NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam postur anggaran tersebut, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,20 triliun, sementara pendapatan diproyeksikan sebesar Rp4,48 triliun.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (13/11/2026) malam. Rapat yang berlangsung hingga pukul 23.45 WIB itu dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar dan dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, jajaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, pimpinan meminta persetujuan anggota dewan terhadap hasil pembahasan Raperda APBD 2027. Anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan sehingga rancangan anggaran tersebut mendapat persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Persetujuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD. Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan naskah keputusan DPRD dari Ketua DPRD kepada Bupati Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kontribusi pemikiran serta komitmen selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil penyelarasan berbagai aspirasi, prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta dinamika kebijakan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
Baca Juga: Festival Banyu Urip 2026 Resmi Dibuka, Guyon Waton hingga Reog Meriahkan Gayam
Berdasarkan postur anggaran yang disampaikan Bupati, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp4.488.843.757.449. Sementara belanja daerah mencapai Rp5.208.345.910.247.
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp719.502.152.798.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp869.502.152.798. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp150 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp719.502.152.798.
Besaran pembiayaan netto tersebut sama dengan nilai defisit anggaran. Dengan demikian, struktur APBD 2027 direncanakan berimbang setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah.
Setyo Wahono menjelaskan, penyusunan postur APBD tersebut telah mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Baca Juga: AMB Gelar Aksi di DPRD Bojonegoro, Diwarnai Vandalisme dan Penolakan Wakil Rakyat
Bupati Tekankan Anggaran Berorientasi pada Masyarakat
Bupati Setyo Wahono mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks. Kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan keuangan daerah menuntut pengelolaan anggaran yang cermat, terukur, dan bertanggung jawab.
Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Persetujuan bersama ini kita tempatkan sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk melangkah dengan komitmen yang sama, yaitu pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,” ujar Setyo Wahono.
Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Bupati meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera menindaklanjuti penyempurnaan rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga berharap DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar pelaksanaan anggaran nantinya berjalan sesuai kebijakan dan prioritas yang telah disepakati.
Kesepakatan bersama tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, Raperda APBD akan memasuki tahapan evaluasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
