NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Peristiwa meninggalnya seorang pekerja bernama H, warga Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, di sebuah perusahaan pembuatan galon pada Minggu (8/11/2026), menyisakan sejumlah pertanyaan terkait keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.
H diketahui bekerja sebagai mandor di perusahaan tersebut. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun NewsBojonegoro.com, peristiwa itu diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 11.00 WIB. Korban diduga tersengat listrik saat berada di lingkungan tempat kerjanya.
Menurut salah seorang narasumber, saat kejadian, aktivitas pekerjaan disebut sedang tidak berlangsung. Korban diduga tengah membenahi mesin pompa air sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri.
Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.
Pemilik perusahaan, Faisol, membenarkan meninggalnya karyawannya tersebut di lokasi perusahaan. Terkait dengan BPJS ketenagakerjaan ia menyampaikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan.
“Semua karyawan dapat BPJS dari kantor,” ungkap Faisol melalui pesan WhatsApp.
Faisol juga menyampaikan bahwa berita acara dan surat pernyataan dari keluarga korban telah diselesaikan dan ditandatangani oleh istri almarhum. Ia turut menyebut keterlibatan perangkat desa dan saksi dalam proses penanganan kejadian tersebut.
Selain persoalan jaminan sosial tenaga kerja, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan tersebut juga menjadi perhatian.
Saat ditanya mengenai standar keselamatan kerja, khususnya terkait keamanan instalasi listrik dan penggunaan mesin produksi, Faisol menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki standar operasional prosedur (SOP).
“S.O.P pasti ada, Pak bos. Cuma namanya musibah nggak ada yang tahu dan mau terjadi demikian,” jawab Faisol melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak perusahaan mengklaim telah memiliki SOP. Namun, belum ada penjelasan lebih terperinci mengenai bagaimana prosedur keselamatan itu diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari.
Padahal, keberadaan SOP saja tidak cukup apabila tidak disertai pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara konsisten.
K3 merupakan kewajiban mendasar dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuannya bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi, melainkan memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan dari potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Terlebih, perusahaan yang menggunakan instalasi listrik dan mesin produksi memiliki risiko bahaya yang harus diidentifikasi dan dikendalikan. Pemeriksaan instalasi listrik, pemeliharaan mesin, penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan, hingga pengawasan prosedur kerja merupakan bagian penting dari penerapan K3.
Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Dalam konteks peristiwa yang menimpa Hasi, hal yang perlu dipastikan bukan hanya keberadaan SOP, tetapi juga apakah seluruh prosedur keselamatan telah diterapkan secara nyata dan efektif.
Namun, ada atau tidaknya unsur kelalaian perusahaan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang.
Sementara itu, Kapolsek Kapas, AKP Darsono, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa meninggalnya Hasi.
“Laporan sudah kami terima dan ditindaklanjuti,” demikian keterangan AKP Darsono melalui pesan WhatsApp kepada NewsBojonegoro.com.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Kapolsek menyampaikan bahwa pihaknya masih memiliki kegiatan di wilayah Tanjungharjo.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lebih terperinci mengenai hasil penanganan kepolisian, termasuk kronologi resmi, hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), serta kepastian penyebab kematian korban.
NewsBojonegoro.com masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, perusahaan, dan instansi ketenagakerjaan untuk memastikan penyebab peristiwa tersebut, penerapan standar keselamatan kerja, serta pemenuhan hak-hak almarhum sebagai pekerja.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan pekerja tidak boleh berhenti pada keberadaan SOP di atas kertas. Perlindungan harus diwujudkan melalui penerapan standar keselamatan yang nyata agar lingkungan kerja benar-benar aman bagi seluruh pekerja.
(Redaksi)
