NewsBojonegoro.com | Editorial

Keluhan warga terhadap kondisi Jembatan Ngablak, Kecamatan Dander, kembali mencuat melalui media sosial. Dalam komentar yang disampaikan beberapa waktu terakhir, warga meminta pemerintah meninjau kembali kondisi pembangunan jembatan tersebut, termasuk jembatan darurat yang disebut mulai mengalami kerusakan. Hingga editorial ini disusun, belum diketahui apakah aduan terbaru tersebut sudah mendapat respons atau tindak lanjut dari pemerintah.

Namun bagi media, aduan warga tidak semestinya berhenti sebagai sebuah keluhan di media sosial.

Ia justru menjadi pintu masuk untuk bertanya lebih jauh: mengapa jembatan yang dibangun melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp2,14 miliar itu masih membutuhkan penyempurnaan pada 2026?

Dalam perkembangan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyebut hasil monitoring dan evaluasi Dinas PU Bina Marga menemukan beberapa bagian yang perlu disempurnakan, termasuk spesifikasi material dan dimensi papan jembatan agar memenuhi standar keselamatan. Namun, perkembangan terbaru atas aduan warga tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah kecamatan maupun dinas terkait.

Artinya, aduan warga tersebut memiliki dasar yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah. Tetapi dari satu jembatan, muncul pertanyaan yang lebih besar:

Apakah Jembatan Ngablak satu-satunya proyek pembangunan di Bojonegoro yang mengalami keterlambatan atau membutuhkan penyempurnaan?

Dari Satu Aduan Warga, Menelusuri Proyek yang Terlambat

Penelusuran awal NewsBojonegoro.com terhadap sejumlah pemberitaan dan keterangan pemerintah menemukan setidaknya beberapa proyek fisik yang pernah mengalami keterlambatan atau menjadi sorotan karena progresnya tertinggal, ditambah puluhan paket pekerjaan pengairan yang pada Mei 2026 masih tertahan akibat persoalan Rekomendasi Teknis (Rekomtek).

Namun redaksi perlu memberikan catatan penting: angka tersebut bukan daftar resmi seluruh proyek yang terlambat di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah belum mempublikasikan satu daftar komprehensif yang dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah keseluruhan proyek molor sepanjang 2025–2026.

Karena itu, yang kami sajikan adalah proyek-proyek yang berhasil teridentifikasi melalui penelusuran awal dan masih perlu diperbarui statusnya secara berkala.

1. Jembatan Ngablak–Ngulanan, Dander

Jembatan yang menghubungkan Desa Ngablak dan Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, dibangun melalui program BKKD APBD 2025 dengan nilai sekitar Rp2,14 miliar.

Pada 2026, proyek tersebut masih membutuhkan penyempurnaan. Hasil monitoring dan evaluasi Dinas PU Bina Marga menemukan beberapa catatan teknis, termasuk penyesuaian spesifikasi material dan dimensi papan jembatan. Inspektorat juga menyatakan akan mengawal tindak lanjut rekomendasi teknis tersebut.

Pertanyaannya bukan sekadar mengapa proyek belum sempurna.

Mengapa pekerjaan yang menggunakan anggaran 2025 masih membutuhkan penyempurnaan pada 2026, dan kapan masyarakat benar-benar dapat menggunakan jembatan tersebut secara aman dan normal?

2. Puskesmas Ngraho

Proyek pembangunan gedung baru Puskesmas Ngraho memiliki pagu sekitar Rp10,2 miliar, dengan nilai kontrak sekitar Rp9,3 miliar.

Menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan yang diberitakan pada Juli 2026, pekerjaan belum selesai ketika masa kontrak berakhir pada akhir 2025. Penyedia kemudian memperoleh tambahan waktu, tetapi pekerjaan kembali tidak selesai sesuai waktu yang diberikan sehingga dikenakan denda keterlambatan sekitar Rp600 juta.

Kasus ini menjadi penting karena publik tidak hanya perlu mengetahui bahwa proyek terlambat. Publik juga berhak mengetahui berapa lama keterlambatannya, berapa denda yang akhirnya dibayar, apakah seluruh kewajiban penyedia telah diselesaikan, dan kapan gedung tersebut benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Jembatan Bogangin, Sumberrejo

Proyek Jembatan Desa Bogangin, Kecamatan Sumberrejo, yang menggunakan BKKD 2025 bernilai sekitar Rp2,8 miliar.

