Pantauan terbaru di lokasi menunjukkan pengerjaan sudah berjalan kembali dengan menyesuaikan spesifikasi teknis. Kondisi cuaca yang membaik serta berkurangnya debit air sungai menjadi faktor pendukung percepatan pekerjaan.

Sebelumnya, proyek jembatan ini menuai sorotan karena sempat terhenti dan hanya terlihat dua pekerja di lokasi. Bahkan, warga—terutama pelajar—harus menanggung dampaknya dengan memutar lebih dari satu kilometer setiap hari akibat tidak adanya jembatan darurat.

Kini, aktivitas pengerjaan mulai terlihat lebih intens. Pihak terkait disebut tengah mengejar penyelesaian proyek agar akses warga dapat segera kembali normal.

Kepala Desa Padangmentoyo memberikan klarifikasi terkait keterlambatan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa saat ini pengerjaan telah kembali berjalan dan dilakukan sesuai spesifikasi.

“Kami pastikan sekarang pengerjaan sudah berjalan kembali dan dilakukan sesuai spesifikasi. Saat ini juga sedang kami kebut agar segera selesai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlambatan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, khususnya tingginya debit air sungai akibat hujan yang menghambat proses pengerjaan.

“Waktu itu kendalanya karena hujan dan debit air sungai tinggi, sehingga pengerjaan tidak bisa maksimal. Sekarang karena sudah tidak hujan dan air mulai surut, pekerjaan bisa dilanjutkan dan dipercepat,” jelasnya.

Terkait minimnya pekerja yang sempat terlihat di lokasi, ia menyebut kondisi tersebut hanya terjadi pada waktu tertentu dan saat ini jumlah tenaga kerja telah ditambah.

Meski demikian, publik masih menyoroti pengawasan proyek tersebut, mengingat pengerjaan baru menunjukkan perkembangan signifikan setelah viral dalam pemberitaan.

Artikel Pengerjaan Jembatan Padangmentoyo Dikebut Sesuai Spesifikasi pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Camat Kapas, Zenny, menyampaikan bahwa pengerjaan jembatan kini telah kembali berjalan. Meski demikian, saat dikonfirmasi terkait sanksi atas tidak adanya papan informasi proyek serta dugaan mangkraknya pengerjaan, ia menyebut telah dilakukan teguran. Senin (20/4/2026).

Pantauan awak media di lapangan menunjukkan aktivitas pengerjaan masih sangat minim. Kondisi ini memunculkan keraguan publik terhadap percepatan penyelesaian proyek yang sebelumnya sempat terhenti.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) belum memberikan keterangan resmi terkait langkah evaluasi maupun sanksi lanjutan.

Di sisi lain, Inspektorat mulai merespons persoalan tersebut. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, S.STP, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan audit.

“Terkait Padangmentoyo. Saat ini Inspektorat akan segera memulai audit pada pekerjaan-pekerjaan BKKD. Tahap awal adalah pengumpulan data dan informasi awal,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek jembatan tersebut menuai keluhan warga karena tak kunjung rampung meski anggaran disebut telah cair sejak pertengahan tahun 2025. Saat dilakukan pantauan sebelum pengerjaan kembali berjalan, progres pembangunan diperkirakan baru mencapai sekitar 60 persen tanpa adanya aktivitas pekerja.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada warga, terutama pelajar yang sempat terpaksa memutar lebih dari satu kilometer setiap hari karena tidak adanya jembatan darurat.

Fakta bahwa pengerjaan baru kembali berjalan setelah viral, ditambah aktivitas yang masih minim, memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga menilai pengawasan seharusnya dilakukan sejak awal, bukan setelah persoalan mencuat ke publik, terlebih proyek tersebut menyangkut akses vital bagi aktivitas harian.

Artikel Viral Dulu, Dikerjakan Dua Orang: Jembatan Padangmentoyo Tuai Sorotan pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Setyo Wahono, jajaran kepala OPD, Camat se-Bojonegoro serta perwakilan masyarakat itu sejatinya dimaksudkan sebagai ruang aspirasi publik. Namun, forum tersebut justru mengungkap persoalan serius terkait transparansi penggunaan anggaran negara di tingkat desa.

Dalam forum itu, H. Surgi, warga Desa Kemiri, menyampaikan keluhannya terkait proyek pengecoran jalan di RT 5, RT 6, dan RT 7. Ia menilai pelaksanaan proyek tersebut menyisakan tanda tanya besar, terutama karena masyarakat tidak diberi akses terhadap dokumen perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Menurutnya, proyek yang mulai dikerjakan sekitar 12 Januari 2026 itu terkesan tertutup. Saat meminta salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis kepada kepala desa, permintaannya tidak dipenuhi. Ia bahkan diarahkan ke konsultan proyek, namun kembali mendapat penolakan dengan alasan dokumen bersifat privasi.

“Saya tidak ingin menyalahkan atau membenarkan pekerjaan. Tapi bagaimana masyarakat bisa menilai kalau dokumen RAB dan gambar tidak boleh diakses? Ini uang rakyat,” tegas Surgi di hadapan bupati dan pejabat daerah.

Surgi menilai sikap tertutup tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa proyek yang dibiayai dari uang publik wajib diawasi oleh publik.

Karena tidak mendapatkan kejelasan, Surgi kemudian mendokumentasikan kondisi proyek di lapangan dan mengunggahnya ke media sosial TikTok. Video tersebut viral dan ditonton puluhan ribu kali, memicu perhatian luas masyarakat terhadap proyek jalan Desa Kemiri.

Dalam forum itu, Surgi secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Sekretaris Daerah dan Inspektorat, turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi proyek.

“OPD dan perangkat desa digaji dari uang rakyat. Sudah seharusnya mereka terbuka. Data itu bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai kontrol sosial,” ujarnya.

Menanggapi aduan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono langsung meminta pihak kecamatan memfasilitasi komunikasi antara warga dan Pemerintah Desa Kemiri, (namun sayangnya Camat Malo tidak hadir dalam kegiatan tersebut). Ia juga menginstruksikan dinas teknis serta Inspektorat untuk turun langsung ke lokasi proyek.

“Kepala dinas terkait dan Inspektorat nanti bisa datang langsung ke lapangan. Hasilnya tolong disampaikan ke Pak Surgi,” tegas Bupati.

Artikel Sapa Bupati Memanas: Warga Bongkar Dugaan Ketertutupan Proyek Jalan Desa Kemiri pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Tokoh masyarakat setempat, H. Surgi, mengungkapkan bahwa pekerjaan jalan beton di RT 5, RT 6, dan RT 7 diduga tidak melalui tahapan teknis sebagaimana mestinya. Ia menyoroti metode pemasangan angkur beton (paku bumi) yang berfungsi sebagai pengikat antara badan jalan dan tanah dasar.

Menurutnya, angkur stros beton yang dipasang hanya sepanjang satu jengkal orang dewasa, tidak diikat menggunakan tali kawat, serta proses pengecoran dilakukan bersamaan tanpa tahapan yang jelas.

“Kami mempertanyakan kualitas pengerjaan ini. Bukan karena suka atau tidak suka, tetapi karena proyek ini menggunakan uang rakyat, sehingga wajib dikerjakan sesuai standar teknis,” ujar H. Surgi.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat memastikan spesifikasi teknis secara detail lantaran tidak memperoleh dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun gambar teknis proyek. Namun, berdasarkan pengukuran dan dokumentasi yang ia lakukan secara mandiri, kedalaman konstruksi jalan diperkirakan sekitar 70 sentimeter.

“Saya tidak dalam posisi menyalahkan atau membenarkan, tetapi secara teknis hal ini perlu diklarifikasi oleh pihak berwenang,” katanya.

H. Surgi menambahkan bahwa dirinya memiliki pengalaman di bidang pekerjaan konstruksi jalan, sehingga merasa memiliki dasar untuk menilai kelayakan suatu proyek.

“Kalau dikerjakan seperti ini, menurut saya bukan hanya kurang layak, tetapi berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung.

“Pengawasan tidak cukup hanya dengan teguran. Harus ada tindakan nyata agar kualitas pembangunan desa benar-benar terjaga,” ujarnya.

Selain persoalan teknis, H. Surgi juga menyoroti minimnya transparansi proyek. Ia menyebut papan informasi proyek tidak terpasang sejak awal pekerjaan, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui spesifikasi teknis maupun nilai anggaran kegiatan.

“Kalau papan proyek baru dipasang setelah pekerjaan selesai, masyarakat kehilangan hak untuk mengawasi. Saya sempat meminta gambar RAB kepada kepala desa dan diarahkan ke konsultan. Namun, konsultan menyatakan dokumen tersebut bersifat privat. Padahal, sesuai peraturan perundang-undangan, informasi tersebut seharusnya dapat diakses publik,” imbuhnya.

Ia bahkan mengaitkan persoalan ini dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Kami menunggu kehadiran para pejabat yang digaji dari uang rakyat untuk turun langsung ke Desa Kemiri,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kemiri menyatakan bahwa keluhan warga telah langsung ditindaklanjuti.

“Sudah kita benahi saat itu juga,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proyek jalan beton tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran BKKD Tahun Anggaran 2026. Untuk urusan teknis lapangan, ia mengarahkan agar berkoordinasi langsung dengan petugas pelaksana di lokasi.

“Untuk teknisnya, saya kirimkan nomor petugas yang di lapangan,” katanya.

Terpisah, teknisi lapangan bernama Dasup, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perintah atasan.

“Semua sudah saya lakukan sesuai perintah atasan,” ujarnya, tanpa merinci siapa pihak yang dimaksud.

Menanggapi kritik terkait angkur beton yang tidak dicor terlebih dahulu, Dasup menyatakan bahwa metode tersebut menurutnya sudah sesuai aturan teknis.

“Kalau dicor terlebih dahulu dengan mutu yang sama seperti lantai dasar, kualitasnya justru kurang bagus,” jelasnya.

Terkait besi angkur yang tidak diikat, ia mengakui telah dilakukan pembenahan.
“Sudah kita benahi. Besi jalan kita angkat dan kita ikat,” katanya.

Sementara soal permintaan gambar RAB oleh warga, Dasup membenarkan bahwa dirinya tidak memberikan dokumen tersebut karena dianggap sebagai dokumen pegangan pribadi.

“Saya memang tidak memberikan karena itu bersifat pribadi dan tidak bisa diberikan sembarangan,” pungkasnya.

Artikel Proyek Jalan Beton Desa Kemiri Disoal, Surgi: “Jangan Tutup Mata, OPD Harus Turun!” pertama kali tampil pada newsbojonegoro.