NewsBojonegoro.com | Bojonegoro – Persoalan akses pendidikan menjadi salah satu perhatian utama dalam Dialog Interaktif “Medhayoh” (Medar Perkoro Supoyo Nayoh) Edisi X Bulan Oktober 2026 yang digelar di Dusun Daplangu, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Drs. Ec. Mokhamad Anwar Mukhtadlo, M.Si., memaparkan sejumlah program pendidikan, mulai dari penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), beasiswa keluarga miskin, hingga pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan.
Kegiatan Medhayoh dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama OPD dan Pimpinan BUMD Bojonegoro. Dialog mengusung tema “Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Penguatan Akses serta Kualitas Pendidikan untuk Mendukung Pembangunan Daerah.”
Tak Ingin Ada Anak Napis Tidak Sekolah
Anwar Mukhtadlo mengatakan, Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui para guru SD, PAUD dan tenaga pendidik lainnya di wilayah Kecamatan Tambakrejo.
Ia meminta masyarakat turut membantu pemerintah apabila masih menemukan anak yang belum sekolah atau terlewat dari pendataan.
Informasi tersebut dapat disampaikan kepada kepala desa maupun ketua RT untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Pendidikan atau sekolah terdekat.
“Di Bojonegoro, khususnya Tambakrejo dan Napis, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah,” tegas Anwar dalam pemaparannya.
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Bupati Setyo Wahono yang meminta pemerintah desa dan masyarakat memastikan seluruh anak di Napis mendapatkan akses pendidikan.
Bupati mengatakan pendidikan menjadi salah satu skala prioritas pembangunan. Ia meminta apabila masyarakat mengetahui adanya anak yang belum sekolah agar segera melaporkannya kepada pemerintah desa sehingga dapat dicarikan solusi.
Beasiswa untuk Keluarga Miskin
Selain penanganan ATS, Anwar juga memaparkan program beasiswa yang dapat diakses keluarga miskin sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, program tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang masuk dalam desil 1 hingga 5 sesuai data kesejahteraan yang menjadi dasar program.
Beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Bojonegoro, dengan bantuan berupa biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan.
Selain beasiswa bagi keluarga miskin, Dinas Pendidikan juga memiliki program beasiswa berdasarkan prestasi, pendidikan pondok pesantren, serta bantuan untuk penyusunan tugas akhir.
17 Titik Infrastruktur Pendidikan di Tambakrejo
Persoalan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut.
Anwar menyebut masih terdapat cukup banyak ruang kelas dan fasilitas toilet sekolah yang membutuhkan penanganan di Kabupaten Bojonegoro.
Untuk Kecamatan Tambakrejo, pada 2026 terdapat sejumlah program rehabilitasi infrastruktur pendidikan.
Dalam APBD Perubahan 2026, sedikitnya 17 titik infrastruktur pendidikan di Kecamatan Tambakrejo mendapatkan penanganan.
Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, fasilitas laboratorium, toilet serta sejumlah sarana pendidikan lainnya.
Anwar menjelaskan, pada tahun ini terdapat rehabilitasi ruang kelas SD di delapan titik dan SMP di dua titik. Salah satu SMP juga mendapatkan penanganan ruang laboratorium.
Selain melalui APBD, Dinas Pendidikan juga mendorong pemanfaatan program revitalisasi yang bersumber dari APBN.
Ia menyebut beberapa sekolah mendapatkan program revitalisasi tersebut, di antaranya SMPN 2 Napis, SDN Sukorejo 1, dan SDN Ngrancang.
Untuk program revitalisasi tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan mengusulkan sejumlah satuan pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menurut Anwar, kesesuaian data Dapodik dengan kondisi nyata di lapangan menjadi penting agar kebutuhan sekolah dapat diusulkan melalui program pemerintah pusat.
“Data Dapodik ini harus disesuaikan dengan kondisi existing di lapangan. Insyaallah nanti akan kami fasilitasi untuk usulan ke APBN,” jelasnya.
Rehabilitasi Dilakukan Bertahap
Anwar menegaskan, penanganan infrastruktur pendidikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan APBD.
Ia mengatakan kebutuhan perbaikan sekolah di Bojonegoro masih cukup besar sehingga pemerintah harus melakukan pembagian penanganan berdasarkan prioritas.
Meski demikian, ia memastikan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, meskipun APBD setiap tahunnya turun, Pak Bupati selalu memprioritaskan untuk infrastruktur pendidikan. Jadi tidak usah khawatir, insyaallah secara bertahap akan kita tangani,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Medhayoh, Pemkab Bojonegoro membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat untuk mendengar persoalan di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian melalui perangkat daerah sesuai kewenangannya.