Pada awal April 2026, progres pekerjaan dilaporkan sekitar 80 persen dan mengalami keterlambatan. Proyek tersebut juga menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai sejumlah elemen teknis konstruksi, termasuk jarak begel dan ukuran baut angkur.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang dikutip media menyatakan bagian yang disebut tidak sesuai akan diperbaiki.

Namun NewsBojonegoro.com menilai persoalan tersebut belum boleh langsung disebut sebagai pelanggaran konstruksi sebelum ada pemeriksaan teknis atau dokumen resmi yang mengonfirmasinya.

Justru yang perlu dicari adalah dokumennya: apa spesifikasi dalam gambar teknis, apa yang tercantum dalam RAB, apa hasil pengawasan, apakah bagian yang dipersoalkan benar-benar telah diperbaiki, dan bagaimana kondisi jembatan tersebut sekarang.

4. Jembatan Ngrejeng, Purwosari

Pada Maret 2026, pembangunan Jembatan BKKD Desa Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, menjadi sorotan karena progresnya dilaporkan baru sekitar 30–40 persen. Nilai proyek tersebut sekitar Rp3,808 miliar.

Ketika itu pihak desa menyatakan pekerjaan masih berjalan dan menargetkan batas waktu penyelesaian pada akhir Maret melalui mekanisme yang berlaku.

Namun kasus Ngrejeng memberikan pelajaran penting: tidak setiap proyek yang terlambat akhirnya gagal.

Pada Juni 2026, pembangunan jembatan tersebut diberitakan telah rampung dan dapat digunakan masyarakat.

Karena itu, Ngrejeng dalam catatan redaksi lebih tepat disebut sebagai proyek yang sempat terlambat tetapi kemudian diselesaikan, bukan proyek mangkrak.

Bukan Hanya Jembatan

Jika kita berhenti pada empat proyek tersebut, gambaran persoalan belum lengkap.

Sektor pengairan justru menunjukkan angka yang jauh lebih besar.

Dalam hearing Komisi D DPRD Bojonegoro bersama Dinas PU Sumber Daya Air pada Mei 2026, terungkap bahwa terdapat 129 paket pekerjaan yang direncanakan. Dari jumlah tersebut, sekitar 89 paket telah berjalan, sedangkan sekitar 40 paket masih tertahan.

Nilai pagu Dinas PU SDA disebut lebih dari Rp204 miliar.

Hambatannya berkaitan dengan proses administrasi dan Rekomendasi Teknis dari BBWS Bengawan Solo.

Angka 40 paket tersebut juga tidak tepat jika langsung disebut sebagai “40 proyek mangkrak”. Statusnya adalah paket pekerjaan yang pada saat hearing masih tertahan dan belum berjalan sebagaimana direncanakan.

Namun tetap ada pertanyaan yang layak diajukan: Mengapa puluhan paket pekerjaan sudah masuk perencanaan dan penganggaran, sementara persoalan rekomendasi teknis masih menjadi hambatan?

Pertanyaan ini penting bukan untuk menyalahkan Pemkab maupun BBWS, tetapi untuk mengevaluasi kualitas perencanaan pembangunan.

Dua Proyek Pengairan 2025 Tidak Terealisasi

Persoalan rekomtek juga berdampak pada sejumlah proyek pengairan tahun sebelumnya.

Dua proyek yang diberitakan tidak terealisasi pada 2025 antara lain pembangunan penahan tebing Bengawan Solo di Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, dan pembangunan cekdam di Dusun Rondomori, Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang. Total nilai keduanya disebut sekitar Rp15 miliar.

Jika sebuah proyek sudah direncanakan dan dianggarkan tetapi kemudian tidak dapat dilaksanakan karena persoalan izin atau rekomendasi teknis, maka evaluasinya tidak cukup hanya dengan mengatakan proyek tersebut gagal berjalan.

Publik perlu mengetahui kapan kendala tersebut diketahui, apakah perencanaan dilakukan sebelum seluruh persyaratan utama terpenuhi, berapa biaya perencanaan yang telah dikeluarkan, apa yang terjadi terhadap anggarannya, dan apakah proyek tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pertanyaan Lebih Besar: Berapa Denda Keterlambatan?

