NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai mencermati capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan rumah sakit daerah sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Evaluasi tersebut mencakup realisasi anggaran, pencapaian indikator kinerja, kendala pelaksanaan program, hingga kebutuhan pelayanan publik pada tahun mendatang. Selasa (10/11/2026)
Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja yang dihadiri jajaran OPD, direktur rumah sakit daerah, serta anggota Komisi C DPRD Bojonegoro. Rapat dipimpin Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H.
Dalam mengawali rapat, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa pembahasan harus berlangsung secara menyeluruh. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan, masukan, kritik, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran.
“Intinya kita tidak boleh dibatasi waktu,” tegas Ahmad Supriyanto.
Pada sesi awal, Komisi C memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, untuk memaparkan evaluasi pelaksanaan anggaran dan capaian program kesehatan tahun 2026.
Agenda pembahasan selanjutnya mencakup pemaparan dari Direktur RSUD Sosodoro, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo, RSUD Kepohbaru, dan RSUD Temayang. Masing-masing pimpinan rumah sakit diminta menjelaskan realisasi anggaran, capaian indikator kinerja utama, kendala pelayanan, serta rencana program yang diusulkan dalam RAPBD 2027.
Dalam paparannya, Ninik Susmiati menyampaikan bahwa target pendapatan yang dikelola Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas mencapai sekitar Rp102,86 miliar. Capaian tersebut masih berpotensi meningkat hingga akhir tahun anggaran.
Sementara itu, anggaran belanja Dinas Kesehatan setelah perubahan APBD 2026 tercatat sebesar Rp796,297 miliar. Hingga 9 November 2026, realisasi belanja mencapai Rp511,257 miliar atau sekitar 64,2 persen.
Ninik menjelaskan, persentase realisasi tersebut dipengaruhi adanya penambahan anggaran yang cukup besar melalui perubahan APBD. Sejumlah pekerjaan dan kegiatan yang bersumber dari tambahan anggaran masih dalam tahap pelaksanaan.
Pekerjaan yang telah dikontrakkan ditargetkan rampung sesuai batas waktu kontrak pada 14 Desember 2026. Setelah itu, proses penyelesaian administrasi dan pembayaran diharapkan dapat dilakukan hingga akhir Desember.
Meski demikian, Dinas Kesehatan menyatakan telah menetapkan komitmen untuk meningkatkan realisasi belanja hingga akhir tahun.
“Kami sudah sampaikan komitmen ini kepada pimpinan bahwa di Dinas Kesehatan nanti realisasi anggaran minimal 90 persen,” ungkap Ninik.
Selain aspek pengelolaan anggaran, evaluasi juga mencakup pencapaian indikator kinerja sektor kesehatan. Salah satu catatan yang mencuat adalah angka kematian ibu yang hingga periode pelaporan 2026 tercatat sebanyak tujuh kasus, sementara target yang ditetapkan maksimal lima kasus.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator keselamatan ibu masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Bojonegoro.
Evaluasi terhadap kasus kematian ibu tidak hanya berkaitan dengan jumlah kejadian, tetapi juga perlu mencakup penelusuran faktor penyebab, efektivitas penanganan kegawatdaruratan, serta tindak lanjut terhadap setiap kasus.
Pada indikator prevalensi stunting, Dinas Kesehatan melaporkan capaian sebesar 1,77 persen dari target 1,97 persen. Sementara angka kematian bayi tercatat sebanyak 25 kasus, dengan target maksimal 75 kasus. Dinas Kesehatan berharap jumlah tersebut tidak bertambah hingga akhir tahun.
Adapun Indeks Keluarga Sehat mencapai 0,81, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,70.
Berbeda dengan sejumlah indikator tersebut, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih belum mencapai target. Dari target 88, capaian sementara berada di angka 85,75, meskipun telah masuk kategori A.
Dinas Kesehatan menyatakan akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat melalui langkah perbaikan sebelum dilakukan penilaian kembali.
Dalam pemaparan tersebut, Ninik juga mengungkapkan persoalan kesehatan ibu hamil, khususnya yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).
Ia menyebutkan, persentase ibu hamil dengan kondisi tersebut masih berada di kisaran 14 persen, sedangkan angka yang diharapkan sekitar 10 persen.
Menurutnya, kondisi ibu hamil dengan risiko KEK berkaitan dengan meningkatnya risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, gangguan pertumbuhan, stunting, hingga komplikasi kehamilan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.
“Kalau itu belum bisa ditekan, maka risiko untuk menjadi stunting juga tinggi. Begitu bayi lahir dengan berat badan rendah, kemungkinan untuk tumbuh menjadi balita sehat juga lebih sulit,” jelasnya.
Ninik mengakui, persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh Dinas Kesehatan secara mandiri. Pernikahan usia dini menjadi salah satu faktor sosial yang turut memerlukan perhatian lintas sektor.
Karena itu, upaya menekan risiko kehamilan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, keluarga, hingga unsur masyarakat.
Persoalan lain yang turut disampaikan dalam evaluasi adalah perbedaan angka stunting berdasarkan sumber pendataan.
Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa hasil pengukuran dan penimbangan balita di lapangan menunjukkan angka stunting sekitar 1,77 persen. Sementara itu, hasil survei yang menjadi rujukan sebelumnya masih menunjukkan angka sekitar 12 persen.
Perbedaan tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut dengan memperhatikan metode pengukuran, periode pendataan, cakupan populasi, serta sumber data yang digunakan.
Kejelasan mengenai perbedaan indikator tersebut penting agar data yang digunakan dalam evaluasi kinerja maupun penyusunan kebijakan anggaran tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.
Rapat kerja Komisi C DPRD Bojonegoro tidak hanya membahas capaian Dinas Kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap seluruh OPD dan rumah sakit daerah yang berada dalam lingkup pembahasan komisi tersebut.
Paparan masing-masing pimpinan OPD dan direktur rumah sakit diharapkan memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara alokasi anggaran, pelaksanaan program, capaian kinerja, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Melalui pembahasan RAPBD 2027, aspek efektivitas penggunaan anggaran menjadi salah satu hal penting yang perlu dicermati. Tingginya realisasi belanja perlu diikuti dengan pencapaian program dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, pembahasan anggaran tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja perangkat daerah, tetapi juga pada ketepatan sasaran program dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
