NewsBojonegoro – Menanggapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro menegaskan sikap tegak lurus terhadap kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto, Kamis (8/1/2026). Ia menegaskan bahwa sikap partainya di daerah sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang mendukung penuh kesepakatan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Sukur Priyanto tidak menampik bahwa wacana Pilkada tidak langsung memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun ia meyakini, para elite politik di tingkat pusat akan mengkaji secara matang sebelum mengambil keputusan.
“Ini masih dalam tahap pembahasan. Saya meyakini elite kita di tingkat pusat akan mengkaji secara komprehensif dan memutuskan yang terbaik untuk bangsa ini,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD Bojonegoro selama lima periode, Sukur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keputusan DPP Partai Demokrat dan partai-partai koalisi pemerintahan.
Ia juga menyoroti bahwa baik Pilkada langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu sisi positif dari Pilkada tidak langsung, menurutnya, adalah beban logistik yang lebih ringan dibandingkan Pilkada langsung.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi kekurangan, yakni terbukanya peluang dominasi kekuasaan oleh kelompok atau partai politik yang memiliki kursi besar di parlemen.
“Tetapi apa pun keputusan pemerintah nantinya, kami akan mendukung penuh,” pungkasnya.
