Newsbojonegoro.com – Besarnya anggaran pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bojonegoro kini menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah insiden ambruknya atap teras bangunan di Desa Padang, Kecamatan Trucuk.
Insiden yang terjadi pada Rabu (1/4/2026) itu memang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin bangunan yang belum diresmikan, dengan anggaran miliaran rupiah, sudah mengalami kerusakan?
Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan satu unit gedung KDMP di Bojonegoro membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Untuk konstruksi fisik saja, nilainya berkisar antara Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar per unit, ditambah sekitar Rp500 juta untuk operasional awal. Bahkan, total kebutuhan bisa mencapai Rp3 miliar per koperasi.
Angka tersebut belum termasuk skema pembiayaan lain yang melibatkan Dana Desa, APBD, hingga dukungan perbankan dan program nasional. Dalam beberapa kasus, desa bahkan diwajibkan mencicil pembangunan gedung KDMP menggunakan Dana Desa, dengan nilai sekitar Rp1,6 miliar yang dibayar bertahap selama beberapa tahun.
Kondisi ini membuat beban anggaran desa ikut terdampak. Sejumlah kepala desa mengaku harus menyusun ulang prioritas pembangunan karena sebagian Dana Desa dialihkan untuk membiayai proyek KDMP. Bahkan, ada yang menyebut setiap tahun harus menyisihkan ratusan juta rupiah hanya untuk cicilan pembangunan.
Di tengah besarnya alokasi anggaran tersebut, insiden ambruknya bagian bangunan justru memperkuat kekhawatiran publik terkait kualitas pengerjaan proyek. Apalagi, bagian yang roboh merupakan kanopi dengan bentangan cukup panjang—yang secara teknis seharusnya sudah diperhitungkan secara matang sejak tahap perencanaan.
Sejumlah warga menilai, faktor cuaca seperti angin kencang tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan. Mereka menyoroti kemungkinan adanya kelemahan dalam desain maupun pelaksanaan konstruksi.
Di sisi lain, program KDMP sendiri merupakan proyek nasional dengan skala besar. Secara nasional, pemerintah menetapkan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar per koperasi, dengan dukungan Dana Desa dan skema pembiayaan lainnya.
Artinya, proyek ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut penggunaan dana publik dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut memperkuat tuntutan agar pengawasan proyek dilakukan secara ketat dan transparan. Publik menilai, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan kualitas bangunan yang dihasilkan.
Lebih jauh, sorotan juga mengarah pada perencanaan program secara keseluruhan. Sejumlah pihak menilai, pembangunan fisik yang masif perlu diimbangi dengan kesiapan teknis, manajemen, serta pengawasan yang memadai, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Insiden di Desa Padang kini menjadi semacam alarm dini. Bukan sekadar soal bangunan yang roboh, tetapi juga tentang bagaimana proyek dengan nilai miliaran rupiah dikelola di tingkat desa.
Hingga saat ini, publik masih menunggu penjelasan resmi terkait penyebab pasti kejadian tersebut, termasuk langkah evaluasi yang akan dilakukan. Di tengah besarnya anggaran yang terlibat, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tak bisa ditawar.
