partai politik dan penataan daerah pemilihan (dapil). Rabu (03/6/2026)
Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan sejumlah isu kepemiluan kepada partai politik sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pemilu.
“Agenda utamanya ada dua. Pertama terkait evaluasi pemutakhiran data partai politik. Kedua terkait penataan daerah pemilihan atau dapil,” ujar Robby.
Menurutnya, pembahasan mengenai dapil tidak boleh disalahartikan sebagai upaya mengubah komposisi dapil yang saat ini berlaku di Kabupaten Bojonegoro. Sebab, penataan dapil merupakan tahapan yang selalu ada dalam setiap siklus pemilu.
“Jangan sampai disalahartikan bahwa ini mau mengubah dapil. Dalam setiap tahapan pemilu memang selalu ada evaluasi dan penataan dapil. Hanya saja selama ini tidak menjadi isu strategis karena komposisinya dianggap masih relevan,” jelasnya.
Robby menerangkan, Kabupaten Bojonegoro sebelumnya menggunakan lima daerah pemilihan dalam beberapa periode pemilu. Namun pada Pemilu 2024, jumlah dapil bertambah menjadi enam sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan jumlah penduduk dan dinamika wilayah.
“Dulu Bojonegoro menggunakan lima dapil dalam waktu yang cukup lama. Karena perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar, akhirnya dilakukan penyesuaian menjadi enam dapil dan baru digunakan pada pemilu terakhir,” terangnya.
Dalam forum diskusi bersama pengurus Partai Golkar, KPU juga mengulas sejarah pembentukan dapil di Bojonegoro, perkembangan wilayah administrasi, hingga berbagai masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi ke depan.
Ia menegaskan, saat ini pembahasan penataan dapil masih sebatas inventarisasi pandangan dan masukan dari partai politik. KPU ingin mengetahui apakah komposisi dapil yang ada saat ini masih dianggap sesuai atau terdapat catatan tertentu yang perlu menjadi perhatian pada tahapan pemilu mendatang.
“Ini masih sebatas wacana dan penjaringan masukan. Kami diminta menyampaikan kepada partai politik apakah dapil yang ada sekarang masih sesuai atau ada catatan-catatan yang perlu dievaluasi,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, KPU Bojonegoro berharap komunikasi dengan partai politik tetap terjaga sekaligus menjadi sarana untuk menyerap masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