Di sinilah isu proyek molor menjadi lebih penting.

Keterlambatan bukan hanya soal waktu. Dalam kontrak pemerintah, keterlambatan dapat menimbulkan konsekuensi berupa denda, sepanjang memang memenuhi ketentuan kontrak dan regulasi.

Kasus Puskesmas Ngraho menunjukkan bahwa konsekuensi tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Maka, untuk seluruh proyek yang mengalami keterlambatan, pertanyaan berikutnya adalah: berapa hari terlambat, berapa nilai kontraknya, apakah ada adendum, apakah ada pemberian kesempatan, berapa denda yang seharusnya dikenakan, berapa yang benar-benar dibayar, dan apakah uang denda tersebut sudah masuk ke kas daerah?

Inilah data yang menurut kami jauh lebih penting daripada sekadar membuat daftar proyek yang disebut molor.

Jangan Semua Keterlambatan Disebut Penyimpangan

NewsBojonegoro.com juga menilai penting untuk menjaga batas antara kritik, dugaan dan fakta hukum.

Proyek yang terlambat tidak otomatis berarti korupsi. Proyek yang belum selesai tidak otomatis mangkrak. Proyek yang mendapat catatan teknis tidak otomatis berarti konstruksinya gagal. Begitu pula proyek yang tertahan karena rekomendasi lembaga lain tidak serta-merta berarti seluruh kesalahan berada pada pemerintah daerah.

Karena itu, setiap proyek harus diperiksa berdasarkan dokumen kontrak, progres pekerjaan, kondisi lapangan, alasan keterlambatan, hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.

Dari Aduan Warga Menjadi Pengawasan Publik

Aduan warga Ngablak menjadi pengingat bahwa masyarakat adalah pengguna langsung hasil pembangunan.

Mereka yang melewati jembatan setiap hari akan menjadi pihak pertama yang merasakan ketika sebuah proyek belum selesai, rusak, atau belum aman digunakan.

Karena itu, aduan masyarakat tidak seharusnya dianggap sebagai gangguan. Aduan justru dapat menjadi early warning system bagi pemerintah dan media.

Ketika warga mengeluh, pemerintah memeriksa. Ketika pemerintah menyatakan ada catatan teknis, media menguji dokumennya. Ketika penyedia menyatakan pekerjaan selesai, media dan masyarakat dapat melihat kondisi fisiknya. Dan ketika proyek terlambat, publik berhak mengetahui konsekuensi kontraknya.

Lalu, Berapa Proyek Bojonegoro yang Molor?

Untuk saat ini, NewsBojonegoro.com belum akan mengklaim bahwa ada angka pasti seluruh proyek yang molor di Bojonegoro sepanjang 2025–2026.

Namun penelusuran awal menunjukkan setidaknya terdapat sejumlah proyek fisik yang pernah menjadi sorotan karena keterlambatan, termasuk Jembatan Ngablak, Puskesmas Ngraho, Jembatan Bogangin dan Jembatan Ngrejeng. Di sektor pengairan, terdapat pula sekitar 40 paket pekerjaan yang pada Mei 2026 masih tertahan karena persoalan Rekomtek.

Sebagian proyek mungkin telah selesai. Sebagian masih membutuhkan penyempurnaan. Sebagian lainnya mungkin tertunda karena faktor administratif atau teknis yang dapat dijelaskan secara objektif.

Justru itulah yang harus kita cari.

NewsBojonegoro Akan Menelusuri Satu per Satu

Editorial ini tidak dimaksudkan untuk memvonis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Sebaliknya, kami ingin membuka ruang pengawasan yang berbasis data.

Ke depan, setiap proyek akan diuji berdasarkan nilai pagu dan nilai kontrak, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, target penyelesaian, progres fisik, nama penyedia, alasan keterlambatan, adendum atau pemberian kesempatan, denda keterlambatan, kondisi terakhir di lapangan, hasil pengawasan pemerintah, serta tindak lanjut jika ditemukan persoalan.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar berapa besar anggaran yang terserap.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah uang rakyat berubah menjadi infrastruktur yang selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi, aman digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dan pertanyaan yang akan terus kami bawa adalah: