Turut hadir dalam kegiatan tersebut Manager PLN Area Bojonegoro Danang Setiawan serta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bojonegoro Welly Fritama.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 unit becak listrik atau yang dikenal dengan sebutan B’caker turut ditampilkan.
Kehadiran becak listrik ini menjadi simbol transformasi transportasi tradisional menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada PLN atas inisiatif menghadirkan fasilitas charging station di Bojonegoro. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung percepatan transisi energi bersih serta mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke kendaraan listrik.

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyambut baik upaya ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan mengurangi emisi,” ujarnya.

Ia juga berharap keberadaan fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sekaligus menjadi pemicu tumbuhnya inovasi transportasi berbasis listrik di daerah. Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak dalam mengembangkan energi baru terbarukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, becak listrik yang ditampilkan dalam kegiatan ini diketahui merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar para penarik becak, khususnya kalangan lansia. Program tersebut bertujuan meringankan beban kerja sekaligus meningkatkan produktivitas para pengemudi. Dalam kegiatan yang digelar PLN ini, keberadaan becak listrik lebih banyak ditampilkan sebagai bagian dari sosialisasi kendaraan listrik.

Peresmian charging station ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Bojonegoro.

Artikel Charging Station PLN Diresmikan, Becak Listrik Mulai Dikenalkan di Bojonegoro pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Penyerahan becak listrik tersebut digelar di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Selasa (10/3/2026), yang dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, anggota DPRD Syukur Priyanto, jajaran kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Bojonegoro.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sahudi menyampaikan bahwa program bantuan becak listrik merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor transportasi tradisional.

Menurutnya, keberadaan becak listrik tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga secara langsung membantu meringankan beban tenaga para pengayuh becak yang mayoritas sudah memasuki usia lanjut.

“Bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi para pengayuh becak. Dengan adanya becak listrik, mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan tenaga fisik saat bekerja. Ini menjadi bentuk perhatian nyata terhadap masyarakat kecil agar tetap bisa beraktivitas dan memperoleh penghasilan dengan lebih ringan,” ujar Sahudi.

Masih menurut Sahudi, becak listrik itu memiliki ketahanan baterai hingga sekitar lima tahun dengan estimasi nilai unit sekitar Rp22 juta per becak.

“Selain itu, untuk perawatan dan servis tidak perlu khawatir karena sudah bekerja sama dengan dealer Viar yang tersedia di berbagai daerah, sehingga para pengayuh becak bisa dengan mudah melakukan perawatan kendaraan mereka,” ujar Sahudi.

Ia juga menilai program tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung langkah-langkah pengentasan kemiskinan di daerah.

“Program seperti ini patut kita apresiasi bersama karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Harapannya, bantuan serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, para pengayuh becak juga diajak melakukan konvoi mengelilingi Alun-Alun Bojonegoro menggunakan becak listrik yang baru mereka terima. Sejumlah pejabat daerah, termasuk pimpinan DPRD, turut menaiki becak sebagai bentuk dukungan terhadap para pengayuh becak.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menyampaikan bahwa becak listrik yang dibagikan merupakan produksi PT Pindad dan merupakan bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Melalui program ini diharapkan para pengayuh becak di Bojonegoro dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Artikel Pimpinan DPRD Bojonegoro Sahudi Apresiasi Bantuan 200 Becak Listrik untuk Pengayuh Becak pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Audiensi tersebut digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Rabu (4/3/2026), dengan menghadirkan sejumlah instansi terkait guna membahas perbaikan komposisi menu MBG agar tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa selama menjalankan ibadah puasa.

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Bojonegoro, kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro.

Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto. Turut hadir Ketua DPRD Bojonegoro Abdulah Umar, anggota Komisi C Suprapto dan Natasha Devianti, serta Kepala Satgas MBG Bojonegoro Ninik Sumiati.

Dalam forum tersebut, DPRD meminta agar menu MBG selama Ramadan tetap memperhatikan kecukupan gizi, sekaligus menyesuaikan waktu konsumsi bagi siswa yang menjalankan puasa. Koordinasi antara dinas terkait dan penyedia layanan gizi juga diharapkan semakin diperkuat agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai kritik dan aduan masyarakat terkait menu MBG selama Ramadan.

“Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi ini penting dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan baik di daerah. Ia menilai program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi daerah.

“Program ini memiliki multiplier effect yang cukup besar. Secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Meski merupakan program pemerintah pusat, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan program tersebut.

Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait besaran anggaran MBG. Menurutnya, anggaran per porsi tidak sebesar Rp15 ribu seperti yang banyak dipersepsikan.

“Untuk porsinya sekitar Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar. Ini penting disampaikan agar masyarakat memahami skema program ini secara utuh,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Persagi Bojonegoro juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya dalam penyusunan menu oleh SPPG.

Persagi menegaskan bahwa menu MBG seharusnya memenuhi komposisi gizi seimbang yang terdiri dari empat komponen utama, yakni makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah.

Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat penyedia makanan yang memilih cara praktis dalam menyusun menu, misalnya dengan menyajikan telur rebus hampir setiap hari sebagai sumber protein hewani.

Selain itu, Persagi juga menyoroti pemilihan bahan makanan yang belum sepenuhnya memperhatikan ketahanan makanan (holding time). Makanan basah umumnya hanya memiliki daya tahan sekitar enam jam, sedangkan makanan kering dapat bertahan hingga lebih dari 12 jam.

Artikel Polemik Menu Kering MBG Ramadan, Komisi C DPRD Bojonegoro Undang SPPG se-Kabupaten pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Meski demikian, Sukur Priyanto tidak menampik bahwa wacana Pilkada tidak langsung memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun ia meyakini, para elite politik di tingkat pusat akan mengkaji secara matang sebelum mengambil keputusan.

“Ini masih dalam tahap pembahasan. Saya meyakini elite kita di tingkat pusat akan mengkaji secara komprehensif dan memutuskan yang terbaik untuk bangsa ini,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD Bojonegoro selama lima periode, Sukur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keputusan DPP Partai Demokrat dan partai-partai koalisi pemerintahan.

Ia juga menyoroti bahwa baik Pilkada langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu sisi positif dari Pilkada tidak langsung, menurutnya, adalah beban logistik yang lebih ringan dibandingkan Pilkada langsung.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi kekurangan, yakni terbukanya peluang dominasi kekuasaan oleh kelompok atau partai politik yang memiliki kursi besar di parlemen.

“Tetapi apa pun keputusan pemerintah nantinya, kami akan mendukung penuh,” pungkasnya.

Artikel DPC Demokrat Bojonegoro Tegak Lurus DPP Terkait Wacana Pilkada Tidak Langsung pertama kali tampil pada newsbojonegoro.